Rabu, 21 August 2019

Pemerintah Didesak Utamakan Pendekatan Human Security Tangani Masalah Papua

Selama ini Pemernitah hanya melihat kasus-kasus pelanggaran HAM menggunakan kacamata negara sentris, bukan para korban atau publik.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi aksi protes warga Papua. Foto: RES

Perhatian publik tanah air beberapa waktu ini tertuju ke wilayah paling timur Indonesia. Aksi demontrasi dan tindakan perusakan sejumlah fasilitas umum oleh masa demonstran mewarnai sejumlah kota di Papua dan Papua Barat. Hal ini bukan tanpa sebab. Sebagian masyarakat Papua yang turun ke jalan hari-hari ini adalah bentuk sikap mereka merespons sejumlah persoalan yang menimpa sebagian warga Papua di beberapa kota seperti Semarang, Malang, dan Surabaya.

 

Untuk menyikapi persoalan ini, Pemerintah mesti menggunakan pendekatan yang tepat. Peneliti HAM dan Keamanan Setara Institute, Ihksan Yosarie, menilai penyikapan pemerintah atas menguatnya tindakan rasis terhadap warga Papua menggambarkan ketidakmampuan dan keengganan pemerintah untuk memahami Papua secara utuh dan menyikapi persoalan secara mendasar.

 

Menurut Ikhsan, respons pemerintah dengan menambah jumlah pasukan TNI/Polri adalah gambaran kekeliruan dalam memahami Papua. Perspektif keamanan dan stabilitas negara yang dikedepankan pemerintah merupakan bentuk upaya pemantapan stabilitas melalui daya paksa dan dan tata keamanan yang membatasi kebebasan warga. Pilihan melindungi obyek vital negara dibanding melindungi hak asasi warga Papua sama sekali tidak menunjukan upaya pengutamaan keamanan manusia (human security).

 

“Justru berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif,” ujar Ikhsan saat dihubungi hukumonline, Rabu (21/8).

 

Sejumlah kepala daerah boleh saja menyampaikan permohonan maaf atas situasi yang menimpa warga Papua di daerahnya, namun sepanjang persoalan mendasar Papua tidak di atasi seperti ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, dan klaritas sejarah integrasi Papua yang masih dipersoalkan sebagian warga Papua, maka potensi kekerasan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan akan terus dialami warga Papua.

 

Di sisi yang lain, adanya pandangan rasis dan stereotip pemberontak yang mengendap di kepala sebagian orang sangatlah destruktif. Menurut Ikhsan, hal ini mengganggu upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan. Seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan yang berbasis pada keamanan manusia (human security), baik dari segi perspektif, pendekatan maupun praksis penyikapan.

 

“Dalam human security, subjek atas keamanan bukan semata-mata negara (state oriented), melainkan manusia (human oriented), yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan HAM, rasa aman dan keamanan warga Papua,” terang Ikhsan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua