Selasa, 27 August 2019

Socio-Legal, Mengembalikan Hakikat Hukum yang Tak Sekadar Doktrin Normatif

 

Tim menjelaskan bahwa studi hukum selalu berangkat dari pemahaman atas norma hukum positif, lalu penafsiran pengadilan, dan akhirnya praktik pelaksanaan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, studi hukum tidak bisa lepas dari cara interdisipliner.

 

Dengan demikian metode kajian sosio-legal harusnya menjadi bagian dari studi hukum di setiap mata kuliah. “Harus ada keterpaduan semuanya di seluruh mata kuliah, sosio-legal tidak bisa menjadi satu mata kuliah tersendiri,” kata Tim.

 

Ia menyebutkan bahwa pembelajaran di Melbourne Law School selalu memadukan pemahaman normatif hukum positif dengan law in action.  “Kalau tidak begitu akan dikritik habis oleh mahasiswa atau sesama kolega dosen,” Tim menambahkan.

 

Kolega Tim sesama profesor hukum di Australia memberikan pandangan serupa. “Tidak ada gunanya kita membahas hukum murni yang hanya menjelaskan isi peraturan tanpa mempertimbangkan penerapannya dalam praktik,” kata Simon Butt dari University of Sydney.

 

Namun ini bukan berarti studi hukum meninggalkan pemahaman normatif dari hukum positif. Simon juga menjelaskan bahwa metode interdisipliner dalam studi hukum pun tidak terbatas pada apa yang disebut sebagai sosio-legal. “Tidak ada satu teori tunggal yang dianggap paling benar, semua didiskusikan untuk membahas hukum,” ujarnya.

 

Yuzuru Shimada, profesor hukum dari Nagoya University membagikan pengalaman Jepang dalam menggunakan kajian sosio-legal. “Seperti Indonesia, Jepang menerima undang-undang modern dari luar. Itu sekitar 150 tahun lalu di masa Meiji,” kata Yuzuru membuka penjelasannya.

 

Hanya saja, sejak awal Jepang sangat berhati-hati dalam menyesuaikan hukum dengan kenyataan di masyarakat. “Kadang kenyataan di masyarakat tidak sesuai dengan peraturan, maka kalau begitu peraturan yang harus mendekat,” katanya. Cara ini tidak menempatkan hukum sebagai dogma kaku.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua