Selasa, 27 Agustus 2019

Socio-Legal, Mengembalikan Hakikat Hukum yang Tak Sekadar Doktrin Normatif

 

Menurut Yuzuru, dialektika hukum dan masyarakat di Jepang telah berkembang pesat sehingga ada banyak istilah yang mereka gunakan. Sosio-legal hanya salah satu konsep yang belakangan muncul namun substansinya sudah lama menjadi pembahasan ilmuwan hukum di Jepang. “Kami sudah lama membahasnya, kami sangat serius soal itu, terutama dalam mentransplantasi hukum Barat ke Jepang, dulu itu masalah hidup dan mati,” ujarnya.

 

Kedewasaan dalam dialektika itu membuat perdebatan antara pendekatan dogmatis dan kajian sosio-legal tidak lagi ditemukan di Jepang. “Kami semua sudah sadar, itu tidak begitu penting, kami sudah biasa menggunakan pendekatan interdisipliner,” katanya.

 

Yuzuru mengakui kajian sosio-legal memang masih berkembang sehingga ada banyak definisi dan tiap orang punya pandangan berbeda. Ia melihat satu hal yang menjadi penekanan dalam kajian sosio-legal adalah sifatnya yang memperhatikan respon masyarakat terhadap hukum.

 

Baca:

 

Hakim dan metode sosio-legal

Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna ikut hadir dalam konferensi kali ini. Kepada Hukumonline ia menjelaskan bahwa metode kajian sosio-legal termasuk yang mewarnai cara berpikir hakim dalam menafsirkan konstitusi.

 

“Argumentasi yang disusun untuk menjelaskan prinsip-prinsip serta tujuan yang terkandung dalam norma konstitusi pasti berangkat dari pendekatan sosio-legal,” katanya. Di sisi lain Palguna berpendapat bahwa metode kajian sosio-legal juga tidak bisa menggantikan pendekatan normatif dalam uji konstitusi. “Keduanya tetap dibutuhkan,” ujarnya.

 

Pendapat Palguna ini sejalan dengan sikap salah satu hakim agung di Belanda yang dijelaskan oleh Adriaan. “Menurut dia untuk hakim lebih penting untuk studi sosio-legal, karena hakim harus mengerti masyarakat agar bisa memutus kasus dengan baik,” Adriaan menuturkan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua