Selasa, 27 August 2019

Penyuluh Hukum, Penyambung Suara Hukum yang Harus Terus Berinovasi

Profesi penyuluh hukum sangat dibutuhkan untuk menyampaikan materi muatan perundang-undangan dalam bahasa yang mudah dipahami rakyat.
Muhammad Yasin/Aji Prasetyo
BPHN lakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Foto: Doc/BPHN/Rachmat Abdilah

Setiap orang dianggap tahu hukum. Tidak peduli apakah orang tersebut tinggal di jantung kota atau jauh di pelosok pedesaan. Tidak jadi soal apakah orang tersebut lulusan fakultas hukum atau fakultas teknik. Ketika orang yang sama berhadapan dengan hukum, maka ia tak bisa menggunakan dalil bahwa ia tidak mengetahui adanya peraturan tertentu. Pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas, misalnya, tidak diperkenankan oleh hukum berdalih belum membaca UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

 

Itulah intisari dari apa yang disebut fiksi hukum (rechtsfictie). Banyak kritik terhadap pandangan ini karena realitasnya tidak mungkin semua orang tahu hukum. Orang yang sudah puluhan tahun menggeluti dunia hukum pun pasti tidak mengetahui semua isi peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Apatah lagi, bahasa perundang-undangan seringkali dianggap kaku.

 

Meskipun demikian Pemerintah harus terus mendorong agar semakin banyak rakyat yang melek hukum dan perundang-undangan. Dengan kemajuan teknologi, sebenarnya masyarakat semakin mudah mengakses informasi hukum. Membaca informasi hukum tak selalu berbanding lurus dengan tingkat pemahaman. Karena itu, tetap perlu ada orang yang bertugas menjalankan fungsi penyuluhan hukum. Orang yang menjalankan tugas itu lazim disebut penyuluh hukum.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan.

 

Baca juga:

 

Menurut Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Muhammad Yunus Affan, mekanisme penyuluhan hukum sudah berkembang. Masyarakat dapat langsung mendatangi BPHN, Kantor Wilayah Hukum dan HAM di tempatnya, atau mengajukan pertanyaan melalui sistem daring yang disediakan. Selain itu, BPHN memanfaatkan sarana komunikasi lain yang tersedia. “Penyuluhan hukum online kita melalui legal smart channel dengan fitur konsultasi hukum,” jelasnya.

 

Penyuluhan hukum adalah kegiatan yang sudah lama dijalankan oleh pemerintah. Dulu, setiap aparat penegak hukum adalah penyuluh. Seorang pensiunan hakim agung pernah bercerita kepada Hukumonline, pada pada dekade 1970 dan 1980-an Ketua Pengadilan Negeri selalu anggota Muspida sering terjun ke daerah untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

 

Model yang demikian juga masih dilakukan sekarang, yakni penyuluhan hukum keliling. Penyuluhan hukum keliling salah satu bentuk penyuluhan hukum langsung. Beragam kegiatan yang selama ini dilakukan BPHN dalam rangka penyuluhan hukum. Mulai dari ceramah penyuluhan hukum, kegiatan temu sadar hukum, simulasi, lomba kadarkum, diskusi, pameran penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru, peningkatan pengetahuan hukum di kalangan pelajar, dan penyuluhan hukum keliling. BPHN juga mempunyai saluran televisi (BPHTV) untuk memudahkan masyarakat memahami masalah-masalah hukum. Isinya beragam, mulai film pendek hingga film dokumenter.

 

 

Ada juga penyuluhan hukum yang bersifat tidak langsung, yakni menyampaikan materi hukum melalui media, baik daring maupun media cetak. Perkembangan teknologi memperluas sarana penyuluhan hukum seperti film, iklan outdoor, running text, leaflet, booklet, dan filler. Kini, pemanfaatan teknologi semakin menopang kegiatan penyuluhan. Aktivitas penyuluhan hukum langsung kini juga dipublikasikan lewat media sosial dan laman daring Pusat Penyuluhan Hukum.

 

Pada saat teknologi belum berkembang, penyuluhan hukum memang menyita banyak waktu dan biaya. Apalagi sering dilakukan melibatkan banyak orang. Kini, di era teknologi, yang dibutuhkan adalah kreativitas dan inovasi. Itu pula yang disampaikan Kepala BPHN Benny Riyanto saat melantik Ivo Hetty Novita Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Hukum yang mendapat promosi sebagai JFT Penyuluh Hukum Madya, di ruang Community Legal Center BPHN, 17 Juni lalu.

 

Benny mendorong para penyuluh hukum untuk meningkatkan kualitas diri dan inovasi. “Sudah saatnya para penyuluh hukum melakukan banyak inovasi mengikuti era industri 4.0 dengan tidak hanya mengandalkan media sosial yang bersifat pasif, namun juga harus semakin aktif menghasilkan karya tulis,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman BPHN.

 

Organisasi Bantuan Hukum

Pencerahan masyarakat kurang mampu juga dilakukan Pemerintah melalui penyediaan dana dalam APBN melalui program bantuan hukum. Sesuai UU No. 16 Tahun 2011, pemerintah menyediakan dana yang disalurkan melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terverifikasi dan terakreditasi. OBH membantu masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum secara cuma-cuma. Dana Pemerintah itu disalurkan ke OBH melalui BPHN.

 

Jumlah OBH penerima dana bantuan hukum bervariasi. Kepala BPHN Mohamad Yunus Affan menjelaskan ada sekitar 500 OBH yang berinteraksi dengan BPHN, meliputi 2.557 pengacara dan 2.956 tenaga paralegal. Para pengacara dan paralegal di kantor OBH ini hakikatnya adalah ‘penyuluh hukum’ bagi masyarakat.

 

Baca juga:

 

JFT Penyuluh Hukum

Tetapi ada penyuluh hukum sebagai tenaga fungsional di BPHN. Kebututuhan atas Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Hukum masih sangat dibutuhkan untuk menyebarkan informasi hukum, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan warga saat momentum penyuluhan. Saat ini, diperkirakan ada 370-an penyuluh hukum di seluruh Indonesia, meskipun belum semuanya menduduki JFT Penyuluh Hukum.

 

Untuk menopang kebijakan ini, Presiden Joko Widodo meneken Perpres No. 27 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Dalam Perpres ini disebutkan bahwa mereka yang diangkat dalam JFT Penyuluh Hukum mendapat tunjangan setiap bulan. Besarnya ditentukan dalam Perpres dimaksud. Pemberian tunjangan itu baru dihentikan jika pegawai dimaksud diangkat pada jabatan struktural atau jabatan fungsional lain.

 

Untuk memperbanyak personalia, JFT Penyuluh Hukum direkrut melalui beragam cara, mulai dari formasi pada saat penerimaan CPNS di Kementerian Hukum dan HAM hingga menggunakan metode inpassing (penyesuaian). Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 39 Tahun 2017 telah mengatur tata cara inpassing, uji kompetensi dan penetapan kebutuhan dalam rangka penyesuaian JFT Penyuluh Hukum.

 

Tantangan yang dihadapi para penyuluh hukum semakin kompleks, sejalan dengan kompleksitas masalah hukum yang terjadi. Era digital telah memudahkan masyarakat mengakses informasi hukum. Karena itu, penyuluh hukum tak bisa lagi sekadar berimprovisasi di depan audiens, tetapi juga harus berinovasi menggunakan perangkat komunikasi terbaru. Target penyuluhan hukum pun harus diarahkan dengan baik sesuai materi hukum yang ingin disampaikan. Kerjasama dengan lembaga lain juga menjadi suatu keniscayaan. “Kami juga bekerjasama dengan instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan,” jelas Yunus Affan.

 

Lembaga non-pemerintah.

Lembaga-lembaga advokasi hukum tak pernah surut dimakan zaman. Lembaga Bantuan Hukum di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) contohnya. Hingga kini, lembaga yang didirikan advokat Adnan Buyung Nasution ini terus menjalankan fungsi advokasi masyarakat.

 

Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, menjelaskan edukasi hukum kepada masyarakat dilakukan secara offline dan online. Secara offline, biasanya dilakukan melalui konsultasi hukum. LBH membuka konsultasi hukum setiap hari mulai pukul 09.00-15.00 WIB. “Dalam satu tahun bisa 1.400 orang,” jelasnya.

 

LBH Jakarta secara khusus juga menyasar target anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Arif, secara rutin tim LBH mendatangani lembaga pembinaan anak. Anak-anak diberikan edukasi tentang masalah hukum yang menjerat mereka. “Kami rutin di Salemba dan Pondok Bambu, setiap bulan dua kali,” jelasnya.

 

Selain itu LBH mendatangi komunitas dan kampung-kampung. Ini juga dilakukan BPHN, sehingga dikenal desa sadar hukum, sekolah sadar hukum, bahkan juga menargetkan edukasi keluarga sadar hukum. Secara daring, LBH bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menggelar konsultasi hukum gratis, di samping kanal youtube dan audiovisual lain. Senada dengan para penyuluh hukum di BPHN dan penyuluh di Kanwil Hukum dan HAM seluruh Indonesia, para aktivis LBH juga harus mampu menyampaikan teks-teks dan informasi hukum dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat yang menjadi target penyuluhan.

 

“Setiap memberi penyuluhan, harus bisa memberikan pengertian semudah mungkin kepada masyarakat. Kalau perlu pakai bahasa daerah mereka masing-masing,” pungkas Arif.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua