Selasa, 27 Agustus 2019

KPPU Selidiki Dugaan Kartel Pinjaman Online

Dengan infrastuktur yang minim, besaran bunga yang diterapkan P2P Lending dinilai terlalu tinggi. Besaran bunga seharusnya diatur oleh regulator, bukan asosiasi.
Fitri Novia Heriani
KPPU mulai menyelidiki adanya dugaan kartel pinjaman online. Foto: FNH

Keberadaan pinjaman online atau yang kerap disebut dengan Fintech P2P (peer-to-peer) lending memang tengah marak di Indonesia. Namun sayangnya, pertumbuhan sektor fintech ini belum dibarengi dengan peraturan yang jelas, terutama terkait besaran bunga.

 

Atas dasar inisiatif, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penyidikan terkait skema penetapan bunga yang diterapkan pada pinjaman online. KPPU menduga ada praktik kartel atau pemutusan bunga secara bersama-sama antar pelaku usaha fintech legal. Mengingat besaran bunga yang diterapkan cukup tinggi mencapai 0,8 persen per hari.

 

“Yang mau dilihat itu peer-to-peer landing (legal), KPPU menduga mereka melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat salah satunya dalam penetapan suku bunga,” Direktur Ekonomi KPPU Zulfirmansyah, Senin (26/8).

 

Sejauh ini, pinjaman online diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun penetapan besaran bunga tetap diatur oleh asosiasi pinjaman online. Sedangkan masalah kartel diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

 








UU No.5/1999



Pasal 11:



Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.



Pasal 48:



(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggitingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.


 

Menurut Zulfirmansyah, sepatutnya besaran bunga kredit P2P lending diatur oleh badan regulator seperti Bank Indonesa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika besaran unga diserahkan kepada asosiasi, akan rawan untuk terjadi kartel yang hanya menguntungkan satu pihak saja.

 

(Baca Juga: Grab Dibidik KPPU)

 

Jika besaran bunga dan biaya administrasi diatur dengan mempertimbangan tingginya risiko, Zulfirmansyah kemudian membandingkan dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang dikeluarkan oleh perbankan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua