Jumat, 23 August 2019

DPR Minta Pembahasan RUU Pertanahan Libatkan Kementerian Terkait

Karena beragam persoalan pertanahan terkait kewenangan kementerian atau lembaga lain.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Anggota Komisi II DPR RI Firman Subagyo mengusulkan revisi Surat Presiden (Surpres) RI terkait pembahasan RUU Pertanahan sebagai tindak lanjut dari upaya penyelesaian pembahasan RUU Pertahanan yang menimbulkan pro-kontra. Sebab, dalam Supres RUU Pertanahan itu persoalan pertanahan hanya dibebankan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

 

“Padahal melihat secara luas permasalahan pertanahan tak hanya menjadi yuridiksi Kementerian ATR/BPN,” ujar Firman saat dihubungi, Jum’at (23/8/2019).

 

Dia meminta agar pembahasan RUU Pertanahan sebaiknya melibatkan banyak kementerian atau lembaga terkait, sehingga pembahasannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Surpres tentang RUU Pertanahan sudah ada (di DPR, red), tetapi tidak melibatkan lintas kementerian terkait. Kita berharap perwakilan dari lintas kementerian ini ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo,” kata Firman.

 

Firman sepakat dengan pemikiran Presiden RI Joko Widodo untuk melibatkan semua kementerian dan lembaga terkait pada pembahasan RUU Pertanahan. Menurutnya, RUU Pertanahan juga menjadi ranah Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLKH), Kementerian Energi Sumber Daya Mineal (ESDM), Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta lembaga terkait.

 

“Kami setuju dengan langkah Presiden untuk melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Kami memohon Presiden dapat mengirimkan Surpres baru yang merevisi Surpres sebelumnya," kata dia.

 

Dia khawatir bila pembahasan RUU Pertanahan dari pemerintah hanya diwakili hanya satu kementerian akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. “Nanti dalam prosesnya, banyak masalah yang tidak terakomodir dan malah membuat regulasinya tumpah tindih,” ujarnya. Baca Juga: Sejumlah Catatan Kritis atas RUU Pertanahan

 

Baginya, semestinya dalam Surpres jelas menyebut nama-nama kementerian yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Pertanahan dengan Panja RUU di DPR. “Ini agar cepat selesai dan sesuai harapan presiden agar investasi berjalan dan tidak ada hambatan lagi.”

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua