Selasa, 27 Agustus 2019

Socio-Legal, Mengembalikan Hakikat Hukum yang Tak Sekadar Doktrin Normatif

 

Penolakan kajian sosio-legal oleh sejumlah kalangan ilmuwan hukum Indonesia diyakini Adriaan akibat kemiskinan metode studi hukum yang digunakan. Sebab lainnya adalah salah paham yang menuduh metode sosio-legal akan meniadakan studi hukum normatif. “Tuduhan itu salah, kita membutuhkan keduanya saling melengkapi,” ujarnya.

 

Menurut Adriaan, nama sosio-legal hanyalah istilah yang memayungi metode interdisipliner dalam studi hukum dengan bantuan ilmu-ilmu sosial. Ia mencatat bahwa metode tersebut justru sudah dikenalkan oleh Paul Scholten yang bertugas membuka sekolah tinggi hukum pertama di Batavia. “Scholten mengatakan kita harus mengerti keadaan dalam praktik di masyarakat untuk bisa menemukan hukum,” katanya.

 

Berbagai mata kuliah tambahan di Rechtshoogeschool kala itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial yang menjadi bagian dari kajian sosio-legal. “Kalau belajar hukum di Rechtshoogeschool juga belajar sosiologi serta pengetahuan kemasyarakatan lainnya dalam kurikulum,” tambah Adriaan.

 

Adriaan menduga kemiskinan metode studi hukum yang telanjur mendarah daging di Indonesia ikut dipengaruhi oleh kebobrokan Orde Baru yang mengabaikan pembangungan hukum dan ilmu hukum. Ilmuwan hukum tidak mendapatkan insentif layak untuk mempelajari hukum lebih baik.

 

Akhirnya jauh lebih mudah hanya mengulang-ulang referensi yang sudah ada alih-alih menambah pengetahuan dengan berbagai referensi terbaru. “Kekurangan dana di universitas, profesor hukum tidak punya waktu lagi untuk memperlajari hukum dengan baik, mereka harus cari nafkah di luar kampus,” ujar Adriaan.

 

Tim Lindsey, profesor hukum dari University of Melbourne berpendapat lebih tegas mengenai kajian sosio-legal. “Sebenarnya tidak ada pendekatan untuk mengerti hukum selain sosio-legal, sangat sulit mengerti sistem hukum tanpa pendekatan seperti itu,” kata Tim.

 

Ia mengatakan bahwa hampir semua analisis hukum pada dasarnya menggunakan pendekatan kajian sosio-legal meskipun tanpa disadari. “Menurut saya debat ini tidak begitu berarti,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua