Rabu, 21 August 2019

Gejala Perubahan Makna Istilah Hukum: Tidak Hanya Penyempitan dan Perluasan

Dalam perkembangan penggunaan, istilah hukum dapat berubah makna, sesuai konteksnya.
Muhammad Yasin
Ilustrasi: HGW

Penggunaan suatu istilah hukum dapat berkembang sesuai konteksnya. Keadaan tertentu dapat membuat makna suatu istilah hukum menjadi menyempit; sebaliknya karena kondisi lain suatu istilah hukum dapat menjadi lebih luas. Paling mudah melihatnya adalah pada definisi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Tata Nusa, misalnya, pernah menerbitkan Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 1945-2007, dan buku Kamus Istilah Peraturan Bidang Dalam Negeri.

 

Definisi dalam perundang-undangan sejatinya adalah kontekstualisasi suatu istilah hukum. Itu sebabnya, definisi dimaksud selalu diawali dengan kalimat “Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan…” Artinya, definisi itu hanya berlaku dalam konteks penggunaan Undang-Undang tersebut. Mungkin saja pengertiannya sama dengan Undang-Undang lain; tetapi kemungkinan berbeda juga terbuka. Misalnya, satu istilah dari bahasa asing ‘accroisement’ (Inggris: increase) dalam konteks harta kekayaan (Pasal 556 BW) dan konteks suksesi (Pasal 1044 BW).

 

Dalam proses penemuan hukum, hakim juga acapkali membuat penafsiran sesuai konteks kasusnya. Bisa jadi, suatu istilah hukum dapat digunakan pada keadaan tertentu dan menjadi perbuatan terlarang untuk membawanya; sebaliknya jika dibawa orang lain, maka hukum tak menganggapnya sebagai perbuatan terlarang. Contoh menarik yang relevan dan pernah diputuskan oleh pengadilan di Indonesia adalah istilah ‘senjata tajam’. Apa yang dimaksud dengan senjata tajam? Pengadilan Indonesia pernah memutuskan bahwa parang yang sedang dibawa seorang petani menuju sawahnya tak otomatis dianggap senjata mematikan dan ia tak bisa dipersalahkan menabrak larangan membawa senjata tajam.

 

Itu contoh menarik bagaimana suatu istilah dikontekstualisasi dengan keadaan. Dalam penemuan hukum setidaknya ada dua kemungkinan yang dilakukan hakim: pertama, mempersempit makna suatu istilah hukum; atau, kedua, memperluas maknanya. Cara yang dilakukan hakim ini sering disebut penyempitan dan perluasan istilah hukum. Dalam teori penafsiran hukum, masing-masing disebut penafsiran restriktif dan penafsiran ekstensif.

 

Baca juga:

 

Penyempitan makna terjadi jika interpretasi hakim terhadap suatu kata dibatasi atau dikurangi dari apa yang umumnya dipahami atau disebutkan dalam kamus. Beberapa referensi memberikan contoh istilah ‘tetangga’. Pasal 666 KUH Perdata menyebutkan “Tetangga yang satu boleh menuntut tetangga yang lain supaya memusnahkan segala pohon dan segala pagar hidup yang telah ditanam dalam jarak lebih dekat dari jarak tersebut”. Lantas, siapakah yang dimaksudkan dengan tetangga? Umumnya dipahami bahwa penyewa tidak termasuk tetangga yang dimaksud dalam Pasal 666 KUH Perdata.

 

Contoh lain yang berkembangan dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi adalah lema ‘hakim’. Hakim dalam pemahaman awam adalah setiap orang yang bertugas di pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Tetapi Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan bahwa hakim MK tak termasuk dalam pengertian hakim sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan sehingga tidak menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial. Di sini, lema hakim cenderung menyempit.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua