Selasa, 27 Agustus 2019

Romo Stefanus Hendrianto SJ, Pastor Penggagas Kepahlawanan di Mahkamah Konstitusi

Pola rekrutmen dan masa jabatan hakim di MK harus diubah untuk menjaring hakim-hakim berkualitas yang layak disebut judicial heroes.
Normand Edwin Elnizar

Lama tak muncul dalam hiruk pikuk politik dan hukum di Indonesia, Stefanus Hendrianto kembali dengan buku karyanya berjudul ‘Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search of Judicial Heroes’. Romo Hendri—begitu ia disapa kini—sebelumnya adalah sosok yang akrab di kalangan aktivis reformasi Indonesia.

 

Menamatkan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 1997, Romo Hendri adalah salah satu aktifis mahasiswa yang ikut mendorong reformasi kala itu. Hingga akhirnya Orde Baru runtuh, ia masih sempat terlibat mengawal masa transisi hasil reformasi. “Saya baru berhenti itu sekitar tahun 2001,” katanya kepada Hukumonline.

 

Lepas dari aktivitas di politik, ia pernah mencicipi karier corporate lawyer di firma hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) selama setahun. Selanjutnya ia berangkat ke Belanda untuk studi comparative public law di Utrecht University pada tahun 2002 hingga 2003. Sempat kembali ke Indonesia, Romo Hendri juga pernah bekerja sebagai asisten bagi perwakilan International Monetary Fund (IMF) di kantor Jakarta.

 

Romo Hendri lalu kembali mendalami bidang perbandingan hukum dengan konsentrasi comparative constitutional law di University of Washington, School of Law, Seattle, Amerika Serikat. “Saya berangkat ke Amerika awalnya untuk menyelesaikan studi doktor saya, waktu itu belum ada rencana menjadi seorang rohaniwan,” kata Romo Hendri.

 

Tak disangka bahkan oleh dirinya sendiri, dorongan kuat untuk mencari hidup yang lebih bermakna membuat Romo Hendri memilih keputusan besar dalam hidupnya. “Ini seperti misteri, sulit dijelaskan,” ujarnya. Pilihannya adalah meninggalkan aktivisme di masa lalu dan menempuh jalan menjadi pastor di Serikat Yesus (Society of Jesus).

 

Setelah menyelesaikan disertasi berjudul “From Humble Beginnings to a Functioning Court: the Indonesian Constitutional Court, 2003 -2008” pada tahun 2009, Romo Hendri memulai perjalanannya di Serikat Yesus provinsi Amerika Serikat. Secara khusus ia mengambil studi filsafat di Loyola University pada tahun 2011-2013 dilanjutkan studi Master of Divinity dan Master of Theology sekaligus di Boston College School of Theology and Ministry tahun 2016.

 

Selama 10 tahun perjalanannya menjadi calon pastor hingga resmi ditahbiskan pada Juni 2019 lalu, Romo Hendri terbukti tetap berkomitmen pada karya-karya intelektual. Ia menjadi pengajar dan peneliti di sejumlah kampus antara lain University of Detroit Mercy Law School, Loyola University Chicago Law School, Santa Clara University, dan University of Notre Dame. Itu pun belum termasuk sederet publikasi ilmiah kelas dunia serta aktivitas dirinya di berbagai asosiasi ahli hukum internasional.

 

Terbilang waktu 15 tahun lamanya pastor kelahiran Bangka tahun 1974 ini berdomisili di Amerika Serikat. Hanya sesekali ia mengunjungi Indonesia secara singkat. Pilihannya berkarya dari luar Indonesia diakuinya terpengaruh karya novel Romo Mangunwijaya berjudul ‘Burung-burung Rantau’. Dirinya tetap ingin berpartisipasi dalam karya membangun Indonesia dengan cara dan sudut pandang yang berbeda. “Saya berpikir tidak harus kembali ke Indonesia untuk bisa berkarya,” kata Romo Hendri.

 

Hukumonline beruntung sempat berjumpa langsung dengannya saat kunjungan singkat ke Jakarta akhir Juli lalu. Ramah dan bersahaja dalam balutan batik adalah kesan yang didapatkan saat disambutnya di pastoran Kolese Kanisius, Senin (29/7) pagi. Berikut adalah wawancara Hukumonline bersama Romo Hendri mengenai gagasannya soal kepahlawanan di Mahkamah Konstitusi.

 

Baca:

 

Bagaimana latar belakang penulisan buku tentang judicial heroes di Mahkamah Konstitusi?

Pada awalnya saya menulis disertasi yang menganalisis kepemimpinan Prof.Jimly Asshiddiqie. Jadi disertasi saya lebih mengarah kepada judicial leadership. Kemudian disertasi tersebut saya kembangkan lebih lanjut menjadi buku yang menggunakan teori judicial heroes.

 

Saya menyelesaikan disertasi doktor saya tahun 2008, akan tetapi saya baru mulai menulis buku ini sekitar tahun 2014 dengan tambahan analisis kepemimpinan Pak Mahfud, Pak Hamdan Zoelva, Pak Arief Hidayat, termasuk juga Akil Mochtar. Jadi buku saya mencakup perkembangan MK sampai tahun 2015.

 

Pada intinya saya mencoba membandingkan pola-pola kepemimpinan mereka, kemudian saya pun berpikir teori apa yang bisa saya pakai untuk menganalisis pola kepemimpinan para Ketua MK. Akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan teori judicial heroes. Buku ini selesai saya tulis di tahun 2016. Tetapi baru selesai dicetak dan terbit tahun 2018 karena masih harus menjalani proses reviewing dan editing.

 

Bisa Anda jelaskan apa yang Anda maksud dengan judicial heroes itu?

Berbicara tentang pengadilan akan membawa kita pada tiga hal yaitu sistem peradilan, para hakim, dan gedung pengadilan itu sendiri. Ide awal saya adalah menulis tentang heroic court. Ini membawa saya pada pilihan untuk mengamati para hakim. Pertanyaan saya adalah apa yang membuat para hakim bisa disebut sebagai hakim yang heroik? Saya pun mulai melihat berbagai konsep heroisme.

 

Konsep heroisme tradisional menganggap hero atau pahlawan itu adalah orang-orang yang berani mati, berani mengorbankan diri, dan berani melawan musuh. Tetapi saat saya melihat lebih jauh ternyata konsep hero cukup kompleks. Para pengamat asing atau lokal pun kesulitan menilai pola kepemimpinan Pak Jimly. Berdasarkan pemikiran tradisional, di satu sisi dia cukup berani mengambil keputusan yang membatalkan kebijakan pemerintah, tapi dia juga sering mengambil langkah mundur untuk mengambil pendekatan yang lebih aman. Ternyata tidak ada pendekatan yang tepat untuk menganalisis pola kepemimpinan Pak Jimly. Maka saya menggali lebih dalam konsep pahlawan itu.

 

Di satu sisi, konsep judicial heroes itu untuk mereka yang berani menegakkan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. Mereka berani membuat terobosan sehingga hak-hak konstitusional bisa ditegakkan. Konsep itu menjadi semacam standar baku untuk menilai heroisme hakim-hakim di berbagai yurisdiksi. Akan tetapi pada kasus Indonesia, saya melihat ada pendekatan berbeda yang dilakukan para hakim konstitusi kita.

 

Misalnya Pak Mahfud yang membuat penegakan hak sipil dan politik yang lebih konservatif di bawah kepemimpinannya. Akan tetapi untuk kasus-kasus yang lain, semisal kasus yang menyangkut administrasi negara, putusan MK di bawah Pak Mahfud cukup progresif. Lantas apakah Pak Mahfud bukan termasuk judicial heroes? Saya lihat tidak begitu. Masing-masing Ketua MK punya prioritas yang berbeda.

 

Dari mana gagasan soal judicial heroes berasal?

Ada konsep judicial activism dan judicial restraint yang berkembang di Amerika Serikat pada tahun 60an dan 70an. Tapi sekarang sudah agak ketinggalan karena para akademisi, pengamat, dan peneliti hukum di Barat sudah meninggalkan teori itu. Mereka sudah menggunakan pendekatan yang berbeda. Menurut saya sudah agak terbatas untuk menggunakan teori tersebut dalam kasus Indonesia. Misalnya sulit untuk memetakan sosok seperti Pak Jimly atau Pak Mahfud berdasarkan teori judicial activism dan judicial restraint.

 

Seperti yang saya kemukakan tadi, beberapa pengamat kesulitan menggunakan teori itu untuk kasus Indonesia. Maka saya ingin menggunakan teori baru. Teori judicial heroes bukan ide orisinal saya. Ide ini hasil diskusi dengan beberapa profesor. Profesor Mark Thusnet dari Harvard Law School adalah orang pertama yang memberikan ide pada saya tentang heroic court. Kemudian Professor Cass Sunstein, juga dari Harvard Law School menulis buku tentang berbagai macam hakim: heroes, burkean, dan judicial solider. Sunstein membedakan antara conservative heroes dan liberal heroes. Kemudian dari hasil diskusi dan membaca pemikiran mereka, saya mengembangkan teori baru tentang judicial heroes.

 

Basis pemikiran saya adalah konsep pahlawan dari Aristoteles. Aristoteles dalam Nicomachean Ethics mengatakan ada dua model kepahlawanan yang berbasiskan two basic vitues: andrea (keberanian) dan sophrosune (keseimbangan/kehati-hatian). Model pertama diwakili oleh sosok pahlawan dalam mitologi Yunani Kuno, Achiles dan model kedua diwakili oleh sosok Odyseus. Berdasarkan pemikiran itu saya mengembangkan dua model heroisme: yang pertama saya sebut dengan model bold-aggressive hero dan yang kedua saya sebut prudential-minimalist hero. Teori ini yang kemudian saya terapkan untuk menganalisis kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi.

 

Teori mengenai judicial heroes ini masih terus berkembang. Ada seminar di Hong Kong beberapa bulan lalu yang lebih memilih istilah towering judge untuk menyoroti para hakim yang menonjol. Saya sendiri lebih suka menggunakan istilah judicial heroes.

 

Apa peran penting para hakim yang heroik itu untuk pengembangan  Mahkamah Konstitusi kita?

Buku saya terbatas menganalisis heroisme Ketua MK, dalam arti saya tidak menganalisis semua hakim. Fokus saya lebih banyak mengulas kepemimpinan generasi pertama masa Pak Jimly dan generasi kedua masa Pak Mahfud. Meski demikian Pak Hamdan juga menunjukkan heroismenya dengan membangun Mahkamah Konstitusi yang berantakan setelah kasus Akil Mochtar. Beliau harus memimpin MK di masa yang cukup sulit, sayangnya kepemimpinannya cukup singkat.

 

Meski demikian saya berpikir para hakim yang heroik tidak hanya para ketua Mahkamah Konstitusi. Hakim seperti Bu Maria juga menunjukkan heroisme yang cukup berperan sebagai hakim perempuan. Misalnya terlihat dalam kontribusi pemikirannya untuk beberapa dissenting opinion. Peran heroisme tiap hakim secara individual juga penting. Mereka ikut membentuk Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga seperti sekarang. Sangat menarik untuk mendalami lebih jauh peran heroik individu masing-masing hakim konstitusi. Tapi saya belum sempat mendalaminya.

 

Akan tetapi memasuki generasi ketiga dan keempat, saya mengamati bahwa heroisme hakim-hakim MK semakin memudar, terutama karena kualitas para hakim yang hanya rata-rata saja. Salah satu masalahnya adalah masa jabatan hakim yang cuma lima tahun, sehingga sulit untuk menjaring hakim-hakim berkualitas dengan pola rotasi yang cukup cepat seperti itu.

 

Apa saran anda untuk rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi?

Masa jabatan lima tahun itu harus diubah karena terlalu singkat untuk kemudian pemilihan kembali. Bahkan berbahaya dan kontraproduktif bagi independensi hakim. Bisa jadi seorang hakim harus berhati-hati agar bisa terpilih kembali, sehingga dia harus berusaha untuk memuaskan pihak yang mengangkatnya. Kalau tetap ingin dibatasi, durasinya harus lebih panjang semisal seperti di Afrika Selatan yang satu kali jabatan selama 15 tahun.

 

Selain itu juga menjadi tugas pendidikan tinggi hukum di Indonesia untuk menghasilkan para pemikir yang lebih teruji. Saat ini memang ada syarat bahwa pendidikan tinggi hakim konstitusi harus doktor. Tapi tidak terlalu relevan karena mereka juga tidak harus doktor hukum tata negara. Justru pengalaman dan pemikiran mereka lebih penting.

 

Stefanus Hendrianto SJ. Foto: RES

 

Pola rekrutmen adalah yang paling mendesak untuk diubah. Bisa kita bandingkan dengan di Amerika Serikat yang mempertimbangkan rating dari American Bar Association terhadap calon hakim federal. Jadi perlu ada pihak di luar pengusul calon hakim yang memberikan semacam rating. Bisa saja di Indonesia dilakukan oleh asosiasi pengajar hukum tata negara.

 

Di Indonesia yang paling tidak jelas standar rekrutmennya adalah calon dari Mahkamah Agung. Mereka tidak menjelaskan kriteria apa yang digunakan saat mengusulkan calon hakim konstitusi. Mereka mengusulkan calon dari internal mereka. Perlu ada standardisasi kriteria dari ketiga pihak pengusul calon hakim konstitusi. Kita lihat fit and proper test oleh Presiden dan DPR tidak sama ukurannya. Bahkan Mahkamah Agung tidak pakai fit and proper test.

 

Ada pihak yang berpendapat bahwa batas durasi lima tahun jabatan untuk tujuan evaluasi, dalam arti jika Hakim MK kualitasnya jelek maka dia bisa diganti setelah lima tahun. Menurut saya alasan ini cukup memprihatinkan karena terlihat mereka tidak serius dalam mengangkat hakim. Itu seperti mengatakan ‘coba saja hakim yang ini dulu, nanti kalau performanya jelek diganti saja setelah lima tahun’. Rekrutmen hakim MK harus lebih serius dan jangan terkesan sembarangan. Sebelum diangkat harus diseleksi dengan hati-hati.

 

Kalau durasi jabatan hakim konstitusi 15 tahun atau 10 tahun untuk satu kali periode tanpa pemilihan, mereka akan lebih independen karena tidak perlu khawatir saat Presiden atau komposisi anggota DPR berganti. Presiden, DPR atau Mahkamah Agung juga harusnya lebih serius mengangkat calon Hakim MK karena mereka tidak bisa asal eksperimen mengangkat calon hakim dan diganti di tengah jalan kalau kualitasnya jelek.

 

Apakah konsep judicial heroes juga bisa ditemukan di lingkungan peradilan Mahkamah Agung?

Tentu saja judicial heroes juga bisa ditemukan di kalangan peradilan biasa. Dalam sejarah Indonesia kita melihat misalnya sosok Artidjo atau hakim-hakim di masa lalu seperti Asikin Kusumaatmadja dalam kasus Kedung Ombo dan Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo. Teori ini bisa memotret hakim-hakim yang menonjol dalam memainkan peran strategis mereka di tengah berbagai tekanan situasi. Mereka berhasil bertahan dan menjadi judicial heroes. Meskipun akan lebih sulit karena masalah di Mahkamah Agung lebih akut. Reformasi di dalamnya juga sepertinya mandeg. Tapi siapa tahu akan muncul generasi baru yang bisa membawa perubahan di Mahkamah Agung.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua