Pemerintah Didesak Utamakan Pendekatan Human Security Tangani Masalah Papua
Berita

Pemerintah Didesak Utamakan Pendekatan Human Security Tangani Masalah Papua

Selama ini Pemernitah hanya melihat kasus-kasus pelanggaran HAM menggunakan kacamata negara sentris, bukan para korban atau publik.

Oleh:
Moh. Dani Pratama Huzaini
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi aksi protes warga Papua. Foto: RES
Ilustrasi aksi protes warga Papua. Foto: RES

Perhatian publik tanah air beberapa waktu ini tertuju ke wilayah paling timur Indonesia. Aksi demontrasi dan tindakan perusakan sejumlah fasilitas umum oleh masa demonstran mewarnai sejumlah kota di Papua dan Papua Barat. Hal ini bukan tanpa sebab. Sebagian masyarakat Papua yang turun ke jalan hari-hari ini adalah bentuk sikap mereka merespons sejumlah persoalan yang menimpa sebagian warga Papua di beberapa kota seperti Semarang, Malang, dan Surabaya.

 

Untuk menyikapi persoalan ini, Pemerintah mesti menggunakan pendekatan yang tepat. Peneliti HAM dan Keamanan Setara Institute, Ihksan Yosarie, menilai penyikapan pemerintah atas menguatnya tindakan rasis terhadap warga Papua menggambarkan ketidakmampuan dan keengganan pemerintah untuk memahami Papua secara utuh dan menyikapi persoalan secara mendasar.

 

Menurut Ikhsan, respons pemerintah dengan menambah jumlah pasukan TNI/Polri adalah gambaran kekeliruan dalam memahami Papua. Perspektif keamanan dan stabilitas negara yang dikedepankan pemerintah merupakan bentuk upaya pemantapan stabilitas melalui daya paksa dan dan tata keamanan yang membatasi kebebasan warga. Pilihan melindungi obyek vital negara dibanding melindungi hak asasi warga Papua sama sekali tidak menunjukan upaya pengutamaan keamanan manusia (human security).

 

“Justru berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif,” ujar Ikhsan saat dihubungi hukumonline, Rabu (21/8).

 

Sejumlah kepala daerah boleh saja menyampaikan permohonan maaf atas situasi yang menimpa warga Papua di daerahnya, namun sepanjang persoalan mendasar Papua tidak di atasi seperti ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, dan klaritas sejarah integrasi Papua yang masih dipersoalkan sebagian warga Papua, maka potensi kekerasan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan akan terus dialami warga Papua.

 

Di sisi yang lain, adanya pandangan rasis dan stereotip pemberontak yang mengendap di kepala sebagian orang sangatlah destruktif. Menurut Ikhsan, hal ini mengganggu upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan. Seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan yang berbasis pada keamanan manusia (human security), baik dari segi perspektif, pendekatan maupun praksis penyikapan.

 

“Dalam human security, subjek atas keamanan bukan semata-mata negara (state oriented), melainkan manusia (human oriented), yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan HAM, rasa aman dan keamanan warga Papua,” terang Ikhsan.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait