Rabu, 28 Agustus 2019

Regulasi Pemindahan Ibu Kota Disiapkan, Jakarta Tetap Jadi Pusat Bisnis

Bila Ibu Kota pindah ke Kalimantan, Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis. Lembaga jasa keuangan seperti Bank Indonesia, OJK dan BKPM akan tetap berada di Jakarta.
M. Agus Yozami
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro. Foto: RES

Pemerintah berharap pada akhir tahun 2020, ibu kota baru sudah mulai dilakukan konstruksi. Sehingga paling lambat pada 2024 proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dilakukan. Hal ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, seperti dilansir situs Setkab, Senin (26/8).

 

Menurut Bambang, pengumuman lokasi ibu kota baru yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera ditindaklanjuti dengan terutama penentuan lokasi yang tentunya akan melibatkan Pak Gubernur, kemudian pemerintah juga menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar dari Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk ibu kota baru tersebut.

 

“Tentunya 2020, tahun depan, ini adalah fase persiapan sampai finalnya, maksudnya persiapan itu sudah selesai di tahun 2020, baik itu dari masterplan-nya, urban design-nya, building design-nya, desain bangunannya, sampai kepada kemudian dasar Perundang-undangannya terutama RUU-nya, dan juga kemudian kita menyiapkan apakah penyiapan lahan sehingga pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir tahun 2020,” kata Bambang.

 

Dengan demikian, lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas, 2020 akhir kita sudah mulai konstruksi, dan diharapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, dan proses pemindahannya tentunya ada tahapannya. “Tapi 2024 adalah istilahnya masa paling telat, paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan,” tegasnya.

 

Bambang sebelumnya mengemukakan, untuk ibu kota baru ini yang diposisikan nantinya adalah hanya fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, kementerian/lembaga, legislatif parlemen (MPR/DPR/DPD), kemudian yudikatif; kejaksaan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan seterusnya, kemudian pertahanan keamanan; Polri-TNI, serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.

 

Adapun fungsi jasa keuangan, perdagangan dan industri, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, tetap akan di Jakarta, misalkan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). “Ini konsep yang kita coba tiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan di negara lain,” terang Bambang.

 

Dia menegaskan bahwa yang dituju dengan ibu kota baru adalah pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan. “Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis bahkan harus sudah menjadi pusat bisnis yang levelnya regional atau level Asia Tenggara,” sambung Bambang.

 

Menteri PPN/Kepala Bappenas itu juga menyampaikan, bahwa momen pemindahan ibu kota ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kementerian/lembaga untuk melakukan resizing dari ASN (Aparatur Sipil Negara).  

 

(Baca Juga: Ada 625 Izin Tambang di Calon Ibu Kota Baru)

 

Sebelumnya, pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) belum mempersiapkan aspek hukum secara komprehensif mengenai rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

 

"Bukti aspek hukum belum komprehensif, ini dapat dilihat saat pemerintah akan mengajukan RUU Penetapan Pemindahan Ibukota baru kepada DPR. Ini perlu dibarengi kesiapan regulasi yang komprehensif untuk mendukung suksesnya keputusan strategis ini," ujar Bayu saat dikonfirmasi Hukumonline di Jakarta, Rabu (28/8).

 

Menurut Bayu, bukan hanya UU Penetapan Ibu Kota Baru yang dibutuhkan untuk mendukung suksesnya pemindahan ibukota, tetapi juga dibutuhkan perubahan beberapa UU terkait. Beberapa regulasi dalam bentuk UU yang perlu dibentuk dan diubah oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.

 

Senada, pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsarimengatakan aspek hukum pemindahan ibukota negara seharusnya diperjelas sebelum pemindahan tersebut diumumkan. "Seharusnya dalam aspek hukum tata negara, undang-undang itu harus diperjelas dulu baru diumumkan tentang pemindahan ibukota negara," ujar Feri ketika dihubungi.

 

Feri mengatakan Presiden Joko Widodo harus memperhatikan aspek hukum tata negara yang belum tuntas, supaya seluruh proses pemindahan ibukota tidak melanggar hukum. "Ini sebenarnya niat baik, tapi harus dijalankan dengan cara-cara yang baik pula sesuai dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara," saran Feri.

 

Dia menyebutkan perlu persiapan yang matang untuk pengajuan RUU Pemindahan Ibukota karena banyak aspek dan implikasi yang luas akibat pemindahan ibukota negara ini. "Dalam kajian RUU, naskah akademik itu tidak hanya soal aspek hukum tata negara yang dibahas, tapi seluruh dampak dari pemindahan ibukota ini," kata Feri.

 

Sebagai contoh, dampak sosial budaya, dampak tata kota, dampak ekonomi, hingga dampak yuridis harus dibahas dalam naskah akademik yang menurut Feri perlu melibatkan berbagai ahli dari berbagai disiplin ilmu. Feri menambahkan selain undang-undang, hal lain yang harus dipersiapkan adalah pengadaan tanah.

 

"Jangan sampai pemindahan ibukota ini kemudian menjadikan tanah-tanah di lokasi malah dikuasai tengkulak, itu jelas akan merugikan negara," katanya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua