Selasa, 27 August 2019

Masih Bermasalah, Aliansi Tolak Rencana Pengesahan RKUHP

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak rencana pemerintah dan DPR untuk mengesahkan Rancangan KUHP (RKUHP) menjadi UU pada 24 September 2019. Sebab, masih banyak pasal RKUHP yang masih bermasalah, mulai pasal penodaan agama, living law, pidana mati, penghinaan presiden, penghinaan pemerintah/penguasa, pidana korporasi, aborsi, narkotika, hingga pelanggaran HAM berat.    

 

Ketua Umum YLBHI Asfinawati mengatakan sejak reformasi Indonesia telah melakukan pembenahan di bidang hukum, antara lain mengamandemen konstitusi dan meratifikasi berbagai macam konvensi internasional antara lain hal sipil dan politik dan ekonomi sosial budaya. Pembahasan RKUHP sejatinya harus mengacu berbagai ketentuan tersebut.

 

Namun Asfin melihat dalam RKUHP yang rencananya akan segera disahkan pemerintah dan DPR masih ada sejumlah persoalan. Misalnya, Pasal 323 RKUHP tentang kriminalisasi penginaan terhadap agama. Menurut Asfin, tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan penghinaan kepada agama. Jika penghinaan ini ditujukan kepada individu, pihak yang merasa dihina bisa melakukan pengaduan.

 

Dalam ketentuan RKUHP ini siapa pihak yang bisa mengklaim bahwa ada ajaran yang menghina suatu agama? “Ini akan menimbulkan diskriminasi yakni memilih satu tafsir agama untuk mempidanakan tafsir yang lain,” kata Asfin dalam jumpa pers di kantor YLBHI/LBH Jakarta, Senin (26/8/2019). Baca Juga: Masih Berfilosofi Kolonial Diharapkan RKUHP Tidak Buru-Buru Disahkan

 

Pada prinsipnya, Aliansi meminta pidana terkait penghinaan terhadap agama seharusnya dihapus. Asfin menilai seharusnya ini tidak dibawa ke ranah pidana, tapi perdata dan mekanisme lainnya. Jika ketentuan ini disahkan, maka DPR dan pemerintah melakukan diskriminasi yang pada prinsipnya dilarang oleh konstitusi.

 

Asfin juga menyoroti ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 618 RKUHP. Menurutnya, ini pasal pamungkas yang bisa digunakan untuk mempidana segala hal. RKUHP tidak memberikan kriteria yang jelas tentang hukum yang hidup di masyarakat. Menurutnya tafsir ini akan dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu menentukan apa yang dimaksud dengan hukum yang hidup di masyarakat. RKUHP juga tidak menjelaskan bahwa yang dimaksud itu adalah hukum adat.

 

“Ini pasal yang mengecoh, seolah itu hukum adat, tapi faktanya tidak ada tertulis dalam RKUHP,” ungkapnya.

 

Asfin berpendapat pemerintah dan DPR harus mengacu asas legalitas yang sudah diatur dalam konstitusi. Pengaturan terhadap hukum yang hidup di masyarakat harus merujuk pada ketentuan yang diatur dalam konstitusi, bahwa hak legalitas merupakan salah satu hak dasar warga negara. Ketentuan ini akan membuka peluang terbitnya peraturan daerah (perda) yang diskriminatif dengan alasan hukum yang hidup di masyarakat.

 

Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan menyayangkan RKUHP masih memuat ketentuan yang menjatuhkan pidana mati. Kendati ada upaya untuk memperketat pidana mati dan menawarkan pidana alternatif, tapi ini dinilai masih setengah hati. Pemberian masa percobaan untuk menunda eksekusi pidana mati harus diposisikan sebagai hak setiap orang yang diputus pidana mati, tidak boleh bergantung pada putusan hakim. “Hukuman mati ini warisan hukum kolonial Belanda,” sebutnya.

 

Begitu pula dengan ketentuan pidana narkotika sebagaimana diatur Pasal 630-635 RKUHP. Ricky menilai diakomodirnya tindak pidana narkotika dalam RKUHP berarti pendekatan yang digunakan pidana, bukan kesehatan (rehabilitasi). Padahal secara internasional banyak negara melakukan pembaruan kebijakan narkotika dengan pendekatan kesehatan masyarakat. “RKUHP ini belum layak disahkan, masih banyak masalah. Akan menambah masalah overcrowding lapas karena makin banyak pasal (hukuman) pidana,” ujarnya.

 

Kepala Bidang Advokasi LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora menghitung sedikitnya ada 3 pasal kolonial dalam RKUHP. Pertama, Pasal 223 dan Pasal 224 RKUHP tentang penghinaan presiden. Ketentuan ini pada dasarnya berasal dari pasal tentang lese mejeste yang tujuannya untuk melindungi ratu Belanda. Pasal ini sudah dibatalkan MK melalui putusan bernomor MK No.013-022/PUUIV/2006 karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan informasi, dan prinsip kepastian hukum.

 

Kedua, Pasal 248-249 RKUHP yang mengatur penghinaan pemerintah yang sah. Nelson mencatat pasal ini sudah dibatalkan MK lewat putusan No.6/PUUV/2007. Ketentuan pidana dalam pasal ini dikenal sebagai haatzaai artikelen, yakni pasal yang melarang orang mengemukakan rasa kebencian dan perasaan tidak senang terhadap penguasa. Pasal ini digunakan kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia sebagai pihak yang terjajah. Delik materil ketentuan ini tidak jelas karena definisi “menimbulkan keonaran” sangat karet dan tidak terukur.

 

“Hukum pidana mewajibkan kejelasan norma dalam pengaturannya (lex certa, lex scripta, dan lex stricta),” papar Nelson mengingatkan.

 

Ketiga, Pasal 367-368 RKUHP mengenai penghinaan kekuasaan umum/lembaga negara. Dia mengingatkan komentar umum kovenan hak sipol Komisi HAM PBB No.34 poin 38 menyebut pemerintah negara peserta tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi contohnya kemiliteran dan administrasi negara.

 

Ketua Harian MaPPI FHUI Dio Ashar Wicaksana melihat tidak banyak yang berubah dalam RKUHP karena masih banyak pasal kolonial yang dipertahankan. Menurutnya, KUHP yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda tujuannya pemenjaraan dan penghukuman tanpa memperhatikan kepentingan korban. Tapi sekarang di Belanda arah KUHP sudah berubah bukan hanya mempidanakan pelaku tapi juga memperhatikan hak-hak dan pemulihan korban.

 

Dio melihat hal itu dalam Pasal 489 jo Pasal 491 RKUHP tentang kriminalisasi setiap perempuan yang melakukan pengguguran kandungan atau aborsi. Pengecualian ketentuan ini hanya untuk dokter yang melakukan aborsi. Ketentuan ini tidak memperhatikan perempuan korban perkosaan yang mengakibatkan dirinya hamil. “Pasal ini bertentangan dengan Pasal 75 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang intinya larangan aborsi, dikecualikan untuk kehamilan akibat perkosaan,” kata dia.

 

Kemudian terkait pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 624-626 RKUHP, Dio menilai RKUHP tidak mengadopsi pengaturan khusus Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor mengenai percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan pidana korupsi yang akan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana tindak pidana korupsi yang bersangkutan selesai dilakukan (delik penuh). Kemudian dalam RKUHP tidak ada pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

 

Peneliti Elsam Sekar Surowijoyo melihat ada persoalan dalam RKUHP terkait pengaturan pidana korporasi. Pasal 42 ayat (2) RKUHP secara tegas mengatur BUMN dan BUMD termasuk cakupan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tapi Pasal 130-132 RKUHP, hukuman yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya denda. Apalagi denda yang dibayar BUMN/BUMD ini dapat berasal dari penyertaan modal negara.

 

“Bagaimana pengaturannya nanti? Dari uang negara kemudian masuk lagi ke negara,” kata Sekar.

 

Pasal 47 RKUHP, menurut Sekar mempersempit pertanggungjawaban korporasi dan ujungnya pasti menyulitkan penegak hukum. Pasal ini mengkategorikan perbuatan yang dapat diatribusikan kesalahannya sebagai kesalahan korporasi hanya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Konsep ini sudah ditinggalkan karena tidak relevan. Praktiknya, kejahatan korporasi dilakukan bukan melalui pejabat struktural atau fungsional, tapi pegawai dibawahnya atau pihak ketiga untuk keuntungan perusahaan.

 

Selain itu, Sekar berpendapat ketentuan mengenai living law dalam RKUHP akan memunculkan ketidakpastian hukum. Padahal salah satu indikator yang digunakan investor sebelum berinvestasi di sebuah negara yakni kepastian hukum. “Bagaimana pranata hukum yang berlaku di masyarakat (hukum adat,-red) kemudian menjadi perangkat yang bisa mempidanakan orang?”

 

Deputi Koordinator KontraS Putri Kanesia menegaskan organisasinya sejak awal menolak pasal pelanggaran HAM berat dalam RKUHP. Ketentuan ini harus diatur dalam regulasi khusus seperti saat ini yakni UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tapi pemerintah tetap ngotot dan memuat kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam RKUHP. Kemudian RKUHP tidak memuat asas retroaktif dalam kasus pelanggaran HAM berat. Padahal ini penting untuk mengungkap pelanggaran HAM berat masa lalu.

 

“Akibatnya jika RKUHP ini disahkan semua kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak bisa menggunakan mekanisme ini karena KUHP tidak mengenal asas retroaktif. Tentu saja hal ini akan menghambat proses penuntasan pelanggaran HAM berat yang sampai saat ini masih ada yang belum tuntas,” ungkap Putri.

 

Direktur Program ICJR Erasmus Abraham Todo Napitupulu mengatakan Aliansi merekomendasikan pemerintah dan DPR untuk menghentikan upaya pengesahan RKUHP karena pasal-pasalnya masih memuat banyak masalah. Pemerintah perlu menarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis data, lintas disiplin ilmu, melibatkan seluruh pihak, lembaga terkait dan masyarakat sipil.

 

Menurutnya, tidak ada persoalan jika RKUHP tidak dituntaskan dalam periode sekarang karena bisa dilanjutkan oleh anggota DPR dan pemerintah di periode mendatang. “Kami dukung pembaruan atau reformasi hukum pidana. Kami tidak mau hukum pidana yang mempersulit rakyat,” tutup Erasmus.

 

Untuk diketahui, sesuai surat DPR yang beredar luas di masyarakat tertanggal 26 Agustus 2019 perihal undangan Rapat  Paripurna DPR RI tanggal 27 Agustus 2019, DPR telah menjadwalkan pengesahan sejumlah RUU menjadi UU. Salah satunya, dalam Rapat Paripurna pada 24 September 2019, DPR menjadwalkan pengesahan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan menjadi UU.    

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua