Kamis, 22 Agustus 2019

Soal Gugatan Polusi Udara, LBH Jakarta Berharap Selesai di Tahap Mediasi

Sidang kembali ditunda hingga tiga minggu mendatang.
Hamalatul Qur'ani
Suasana sidang polusi udara di PN Jakarta Pusat, Kamis (22/8). Foto: HMQ

Sidang Gugatan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst terkait polusi udara kembali digelar Kamis (22/8). Seharusnya, agenda sidang sudah memasuki proses pemeriksaan legal standing. Namun karena absennya Kuasa Gubernur Banten dalam persidangan, agenda persidangan masih stagnan pada tahap pemeriksaan kelengkapan surat kuasa para pihak dan sidang diputuskan diundur dalam tiga minggu ke depan. Selain Kuasa Gubernur Banten, Penggugat Intervensi juga tidak hadir dalam persidangan.

 

“Karena Gubernur Banten sebagai turut tergugat I dan penggugat intervensi tidak hadir, sidang akan ditunda tiga minggu lagi, pengadilan akan memanggil kembali dan itu butuh waktu,” kata Ketua Majelis Hakim, Saifudin Zuhri.

 

Sebagai informasi, Petitum yang disampaikan penggugat tak menuntut adanya ganti kerugian baik materiil maupun immaterial, melainkan lebih kepada advokasi kebijakan. Salah satunya, menuntut adanya revisi terhadap PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang di dalamnya mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas provinsi.

 

Usai persidangan, Tim Advokasi LBH Jakarta, Ayu Eza Tiara mengatakan standar batas baku ambien yang ditetapkan dalam PP a quo disebutnya jauh di bawah standar baku yang ditetapkan WHO.  “Bahkan sudah terlalu lama Indonesia pakai batas baku itu, sudah sejak 20 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak diubah, sudah seharusnya PP itu direvisi,” ujarnya.

 

Ia juga berharap agar pemerintah mulai mengetatkan batas baku mutu ambien dan melakukan koordinasi lintas K/L dan tiga Pemprov yang dijadikan tergugat (Pemprov DKI) dan turut tergugat (Pemprov Banten dan Pemprov Jawa Barat).

 

Seharusnya, katanya, setiap pemerintah provinsi mempunyai kebijakan terkait pencemaran udara ini, masalahnya setiap provinsi itu tidak mempunyai kebijakan tersebut. untuk itulah pihaknya mendorong agar ketiga provinsi tersebut segera membuat kebijakan terkait pencemaran udara dan saling berkoordinasi.

 

“Kenapa harus Banten dan Jawa Barat, karena sifat udara yang bergerak dan ketiga provinsi itu lintas batas. Banten dan Jawa Barat juga daerah industri,” katanya.

 

Soal langkah Pemprov DKI menerbitkan Ingub No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara dengan memperluas kawasan ganjil-genap juga diapresiasi oleh Penggugat. Hanya saja, menurutnya, Ingub itu bukan merupakan bagian dari Peraturan perundang-undangan, sehingga Ingub tidak akan mengikat pihak lain kecuali pemerintah provinsi dan dinas di bawahnya.

 

(Baca: Respons LBH Jakarta Terkait Instruksi Gubernur DKI Soal Pengendalian Kualitas Udara)

 

Kalau dikritisi, kata Ayu, Ingub itu juga sasarannya metode pengendalian kualitas udara, sedangkan riset terkait sumber pencemaran sebetulnya apa itu masih belum ada. “Jadi Ingub itu mungkin bisa menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi jangka panjang saya tidak yakin itu bisa selesai dengan baik,” tuturnya.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa yang dilakukan pemerintah pendekatannya langsung berbasis 7 metode untuk mengatasi pencemaran udara. Persoalannya, bagaimana itu bisa dikatakan rencana strategis bila informasi terkait sumber pencemaran udara belum ada.

 

Kendati demikian karena turut mengapresiasi upaya Pemprov DKI itu, ia mengungkapkan pihaknya juga tak ingin memperpanjang persoalan hingga keluarnya putusan pengadilan. Asal semua tuntutan terpenuhi, pihaknya menginginkan perkara selesai di tahap mediasi.

 

“Kami ingin menyelesaikannya di tahap Mediasi. Makanya kami juga tidak menutup peluang agar Pemprov mau berdiskusi dengan kami. Persoalannya bagaimana kita bisa selesai di tahap mediasi kalau untuk hadir saja tidak bisa dengan alasan yang tidak jelas?” tukasnya.

 

Ia juga membeberkan bahwa pemanggilan terhadap gubernur banten ini sudah berlangsung kurang lebih dua bulan. “Padahal sudah dipanggil 6 minggu atau kurang lebih 2 bulan lamanya. Sekarang dipanggil lagi,” ujarnya.

 

Sekadar ingatan, perkara ini diajukan tim advokasi LBH Jakarta sebagai penggugat dengan surat gugatan tertanggal 4 Juli 2019. Sidang pertama digelar pada Kamis, 1 Agustus 2019 lalu dan sidang kali ini merupakan sidang kedua. Adapun para pihak yang digugat terdiri dari 7 kementerian/lembaga (K/L) yang terdiri dari Presiden Republik Indonesia (Tergugat I), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat II), Menteri dalam Negeri (Tergugat III), Menteri Kesehatan (Tergugat IV), Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Tergugat V), Gubernur Provinsi Banten (Turut Tergugat I) dan Gubernur provinsi Jawa Barat (Turut Tergugat II).

 

Adapun isi petitum gugatan penggugat terdiri adalah Menghukum Tergugat I untuk: Menerbitkan revisi PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang didalamnya mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi; Mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitive berdasarkan perkem bangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

Menghukum Tergugat II untuk melakukan supervise terhadap GUbernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

 

Menghukum Tergugat II untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah Prov DKI, Banten dan Jawa barat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dalam bidang lingkungan hidup, khususnya pengendalian pencemaran udara.

 

Hukumonline juga sempat meminta komentar kuasa Tergugat I yang merupakan Jaksa Pengacara Negara, Marolup Pandiagan, namun tidak memberi komentar banyak. “Kami menghargai gugatan yang disampaikan penggugat,” ucapnya singkat.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua