Selasa, 27 Agustus 2019

Masih Bermasalah, Aliansi Tolak Rencana Pengesahan RKUHP

 

“Akibatnya jika RKUHP ini disahkan semua kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak bisa menggunakan mekanisme ini karena KUHP tidak mengenal asas retroaktif. Tentu saja hal ini akan menghambat proses penuntasan pelanggaran HAM berat yang sampai saat ini masih ada yang belum tuntas,” ungkap Putri.

 

Direktur Program ICJR Erasmus Abraham Todo Napitupulu mengatakan Aliansi merekomendasikan pemerintah dan DPR untuk menghentikan upaya pengesahan RKUHP karena pasal-pasalnya masih memuat banyak masalah. Pemerintah perlu menarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis data, lintas disiplin ilmu, melibatkan seluruh pihak, lembaga terkait dan masyarakat sipil.

 

Menurutnya, tidak ada persoalan jika RKUHP tidak dituntaskan dalam periode sekarang karena bisa dilanjutkan oleh anggota DPR dan pemerintah di periode mendatang. “Kami dukung pembaruan atau reformasi hukum pidana. Kami tidak mau hukum pidana yang mempersulit rakyat,” tutup Erasmus.

 

Untuk diketahui, sesuai surat DPR yang beredar luas di masyarakat tertanggal 26 Agustus 2019 perihal undangan Rapat  Paripurna DPR RI tanggal 27 Agustus 2019, DPR telah menjadwalkan pengesahan sejumlah RUU menjadi UU. Salah satunya, dalam Rapat Paripurna pada 24 September 2019, DPR menjadwalkan pengesahan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan menjadi UU.    

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua