Jumat, 23 August 2019

UU JPH Digugat ke MK, MUI Lakukan Kajian

Guna mengidentifikasi efektifitas penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: HGW

UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH mengubah sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory) mulai 17 Oktober 2019. Selain itu, beleid itu melahirkan badan baru bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

 

Rupanya perubahan itu membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) meradang lantaran terjadi peralihan kewenangan sertifikasi halal yang semula berada pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), kini beralih ke BPJPH. Sebagai bentuk protes, LPPOM MUI bersama 31 pimpinan LPPOM MUI provinsi seluruh Indonesia melayangkan uji materi Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 47 ayat (2) UU JPH ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Menurut Direktur LPPOM MUI, Lukmahul Hakim keresahan yang terjadi di 31 Provinsi terjadi karena adanya kesalahan pemerintah dalam mempresentasikan pelaksanaan sertifikasi Jaminan Produk Halal. Dia menilai judicial review tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi atau interpretasi terhadap undang-undang.

 

“Dan poin-poin yang diajukan itu adalah poin-poin yang diduga menyebabkan keresahan karena diduga ada miss-interpretasi. Sebenarnya dimasukkan ke MK itu awalnya karena untuk menyamakan persepsi atau interpretasi terhadap UU, bisa jadi outputnya tidak begitu, MK itu penyemaan persepsi, jadi tidak boleh ada mis-interpretasi,” kata Lukmanul Hakim Rabu, (21/8).

 

Atas dasar itu, dia mengaku jika saat ini MUI Pusat tengah melakukan serangkaian kajian ulang. Kajian itu dilakukan terkait efektifitas MUI untuk menyelesaikan keresahan-keresahan LPPOM MUI di daerah.

 

“Ya tentang efektifitas kita menyelesaikan kerasahan-keresahan didaerah melakui forum apa, di dalam UU nya tidak masalah kita enggak bahas tentang UU tapi karena ada impact yang mis-interpretasi itu harus dijelaskan,” tambahnya.

 

Di sisi lain, Lukmanul membantah jika ada gesekan antara BPJPH dengan MUI. Menurutnya, keberadaan UU Jaminan Produk Halal sudah menjadi keputusan politik di tahun 2014 yang pada proses penyusunannya MUI menjadi pihak yang dilibatkan sejak awal. Namun permasalahannya saat ini, lanjutnya, terletak pada implementasinya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua