​​​​​​​Dari Soal Pelanggaran Hak Privasi Anak Sampai Pengawasan Konten YouTube Oleh KPI
10 Artikel Klinik Terpopuler:

​​​​​​​Dari Soal Pelanggaran Hak Privasi Anak Sampai Pengawasan Konten YouTube Oleh KPI

Jika Anda punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke Klinik Hukumonline.

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 2 Menit
​​​​​​​Dari Soal Pelanggaran Hak Privasi Anak Sampai Pengawasan Konten YouTube Oleh KPI
Hukumonline

Hukumonline.com melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum. Dengan tagline “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”, Tim Klinik menyajikan informasi hukum yang sulit dipahami ke dalam artikel yang mudah dipahami. Klinik Hukumonline juga merupakan rubrik yang sangat digemari oleh masyarakat.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 5 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir, mulai dari pelanggaran hak privasi anak sampai soal pengawasan konten YouTube oleh KPI.

 

  1. Permintaan Ganti Rugi Penggunaan Tanah oleh Warga Sekitar Hotel

Warga yang bukan merupakan pihak yang berhak atas tanah tidak dapat melakukan intervensi atas tansaksi yang telah ada dari pihak hotel dengan pemilik tanah.

 

Pihak hotel tidak dapat dipaksa untuk mengganti kerugian atas digunakannya tanah yang dahulunya dipakai warga untuk aktivitas umum di wilayah tersebut. Maka selayaknya pengusaha hotel dan warga sekitar harus saling sinergi dalam lingkungan sosial masyarakat sekitar dan saling menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan hidup. Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan berikut ini.

 

  1. Perbedaan Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara

Tindakan pencabutan dan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) didasarkan pada asas contrarius actus. Bedanya, tindakan pembatalan umumnya dilakukan terhadap KTUN secara umum. Sementara pencabutan dilakukan atas jenis-jenis KTUN tertentu.

 

Ingin tahu pembeda signifikan lainnya? Silakan Anda klik ulasan berikut ini.

 

  1. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Non-Competition Clause

Pencantuman non-competition clause dalam perjanjian kerja secara tidak langsung dapat melanggar ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menjamin hak setiap orang untuk dapat memilih, medapatkan dan pindah pekerjaan.

 

Lebih lanjut, mengenai sengketa yang timbul dari pelanggaran non-competition clause dalam perjanjian kerja lebih baik diselesaikan melalui pengadilan negeri. Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan berikut ini.

Tags:

Berita Terkait