Senin, 26 Agustus 2019

Waspadalah Membuka Kotak Pandora Oleh: D.Nicky Fahrizal*)

Kewaspadaan dan perencanaan adalah sikap politik yang bijak untuk mengamandemen UUD 1945.
RED
D. Nicky Fahrizal. Foto: Istimewa

Undang-Undang Dasar pada galibnya adalah hukum tertinggi di suatu negara yang merupakan hasil interaksi dinamis kehendak para aktor-aktor politik atau kekuatan-kekuatan politik yang dominan di dalam badan pembentuk Undang-Undang Dasar. Fungsi Undang-Undang Dasar adalah prosedur yang mengatur penggunaan kekuasaan agar sejalan dengan nalar publik, etika bernegara, dan hukum yang berlaku. Maka dengan demikian kedudukan Undang-Undang Dasar adalah fundamental di dalam menjamin eksistensi suatu negara, baik terhadap aspek tata kelola maupun aspek simbol pemersatu masyarakat.

 

Terkait dinamika politik nasional pasca pemilu 2019, ruang publik kembali dihangatkan melalui diskursus amandemen terbatas terhadap UUD 1945 yang diutarakan oleh Partai Politik pemenang Pemilu 2019, PDI Perjuangan. Narasi rencana amandemen terbatas ini menginginkan MPR memiliki kembali kewenangan membentuk GBHN secara langsung maupun tidak langsung mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, Harian Kompas (10/08/2019) PDI Perjuangan Ingin Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) kembali jadi lembaga tertinggi negara.

 

Narasi ini kita didorong untuk memikirkan kembali masa depan Republik Indonesia sebagai negara hukum demokratis. Di samping itu juga, kita mempertanyakan kembali narasi tersebut; benarkah dengan kembali menjadi lembaga tertinggi, MPR tidak menabrak sistem presidensial yang berlangsung saat ini, dan benarkah dengan kedudukan MPR yang diinginkan lebih merepresentasikan keterwakilan golongan atau elemen masyarakat Indonesia sebagaimana refleksi dari semangat demokrasi Pancasila? Ataukah sebenarnya memang dibutuhkan sistem pemerintahan yang baru untuk menjamin perimbangan kekuatan politik? Namun lebih terpenting lagi, sudahkah elit politik menyadari bahayanya mengamandemen tanpa kesadaran dan perencanaan dapat mengakibatkan kembalinya otoritarianisme dan perubahan terhadap pembukaan UUD 1945?

 

Konstruksi UUD 1945 pada naskah asli menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga kedaulatan rakyat dijalankan oleh MPR. Bentuk implementasi kekuasaan tersebut, terlihat dari wewenang yang dimiilki MPR, di mana meliputi; memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sehingga Presiden tunduk dan bertanggungjawab terhadap MPR, lalu menetapkan GBHN, serta menetapkan Undang-Undang Dasar. Namun, secara praktik bernegara dan realpolitik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Presidenlah yang secara nyata memiliki kekuasaan tertinggi, dan secara efektif juga kekuasaan tersebut dijalankan.

 

Sebaliknya, pada UUD 1945 hasil perubahan keempat, terdapat tiga aspek fundamental di mana berhasil memberi bentuk yang khas pada sistem ketatanegaraan di tengah-tengah penguatan kedudukan Presiden (strong presidentialism). Pertama, sistem pemilu yang memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Kedua, penguatan kapasitas partai politik dalam mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, UU Politik (Pemilu) yang berlaku layaknya konstitusi yang tidak tertulis, karena setiap UU Pemilu yang ditetapkan tersebut hasil kesepakatan politik strategis elit dan menentukan eksistensi Parpol di dalam landskap politik elektoral.

 

Dengan demikian, apabila akan dilakukan amandemen terbatas untuk mengembalikan sebagian tugas dan fungsi MPR pada masa sebelum dilakukan amandemen UUD 1945, hal ini akan lebih melemahkan kedudukan Presiden pada masa depan. Terlebih lagi telah berjalan selama sepuluh tahun lebih sistem penyusunan RPJMN dan RPJPN melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), serta sistem evaluasi dan pengawasan pembangunan jangka menengah dan panjang di lingkungan pemerintahan.

 

Jika ini yang menjadi permasalahan sehingga diperlukan amandemen, sebaiknya yang perlu disempurnakan adalah mekanisme penyusunan, evaluasi, dan pengawasannya, sehingga efektif dari pusat hingga ke daerah, bukan sebaliknya mengembalikan salah satu fungsi MPR di masa lalu.

 

Lalu, terkait narasi bahwa MPR lebih merepresentasikan keterwakilan golongan dan elemen masyarakat, hal ini benar adanya di masa sebelum terjadi amandemen keempat. MPR adalah penjelmaan rakyat Indonesia di mana terhimpun seluruh wakil rakyat (anggota DPR/unsur politik), wakil golongan (profesi/tokoh masyarakat/tokoh agama), dan wakil daerah.

 

Namun, dinamika politik kita pasca 1998, telah menghendaki bahwa MPR bukan sebagai supra organ negara yang memiliki tugas dan fungsi yang kuat. Akan tetapi sebagai lembaga yang tidak tetap, karena dengan tugas dan fungsi yang ada sekarang, hanya dapat diimplementasikan apabila dalam keadaan yang luar biasa seperti; (i) mengubah dan menetapkan UUD 1945, (ii) melantik Presiden dan Wakil Presiden, (iii) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dan (iv) memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Dengan diperkuatnya DPR sebagai representasi wakil rakyat melalui penguatan partai politik, dan penguatan perwakilan daerah melalui DPD, terlebih lagi dikuatkan kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan No.79/PUU-XII/2014).

 

Maka dapat dikatakan representasi golongan dan utusan daerah sudah terwakili pada lembaga DPR dan DPD, yang juga adalah anggota MPR. Dengan kata lain MPR tetap mewakili golongan dan daerah dalam format yang baru. Pada satu titik, jika ingin memperkuat keterwakilan golongan maka yang perlu diperkuat adalah partai politik secara organisasi lewat revisi UU Parpol dan persyaratan menjadi calon anggota DPR dan DPD melalui UU Pemilu.

 

Apabila kita melihat jauh dengan pertimbangan praktik kita berdemokrasi khususnya pada era politik elektoral serta multi-partai dan suasana kebatinan (geistlichen hintegrund) elit dan masyarakat. Maka, lebih tepatnya rencana amandemen tersebut menyasar pada sistem presidensial dengan pertimbangan praktik berdemokrasi pasca reformasi dan suasana kebatinan kita saat ini.

 

Barangkali sistem yang cocok dengan kondisi hari ini adalah semi-presidensial. Artinya melalui sistem semi-presidensial, kepentingan politik yang ada di dalam parlemen ataupun elit partai diakomodasi secara jelas di dalam konstitusi, karena sejatinya konstitusi adalah hasil kesepakatan kekuatan politik, dan berfungsi mengatur penggunaan kekuasaan agar sejalan dengan nalar publik, etika bernegara, dan hukum yang berlaku.

 

Hal ihwal penting lainnya adalah ada atau tidaknya perencanaan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, karena sejatinya baik amandemen terbatas ataupun menyeluruh, hal tersebut tetaplah suatu perubahan yang memiliki konsekuesi. Secara eksplisit, Undang-Undang Dasar kita tanpa mekanisme pengaman atas upaya amandemen pembukaan, dalam arti lain ketentuan di dalam UUD 1945 tidak ada satupun pasal melarang secara tegas amandemen atas pembukaan. Secara jelas UUD 1945 mengatur tidak dapat diubah adalah bentuk negara, yaitu; Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Maka amandemen terhadap Pembukaan UUD 1945 berpotensi terjadi dan perihal yang sangat bergantung pada keputusan politik dan pertimbangan suasana kebatinan para elit saat ini. Di sisi yang lain kembalinya otoritarianisme bisa saja terjadi apabila kita tergesa-gesa, simtom ini nampak jelas ketika kita sangat bergantung dan terlalu mengelu-elukan pada satu figur pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan.

 

Dengan demikian, kewaspadaan dan perencanaan adalah sikap politik yang bijak untuk mengamandemen UUD 1945. Karena sejatinya amandemen tanpa kewaspadaan dan perencanaan adalah upaya membuka kotak Pandora. Kita sudah diberikan contoh nyata, ketika elit politik di Inggris menyelenggarakan referendum tanpa perencanaan, berujung pada kondisi yang tidak menentu dan rapuh.

 

*)D. Nicky Fahrizal adalah Peneliti Hukum dan Konstitusi Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Jakarta.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua