Selasa, 27 August 2019

Socio-Legal, Mengembalikan Hakikat Hukum yang Tak Sekadar Doktrin Normatif

Metode interdisipliner untuk mengetahui bagaimana hukum bisa efektif dalam praktiknya di masyarakat. Tidak sekadar membicarakan pemahaman normatif dalam teks hukum.
Normand Edwin Elnizar
Narasumber seminar panel dari kiri ke kanan: Prof. Adriaan Bedner (Leiden University), Prof. Simon Butt (University of Sydney), dan Prof. Tim Lindsey (University of Melbourne). Foto: Istimewa

Indonesia, Australia, The Netherlands, Japan (IANJ) Community on Socio-Legal Studies kembali menggelar Konferensi Internasional Socio-Legal pada 23-24 Agustus 2019 lalu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). The 2nd IANJ Conference of Socio-Legal Studies bertema Towards Balanced Procedural and Substantive Justice hadir sebagai upaya memperkuat kajian sosio-legal di Indonesia.

 

“Masih banyak keraguan di kalangan sarjana hukum Indonesia soal sosio-legal ini ilmu apa sih?Padahal banyak dosen sudah menggunakannya, cuma tidak diakui saja,” kata ketua panitia pelaksana konferensi, Sulistyowati Irianto kepada Hukumonline, Jumat (24/8).

 

Sulis—begitu ia disapa—adalah Guru Besar Antropologi Hukum FHUI yang ikut merintis kajian sosio-legal di Indonesia. Ia mencatat kajian sosio-legal telah dikembangkan Bidang Studi Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan FHUI sejak 1971. Fokusnya adalah tentang bagaimana teks hukum dikaji dari perspektif keadilan masyarakat dan bagaimana hukum direspon serta bekerja dalam masyarakat.

 

“Sosio-legal itu rumah besar yang di dalamnya antara lain antropologi hukum, psikologi hukum, sosiologi hukum, politik hukum dan lainnya, nah ini masuk dalam ilmu kenyataan hukum juga kan,” Sulis menambahkan dengan merujuk konsep ilmu hukum dan disiplin hukum yang biasa diajarkan di perguruan tinggi hukum Indonesia.

 

Masih menurut Sulis, telah banyak isu hukum di Indonesia yang dikaji sejak 1991 hingga sekarang dengan metode sosio-legal. Misalnya isu budaya dan perubahan hukum, pembangunan hukum, reformasi hukum, pluralisme hukum, serta gender dan hukum.

 

Baca:

 

Metode interdisipliner dalam studi hukum

Adriaan Bedner, profesor hukum dari Leiden University mengungkapkan pendapat senada dengan Sulis. “Studi hukum secara doktrin atau normatif itu butuh diperkaya dengan berbagai metode,” katanya pada Hukumonline. Bagi Adriaan, kajian sosio-legal adalah salah satu metode interdisipliner yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana hukum bisa efektif dalam praktiknya di masyarakat.

 

Penolakan kajian sosio-legal oleh sejumlah kalangan ilmuwan hukum Indonesia diyakini Adriaan akibat kemiskinan metode studi hukum yang digunakan. Sebab lainnya adalah salah paham yang menuduh metode sosio-legal akan meniadakan studi hukum normatif. “Tuduhan itu salah, kita membutuhkan keduanya saling melengkapi,” ujarnya.

 

Menurut Adriaan, nama sosio-legal hanyalah istilah yang memayungi metode interdisipliner dalam studi hukum dengan bantuan ilmu-ilmu sosial. Ia mencatat bahwa metode tersebut justru sudah dikenalkan oleh Paul Scholten yang bertugas membuka sekolah tinggi hukum pertama di Batavia. “Scholten mengatakan kita harus mengerti keadaan dalam praktik di masyarakat untuk bisa menemukan hukum,” katanya.

 

Berbagai mata kuliah tambahan di Rechtshoogeschool kala itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial yang menjadi bagian dari kajian sosio-legal. “Kalau belajar hukum di Rechtshoogeschool juga belajar sosiologi serta pengetahuan kemasyarakatan lainnya dalam kurikulum,” tambah Adriaan.

 

Adriaan menduga kemiskinan metode studi hukum yang telanjur mendarah daging di Indonesia ikut dipengaruhi oleh kebobrokan Orde Baru yang mengabaikan pembangungan hukum dan ilmu hukum. Ilmuwan hukum tidak mendapatkan insentif layak untuk mempelajari hukum lebih baik.

 

Akhirnya jauh lebih mudah hanya mengulang-ulang referensi yang sudah ada alih-alih menambah pengetahuan dengan berbagai referensi terbaru. “Kekurangan dana di universitas, profesor hukum tidak punya waktu lagi untuk memperlajari hukum dengan baik, mereka harus cari nafkah di luar kampus,” ujar Adriaan.

 

Tim Lindsey, profesor hukum dari University of Melbourne berpendapat lebih tegas mengenai kajian sosio-legal. “Sebenarnya tidak ada pendekatan untuk mengerti hukum selain sosio-legal, sangat sulit mengerti sistem hukum tanpa pendekatan seperti itu,” kata Tim.

 

Ia mengatakan bahwa hampir semua analisis hukum pada dasarnya menggunakan pendekatan kajian sosio-legal meskipun tanpa disadari. “Menurut saya debat ini tidak begitu berarti,” ujarnya.

 

Tim menjelaskan bahwa studi hukum selalu berangkat dari pemahaman atas norma hukum positif, lalu penafsiran pengadilan, dan akhirnya praktik pelaksanaan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, studi hukum tidak bisa lepas dari cara interdisipliner.

 

Dengan demikian metode kajian sosio-legal harusnya menjadi bagian dari studi hukum di setiap mata kuliah. “Harus ada keterpaduan semuanya di seluruh mata kuliah, sosio-legal tidak bisa menjadi satu mata kuliah tersendiri,” kata Tim.

 

Ia menyebutkan bahwa pembelajaran di Melbourne Law School selalu memadukan pemahaman normatif hukum positif dengan law in action.  “Kalau tidak begitu akan dikritik habis oleh mahasiswa atau sesama kolega dosen,” Tim menambahkan.

 

Kolega Tim sesama profesor hukum di Australia memberikan pandangan serupa. “Tidak ada gunanya kita membahas hukum murni yang hanya menjelaskan isi peraturan tanpa mempertimbangkan penerapannya dalam praktik,” kata Simon Butt dari University of Sydney.

 

Namun ini bukan berarti studi hukum meninggalkan pemahaman normatif dari hukum positif. Simon juga menjelaskan bahwa metode interdisipliner dalam studi hukum pun tidak terbatas pada apa yang disebut sebagai sosio-legal. “Tidak ada satu teori tunggal yang dianggap paling benar, semua didiskusikan untuk membahas hukum,” ujarnya.

 

Yuzuru Shimada, profesor hukum dari Nagoya University membagikan pengalaman Jepang dalam menggunakan kajian sosio-legal. “Seperti Indonesia, Jepang menerima undang-undang modern dari luar. Itu sekitar 150 tahun lalu di masa Meiji,” kata Yuzuru membuka penjelasannya.

 

Hanya saja, sejak awal Jepang sangat berhati-hati dalam menyesuaikan hukum dengan kenyataan di masyarakat. “Kadang kenyataan di masyarakat tidak sesuai dengan peraturan, maka kalau begitu peraturan yang harus mendekat,” katanya. Cara ini tidak menempatkan hukum sebagai dogma kaku.

 

Menurut Yuzuru, dialektika hukum dan masyarakat di Jepang telah berkembang pesat sehingga ada banyak istilah yang mereka gunakan. Sosio-legal hanya salah satu konsep yang belakangan muncul namun substansinya sudah lama menjadi pembahasan ilmuwan hukum di Jepang. “Kami sudah lama membahasnya, kami sangat serius soal itu, terutama dalam mentransplantasi hukum Barat ke Jepang, dulu itu masalah hidup dan mati,” ujarnya.

 

Kedewasaan dalam dialektika itu membuat perdebatan antara pendekatan dogmatis dan kajian sosio-legal tidak lagi ditemukan di Jepang. “Kami semua sudah sadar, itu tidak begitu penting, kami sudah biasa menggunakan pendekatan interdisipliner,” katanya.

 

Yuzuru mengakui kajian sosio-legal memang masih berkembang sehingga ada banyak definisi dan tiap orang punya pandangan berbeda. Ia melihat satu hal yang menjadi penekanan dalam kajian sosio-legal adalah sifatnya yang memperhatikan respon masyarakat terhadap hukum.

 

Baca:

 

Hakim dan metode sosio-legal

Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna ikut hadir dalam konferensi kali ini. Kepada Hukumonline ia menjelaskan bahwa metode kajian sosio-legal termasuk yang mewarnai cara berpikir hakim dalam menafsirkan konstitusi.

 

“Argumentasi yang disusun untuk menjelaskan prinsip-prinsip serta tujuan yang terkandung dalam norma konstitusi pasti berangkat dari pendekatan sosio-legal,” katanya. Di sisi lain Palguna berpendapat bahwa metode kajian sosio-legal juga tidak bisa menggantikan pendekatan normatif dalam uji konstitusi. “Keduanya tetap dibutuhkan,” ujarnya.

 

Pendapat Palguna ini sejalan dengan sikap salah satu hakim agung di Belanda yang dijelaskan oleh Adriaan. “Menurut dia untuk hakim lebih penting untuk studi sosio-legal, karena hakim harus mengerti masyarakat agar bisa memutus kasus dengan baik,” Adriaan menuturkan.

 

Konferensi Internasional Socio-Legal yang digelar oleh aliansi IANJ ini adalah hasil kerja sama FHUI, Van Vollenhoven Institute Leiden University (Belanda), University of Sydney (Australia), University of Melbourne (Australia), University of New South Wales (Australia), dan Nagoya University (Jepang).

 

Ratusan peserta dari kalangan akademisi dan peneliti hukum berpartisipasi baik untuk menyimak diskusi maupun sekaligus terlibat memaparkan hasil penelitiannya. Ada 62 pemakalah karya tulis ilmiah yang dibagi dalam 10 topik. Masing-masing topik adalah judicial reform, constitutional law issues, governance and anti-corruption, legal and institutional development, legal education, criminal law and human rights, children’s rights and legal culture, family law in flux, adat law and adat communities, dan natural resource management and environmental justice.

 

Dekan FHUI, Edmon Makarim mengungkapkan dukungannya pada upaya konferensi ini mempromosikan pendekatan sosio-legal dalam studi ilmu hukum. “Saya yakin kita bisa menggali pendekatan interdisipliner untuk berbagai isu hukum kontemporer serta peran hukum di masyarakat,” kata Edmon saat menyambut para peserta konferensi.

 

Konferensi internasional ini juga menyajikan rangkaian kursus terbatas tentang Socio-Legal Theory and Methods yang diutamakan bagi pengajar fakultas hukum dari Indonesia Timur. Tujuannya agar para dosen dari wilayah timur Indonesia ikut berperan aktif mengembangkan dan menguatkan kajian sosio-legal di Indonesia.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua