Rabu, 21 August 2019

Masyarakat Sipil Kecam Aksi Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua

Meminta lembaga yang berwenang melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran UU No.40 Tahun 2008 yang terjadi pada saat pengepungan mahasiswa Papua di Surabaya dan daerah lainnya.
Ady Thea DA
Ilustrasi aksi protes warga Papua.

Demonstrasi mahasiswa Papua di Balai Kota Malang Jawa Timur, belum lama ini yang berujung bentrok berdampak ke sejumlah daerah. Di Surabaya, misalnya, aparat keamanan dan ormas menggeruduk asrama Mahasiswa Papua dan tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua juga terjadi di daerah lain. Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Indonesia mengecam tindakan aparat yang diduga sewenang-wenang melakukan penangkapan dan penahanan mahasiswa Papua di Surabaya.

 

Direktur YLBHI Asfinawati menilai polisi gagal memberi pengamanan kepada mahasiswa Papua yang terdesak di asrama sejak Jumat (16/8/2019) kemarin. Aparat juga membiarkan ujaran kebencian, kesewenang-wenangan, dan tindakan tidak manusiawi lain yang dilakukan ormas terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

 

Asfin mengingatkan ujaran kebencian dan ucapan yang merendahkan martabat harus dilihat sebagai pelanggaran hukum. Hal ini secara tegas diatur dalam UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Surat Edaran Kapolri No.SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

 

“Jaringan Masyarakat Sipil mendesak agar Kepolisian mengusut pelaku tindakan vandalisme dan ujaran kebencian yang terjadi sejak 16 Agustus hingga 17 Agustus kemarin agar tindakan serupa tidak terjadi lagi,” kata Asfin saat dikonfirmasi, Senin (20/8/2019).

 

Pihaknya meminta Komnas HAM perlu menginvestigasi atas dugaan pelanggaran HAM dengan menggunakan skema UU No.40 Tahun 2008 melalui prosedur pro justicia. Pengepungan asrama mahasiswa Papua bertentangan dengan kebebasan dan hak atas rasa aman warga negara. Unjuk rasa merupakan tindakan yang sah menurut hukum, tapi tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, provokasi kekerasan, dan ujaran kebencian.

 

Dia juga mempertanyakan keterlibatan TNI dalam aksi di Surabaya itu, hal ini bertentangan dengan prinsip penegakan hukum dan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Mabes TNI harus bersikap tegas dan memproses oknum TNI yang terlibat dalam aksi pengepungan dan kekerasan tersebut.

 

Tindakan yang dilakukan polisi dalam menangani kasus ini juga dinilainya berlebihan yang berpotensi mengarah pada praktik penyiksaan. Menurut dia, aparat harusnya bertindak sesuai prosedur sebagaimana diatur KUHAP, termasuk dalam melakukan penangkapan terhadap mahasiswa Papua di asrama.

 

Direktur HRWG Muhammad Hafiz meminta kepolisian dan TNI tidak represif menyikapi masalah ini. Tindakan represif ini memicu reaksi masyarakat Papua di sejumlah daerah antara lain di Papua. Pemerintah harus menggunakan cara nonkekerasan dan dialog. “Pendekatan kekerasan justru semakin membuat situasi ricuh dan berpotensi menimbulkan korban yang lebih besar,” kata dia.

 

Karena itu, Jaringan Masyarakat Sipil mendesak pemerintah setidaknya melakukan 8 hal. Pertama, kepolisian harus melakukan investigasi atas peristiwa pengepungan, penangkapan, dan penahanan mahasiswa Papua di Surabaya yang terjadi pada 16 dan 17 Agustus 2019. Polisi harus tegas menindak pelaku, termasuk ormas, yang terindikasi melakukan kekerasan dan main hakim sendiri.

 

Kedua, kepolisian dan kompolnas harus menginvestigasi aparat yang terlibat tindakan sewenang-wenang di asrama Mahasiswa Papua saat penangkapan dan penahanan. Serta memberikan sanksi tegas kepada aparat yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur yang tidak sesuai KUHAP. Ketiga, Mabes TNI perlu mengevaluasi atas keterlibatan prajuritnya dalam pengepungan asrama mahasiswa Papua karena bertentangan dengan penegakan hukum dan UU TNI.

 

Keempat, Komnas HAM didesak menginvestigasi atas dugaan pelanggaran UU No.40 Tahun 2008 yang terjadi pada saat pengepungan mahasiswa Papua di Surabaya dan daerah lainnya. Rangkaian peristiwa ini terindikasi sebagai bagian dari perbuatan rasisme yang dilarang secara hukum, termasuk ujaran kebencian berdasarkan ras dan etnis.

 

Kelima, pemerintah Daerah Papua segera mengambil tindakan dialog untuk meredam aksi protes yang terjadi di Papua saat ini. Keenam, kepolisian harus menahan diri untuk tidak menggunakan pendekatan represif yang berlebihan atas situasi yang saat ini terjadi di Papua. Ketujuh, TNI harus tetap memandang ini sebagai protes sipil yang tidak perlu disikapi dengan pendekatan yang militeristik dengan pasukan pertahanan sebagaimana ditegaskan dalam UU TNI.

 

Delapan, lembaga negara seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan Kompolnas harus melakukan pemantauan dan pengawasan atas situasi yang saat ini berkecamuk di Papua. Lembaga-lembaga negara ini harus memastikan tidak terjadinya pelanggaran HAM kepada para demonstran di Papua.

 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai situasi HAM di Papua makin buruk. Peristiwa pengepungan dan penangkapan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya menunjukan aparat negara dan kelompok nonnegara bersama-sama melakukan tindakan represif dan diskriminatif bernuansa kebencian rasial. Polisi melakukan pembiaran terhadap lontaran kata-kata bernada penghinaan rasial kepada orang Papua.

 

Usman berpendapat aparat kepolisian harusnya mencegah tindakan presekusi yang dilakukan oleh massa dan menindak tegas pelaku. “Ironisnya, aparat justru ikut mengepung asrama dan melakukan penggunaan kekuatan yang berlebihan dengan menembakkan gas air mata, mendobrak pintu gerbang asrama, dan melakukan penangkapan sewenang-wenang. Inilah yang kemudian mendorong lahirnya protes dan kemarahan orang Papua di Manokwari dan juga wilayah lain,” bebernya.

 

Menurut Usman, tindakan kepolisian di asrama mahasiswa Papua di Surabaya melanggar Perkap No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Apalagi mahasiswa yang berada di dalam asrama itu tidak melakukan perlawanan atau menyerang aparat yang membahayakan jiwa petugas atau orang lain. Ini bukan kali pertama, kejadian serupa juga terjadi di tempat tinggal bersama mahasiswa Papua antara lain di Malang, Jawa Timur dan Semarang, Jawa Tengah, dan tidak ada upaya aparat untuk menghentikannya.

 

“Kami meminta aparat untuk menghentikan segala bentuk represi dan diskriminasi yang terjadi terhadap mahasiswa Papua dalam beberapa tahun terakhir dan melakukan revisi terhadap taktik yang digunakan oleh aparat keamanan dalam menangani aksi serupa,” usul Usman.

 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menyesalkan terjadinya insiden yang berkembang tentang pelecehan bendera merah putih di Jawa Timur. Insiden itu disusul dengan berbagai pernyataan negative, sehingga memicu aksi di beberapa daerah, terutama di Papua dan Papua Barat.

 

“Telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini,” tegas Wiranto sebagaimana dilansir laman setkab.go.id.

 

Wiranto mengapresiasi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang secara terbuka meminta maaf atas apa yang telah terjadi di wilayahnya kepada pihak yang merasa tersinggung dengan adanya insiden di Surabaya dan Malang. Begitu pula kepada Forkompimpda Papua Barat yang mampu menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.

 

“Kepada aparat keamanan, kita meminta mereka untuk melaksanakan tindakan persuasif dan terukur terhadap masyarakat.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua