Kamis, 22 Agustus 2019

Aspek Pajak Saat Korporasi Masuk Pasar Modal

PPL yang dikemas dalam bentuk diskusi dan talkshow ini mengangkat judul ‘Aspek Hukum dan Pajak atas Korporasi Masuk Bursa’.
CT-CAT

Sebagai komponen anak bangsa, Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) kembali menggelar Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL). PPL yang dikemas dalam bentuk diskusi dan talkshow ini mengangkat judul ‘Aspek Hukum dan Pajak atas Korporasi Masuk Bursa’.

 

Adapun penyelenggaraan PPL memiliki tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan kualitas skill, pengetahuan, dan kompetensi para anggota IKHAPI; kedua, memberikan pencerahan terkait peran pasar modal dalam pembangunan; serta ketiga—memberi pemahaman kepada stakeholder dalam pemenuhan kepatuhan perpajakan. Selama diskusi, peserta juga diajak untuk memahami dan ikut mengedukasi para wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak, tanpa melanggar UU Perpajakan dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.  

 

Sebagai pemandu jalannya diskusi, PPL menghadirkan Presiden IKHAPI, Joyada Siallagan, Senior Tax Analyst dari Direktorat Perpajakan, Gorga Ritonga, dan Konsultan Hukum Pasar Modal, Hendri Lumban Raja sebagai pembicara. Talk show dan diskusi sendiri lebih banyak menyoroti aturan-aturan pajak yang belum harmonis dengan peraturan OJK, khususnya terkait superinsentif yang diberikan pemerintah dalam transaksi pasar modal.

 

Pada sesi akhir, Joyada Siallagan menyampaikan bahwa pasar modal dan instrumen turunannya berperan penting dalam menggerakkan perekonomian. “Itu sebabnya, para stakeholder, baik itu institusi keuangan pemerintah (OJK dan DJP), lembaga penunjang pasar modal, dan perusahaan sekuritas diimbau untuk mendorong Good Corporate Government yang muaranya akan meningkatkan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ia menambahkan.

 

Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua