Selasa, 20 Agustus 2019

Kebijakan Remisi Tak Timbulkan Efek Jera bagi Kejahatan Korupsi

Karena kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi praktiknya dinilai masih longgar.
Rofiq Hidayat
Kementerian Hukum dan HAM. Foto: SGP

Kebijakan remisi terhadap 338 narapidana korupsi saat HUT RI ke-74 kembali mendapat perhatian dari masyarakat sipil. Pasalnya, pemberian remisi oleh Kementerian Hukum dan HAM seolah tanpa memperhatikan syarat khusus pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku alias diobral.         

 

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Ramadhan Kurnia menyayangkan perayaan HUT RI dibarengi pemberian pengurangan masa hukuman terhadap ratusan narapidana kasus korupsi secara mudah. Padahal, aturan terkait pemberian remisi telah tegas memberikan rambu-rambu (syarat-syarat khusus). “Ini ironi,” ujar Ramadhan Kurnia saat dihubungi Hukumonline di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

 

Dia menerangkan ada perbedaan syarat pemberian resmi antara narapidana kasus korupsi dan narapidana tindak pidana umum lainnya. Hal ini diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

 

Kurnia berpendapat, bila dalam tindak umum hanya mensyaratkan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, maka berhak mendapatkan remisi. Namun bagi tindak pidana korupsi, pemberian remisi merujuk pada Pasal 34 A ayat (1) ditambah syarat dua poin lainnya pada huruf a dan b yakni bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator) dan telah membayar lunas dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

 

Menurutnya, obral remisi bagi narapidana kasus korupsi berpotensi mengganggu stabilitas pemberian efek jera dalam sistem peradilan pidana. Menurut Kurnia, keberadaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dimaknai sebagai hilir pemberian efek jera. Bila terus terjadi kelonggaran dalam pemberian remisi, kinerja penegak hukum mulai ranah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan peran institusi kehakiman bakal menjadi sia-sia.

 

“Kemenkumham seharusnya selaras dengan sikap Presiden pada tahun 2015 lalu yang menyebutkan bahwa narapidana kasus korupsi seharusnya tidak mendapatkan pengurangan hukuman,” kata dia mengingatkan.

 

Soal penilaian syarat berkelakuan baik, Kurnia juga mengingatkan Kemenkumham harus benar memperhatikan aspek tersebut. “Jangan sampai yang terlihat publik adanya narapidana kasus korupsi yang diduga sempat mendapat fasilitas sel mewah malah diberikan pengurangan hukuman,” ujarnya.

 

Dia menambahkan perlakuan terhadap koruptor tak bisa disamakan dengan pelaku tindak pidana lainnya. Karena itu, tidak tepat bila ada penilaian pemberian remisi terhadap narapidana korupsi sebatas pada parameter berkelakukan baik dan telah menjalani masa hukuman lebih dari enam bulan.

 

Pasal 34A (1)

Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

 

Terpisah, dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menerangkan pengetatan remisi terhadap tindak pidana tertentu dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b dimaksudkan sebagai upaya menimbulkan efek jera terhadap kejahatan luar biasa ini. Sebab, cara-cara korupsi pun sedemikian canggih, termasuk mensiasati sistem melalui perjanjian keperdataan. 

 

“Artinya apa? artinya situasinya sebenarnya sudah dirasakan sebagai darurat korupsi, karena itu, termasuk remisi pun menjadi alat yang diharapkan bisa menjadi alat efek jera,” kata Fickar.

 

Bagi Fickar, kepekaan yang tersistem melalui aturan penguasa mulai berkurang, khususnya di kalangan birokrasi Kemenkumham yang membawahi Lapas. Semestinya, Menkumham menjadi teladan bagi kepatuhan hukum di tanah air. “Tapi justru menjadi instansi yang secara terang-terangan mengabaikan hukum, khususnya ketentuan remisi bagi tindak pidana korupsi,” ujarnya.

 

Menurutnya, sudah saatnya dipikirkan penjeraan dalam konteks pemberantasan korupsi. Caranya, tidak melulu sanksi bagi para koruptor dengan penghukuman badan, tetapi dengan perampasan aset yang tidak dapat pertanggungjawabkan melalui putusan pengadilan ataupun secara sistemik di luar pengadilan.

 

Dia menilai cara pemiskinan koruptor ini bisa jadi cara efektif untuk menimbulkan efek jera bagi calon pelaku utama perkara korupsi. Karena itu, personil pemberantas korupsi di KPK tidak segan menerapkan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bagi tiap tersangka baru korupsi. “Jadi, ada legitimasi negara menyita aset para pelaku korupsi,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua