Jumat, 16 Agustus 2019

Whistle Blowing System Ungkap Suap Restitusi Pajak Dealer Mobil Mewah

Pegawai pajak tawarkan restitusi dengan imbalan Rp1 miliar.
Aji Prasetyo
Foto: RES

Dalam dua perkara terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pegawai pajak sebagai tersangka dan terbukti di persidangan yang diawali dengan proses Operasi Tangkap Tangan (OTT). Contohnya OTT yang dilakukan terhadap Kepala KPP Pratama Ambon La Masikamba dan Pemeriksa Pajak KPP Pratama Ambon Sulimin Ratmin pada Oktober 2018 lalu. 

 

Pada 2016, KPK juga menetapkan Handang Soekarno, pejabat eselon III Ditjen Pajak sebagai tersangka juga hasil dari OTT Handang ketika itu diduga menerima suap (terbukti di persidangan) sebesar Rp1,9 miliar dari Ramapanicker Rajamonan Nair terkait permasalahan pajak PT EK Prima. Kali ini, KPK kembali menetapkan dua oknum pegawai pajak sebagai tersangka korupsi, tetapi tidak melalui proses tangkap tangan.

 

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan dalam penanganan perkara ini, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, khususnya Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) yang berada di bawah struktur Inspektur Jenderal. Hasilnya, ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dan menetapkan lima tersangka korupsi suap terkait pemeriksaan atas restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 dan 2016.

 

PT WAE merupakan perusahaan penamaman modal asing (PMA) yang menjalankan bisnis dealer hingga servis berbagai merek mobil. Merek mobil yang dimaksud yakni Jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda. "PT WAE menjalankan bisnis dealer dan pengelola layanan sales, services, spare part, dan body paint untuk mobil merek Jaguar, Bentley, Land Rover dan Mazda," jelas Saut. Baca Juga: Begini Aturan Menkeu Terbaru Soal Restitusi Pajak

 

Satu orang merupakan pihak swasta dan empat orang lainnya dari unsur penyelenggara negara yaitu oknum pegawai pajak. Pihak swasta yang dimaksud adalah  Komisaris PT Wahana Auto Eka Marga (WAE) Darwin Maspolim (DM). Sementara empat pegawai pajak yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Kanwil Jakarta Khusus sekaligus Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Yul Dirga (YD).

 

Kemudian Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT WAE di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Hadi Sutrisno (HS); lalu dua orang lainnya adalah Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE Jumari (JU) dan Anggota Pemeriksa Pajak PT WAE M. Naif Fahmi (MNF). "KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data yang relevan hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan perkara ini ke tingkat Penyidikan," terang Saut. 

 

Konstruksi perkara ini berawal saat PT WAE menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2015 dengan mengajukan restitusi (keringanan) sebesar Rp5,03 miliar. Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga melakukan pemeriksaan lapangan terkait pengajuan restitusi tersebut. 

 

Dalam tim itu Hadi Sutrisno sebagai supervisor, Jumari sebagai Ketua Tim dan M. Naif Fahmi sebagai anggota Tim yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan. Dan hasilnya Hadi Sutrisno menyampaikan kepada PT WAE bahwa mereka tidak lebih bayar, tapi kurang bayar. Dari hasil pemeriksaan itu, Hadi menawarkan bantuan untuk menyetujui restitusi dengan imbalan di atas Rp1 miliar. 

 

Darwin Maspolim selaku Komisaris PT WAE menyetujui permintaan tersebut. Saut mengatakan pihak PT WAE pun mencairkan uang dalam dua tahap dan menukarkannya dengan bentuk valuta asing dollar Amerika Serikat. Pada April 2017 terbit Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan yang menyetujui restitusi sebesar Rp4,59 miliar. SKPLB tersebut ditandatangani oleh Yul Dirga sebagai Kepala KPP PMA Tiga.

 

"Sekitar awal Mei 2017, salah satu staf PT WAE menyerahkan uang kepada tersangka HS di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat sebesar AS$73,700. Uang itu pun yang dikemas dalam sebuah kantong plastik berwana hitam," terangnya.

 

Hadi tidak sendiri, uang tersebut dibagi-bagi kepada Yul, Jumari, dan Naim masing-masing sebesar AS$18.425. Pada 2016, PT WAE pun kembali menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2016 dengan mengajukan restitusi sebesar Rp2,7 miliar. Saut mengatakan sebagai tindak lanjut, Yul Dirga menandatangani surat pemeriksaan lapangan dengan Hadi sebagai salah satu tim pemeriksa.

 

Pada saat proses klarifikasi, Hadi memberitahukan pihak PT WAE bahwa terdapat banyak koreksi. Seperti pada SPT Tahunan PPn WP Badan 2015 PT WAE ternyata masih kurang bayar, bukan lebih bayar. Hadi pun kembali mengajukan bantuan dengan meminta uang senilai Rp1 miliar kepada PT WAE. Kali ini permintaan Hadi tidak langsung disetujui pihak PT WAE.

 

Alhasil, Hadi membicarakan negosiasi fee dengan Yul Dirga. Akhirnya disepakati Komitmen fee sejumlah Rp800 juta. Pihak PT WAE kembali menggunakan sarana money changer untuk menukar uang suap itu menjadi Dollar Amerika Serikat. "Pada Juni 2018 terbit Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan yang ditandatangani oleh Tersangka YD, menyetujui restitusi sebesar Rp2,77 miliar," kata Saut.

 

Dua hari kemudian, pihak PT WAE menyerahkan uang senilai AS$57.500 pada Tersangka Hadi di toilet pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Uang tersebut kemudian dibagi Hadi kepada dan Tim Pemeriksa Jumari, dan M. Naif Fahmi selaku anggota timnya. Masing-masing mendapat sekitar AS$13.700. Sementara itu Yul Dirga, Kepala KPP PMA Tiga mendapatkan US$14,400.

 

Atas perbuatannya, Darwin sebagai pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

 

Sementara itu empat orang lainnya selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

 

Dari Whistle Blower

Itjen Kemenkeu Sumiyati tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas kejadian ini. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh para oknum Ditjen Pajak tidak hanya menciderai dirinya sendiri, direktorat pajak, tetapi juga menciderai nama Kementrian Keuangan secara keseluruhan. 

 

Dirjen Pajak sangat oenting untuk bangun negeri kita, yang harus kita jaga bersama-sama. untuk membiayai negara ini. “Bu Menkeu berpesan bila ada oknum yang tak berintegritas, itu adalah pengkhianatan. Tak hanya bikin malu pelaku, keluarga, tapi juga institusi Kemenkeu," tegasnya. 

 

Sumiyati juga mengatakan Kemenkeu memang telah menjalin hubungan kerja sama dengan KPK. Dan perkara ini terungkap saat pihaknya menerima informasi dari Whistle Blowing System pada 2018 lalu. Tak lama kemudian, KPK juga menerima informasi terkait kasus ini. 

 

"Oleh karenanya kami bersama KPK terus menindaklanjuti dan mengembangkan serta menginformasikan pengembangannya. Atas info pengaduan tersebut, lalu melanjutkan investigasi. Ternyata kami menemukan bukti penyimpangan atau fraud dalam whistle blowing system kami," kata dia.

 

Terkait status para tersangka itu sendiri, saat ini Jumari dan Naim Fahmi sudah dijatuhkan hukuman disiplin. Sementara Yul Dirga dan Hadi Sutrisno masih dalam proses internal, tapi sudah dibebastugaskan dari jabatannya. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua