Kamis, 22 Agustus 2019

Simak Beda Data Pribadi Dengan Informasi Terbuka

 

“Kedaulatan pemilik lah untuk menentukan apa saja yang boleh dibuka,” tukasnya.

 

Persoalannya, masalah kepemilikan dan penguasaan atas data pribadi saat ini dinilainya masih sangat simpang siur. Pasal 28G UUD 1945 bahkan dinilainya membuka celah pengakuan atas ‘penguasaan’ data pribadi.

 

Di situ, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi termasuk perlindungan atas harta benda yang di bawah kekuasaaannya. Padahal, katanya, penguasaan atas suatu data pribadi kini kerap dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah.

 

“Padahal bisa jadi penguasaan atas suatu benda itu prosesnya menyalahi hukum, tapi bahkan mendapat pengakuan di UUD 1945,” ujarnya.

 








Pasal 28G:




  1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.


 

Ia mengamati begitu banyak kejahatan di bidang keamanan data ini bermunculan dan sayangnya banyak masyarakat yang tidak sadar dengan eksploitasi data pribadi mereka. Ketika pihak yang menguasai data pribadi masyarakat Indonesia melakukan pertukaran informasi atau bahkan mengkomersialisasikan data itu tanpa diketahui oleh pemilik, jelas bisa dikatakan masyarakat Indonesia belum berdaulat atas data pribadi miliknya.

 

(Baca: Masih Ada Aturan yang Bisa Dioptimalkan untuk Melindungi Data Pribadi)

 

Berkaca pada Uni Eropa, mereka telah memikirkan konsep dasar perlindungan data pribadi sejak kisaran tahun 1960/1970-an silam. Kekhawatiran yang saat itu ditumpahkan melalui pengaturan dalam GDPR adalah menimbang mulai maraknya abuse of data (penyalahgunaan data) dan pertukaran data antar negara tanpa sepengetahuan dan pengawasan Uni Eropa.

 

Akhirnya, GDPR Uni Eropa terbentuk dengan sangat konservatif bahkan juga ada supervisory body yang ditunjuk untuk mengawasi peredaran data pribadi penduduk EU di luar wilayah EU.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua