Senin, 26 August 2019

Dari Soal PNS Menjabat Pengurus RT/RW Sampai Dugaan Eksploitasi Anak dalam Seleksi Beasiswa Bulutangkis

 

Adapun penyelenggaraan oleh perusahaan rokok juga bisa berpotensi melanggar ketentuan pengendalian promosi produk tembakau. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 


  1. Hukumnya Jika Mengalihkan Kendaraan Dinas ke Orang Lain

Pengalihan penggunaan kendaraan dinas dari kepala seksi UPT kepada stafnya sebagaimana yang Anda gambarkan tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tunduk pada prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah.

 

Di sisi lain, penggunaan kendaraan dinas untuk pulang-pergi kantor pada dasarnya tidak dilarang, sepanjang bertujuan untuk mendukung fungsi dan kinerja seorang pejabat. Penjelasan lebih lanjut dapat klik ulasan berikut ini.

 


  1. Status Tenaga Ahli di Instansi Pemerintah

Pegawai yang bekerja di instansi pemerintah disebut Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tenaga ahli sendiri tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu di antara keduanya, karena hanya berfungsi membantu pemerintah dalam pengadaan barang/jasa.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua