Senin, 19 August 2019

Literia Legis dan Sintetia Legis: Mengenali Beragam Cara Menafsir Hukum

Metode penafsiran dipakai aparat penegak hukum ketika menghadapi kasus-kasus riil.
Muhammad Yasin/Normand Edwin Elnizar

Seminar yang diselenggarakan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta (27/6) membuka kembali wacana tentang keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia yang sangat heterogen memiliki hukum-hukum tidak tertulis yang dapat dipakai masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi.

 

Karena itu, Ade Saptomo, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila, mengingatkan pentingnya perancang perundang-undangan memahami dengan baik keberagaman nilai dan hukum lokal untuk mendialogkan hukum negara dan hukum lokal. Sebaliknya, menjadikan sumber pintu pengembangan ilmu hukum dan pembangunan nasional terus berjalan dengan berbasiskan keberagaman.

 

Sebenarnya, pemahaman tentang keberagaman hukum itu tak hanya dibutuhkan legal drafter. Mereka yang berprofesi sebagai hakim, yang tugasnya menyelesaikan kasus-kasus riiil di masyarakat, jauh lebih membutuhkan. Agar hakim tidak sekadar jadi corong undang-undang, maka mereka harus bisa mengenal hukum yang hidup di tempat mereka bertugas dan mampu menafsir rumusan undang-undang berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.

 

Dalam ilmu pengetahuan hukum, penafsiran hukum dianggap penting karena rumusan perundang-undangan tidak selalu lengkap, ambigu, dan kata-katanya belum tentu jelas. Oleh Undang-Undang, Hakim diwajibkan melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) ketika menghadapi kasus-kasus riil. Dalam menerapkan hukum, hakim biasanya menggunakan penafsiran (interpretatie)dan konstruksi.

 

PJ. Fitzgerald (Salmond on Jurisprudence, 1966) membedakan dua model interpretasi. Pertama, interpretasi harafiah, yakni menggunakan kata demi kata yang tersebut dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Penafsir tidak keluar dari litera legis.

 

Penafsiran atas teks hukum juga dapat dilihat dari perspektif penerjemah. Ketua Umum Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Hananto Sudharto, menjelaskan bahwa penerjemahan dokumen peraturan perundang-undangan sebelumnya dilakukan oleh para penerjemah lepas, baik yang bersumpah maupun tidak, penerjemah internal yang bekerja pada kantor hukum, perusahaan atau agensi penerjemahan. “Idealnya, terjemahan resmi dokumen peraturan perundang-undangan disediakan oleh pemerintah,” ujarnya.

 

Kedua, penafsiran fungsional, yang bermakna penafsir tidak terikat sepenuhnya pada kata, frasa, atau kalimat dalam perundang-undangan. Penafsir lebih berusaha memahami apa sebenarnya maksud atau ‘semangat’ dari suatu peraturan, lazim disebut sentetia legis.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua