Sejak awal Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwarnai kegaduhan. Saling respon antara KPK, Wadah Pegawai KPK, dan Koalisi Masyarakat Sipil dengan Panitia Seleksi (Pansel) kerap mewarnai setiap tahapan seleksi. Terlebih, setelah Pansel merilis 20 nama yang lolos dalam tahap profile assesment.
Pangkal persoalannya, KPK, Wadah Pegawai KPK, Koalisi Masyarakat Sipil menganggap masih ada sejumlah calon bermasalah dari 20 nama yang seharusnya tidak diloloskan. Tapi Pansel mempunyai pendapat berbeda dan menyatakan hasil nama-nama yang diluluskan sudah sesuai prosedur seleksi terutama telah melibatkan banyak lembaga guna menelusuri rekam jejak para calon.
Sejumlah tokoh pun angkat bicara mengenai kegaduhan ini. Salah satunya, Shinta Nuriyah Wahid, istri mendiang Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia melihat dalam seleksi calon pimpinan KPK kali ini memang ditemukan sejumlah masalah.
"Dari kaca mata saya, proses pemilihan pimpinan KPK kali ini telah menyisakan banyak persoalan serius, mulai dari panitia seleksinya, hingga para calon yang mendaftar," ujar Shinta dalam diskusi di Gedung KPK Jakarta, Rabu (28/8/2019). Baca Juga: Gaduh Seleksi Capim KPK
Padahal, kata Shinta, KPK adalah ujung tombak dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karenanya, kata dia, harus diupayakan lembaga ini dipimpin oleh orang-orang yang cakap dan berintegritas. Sebab, apabila pimpinan KPK yang terpilih tidak memenuhi unsur tersebut, maka akan bepengaruh terhadap para pegawainya yang lain.
Untuk itu, perlu ada upaya dari semua pihak untuk memastikan bahwa pimpinan-pimpinan KPK terpilih nantinya merupakan yang terbaik dari dari sisi moral maupun intelektual. Upaya ini bukan hanya menjadi beban Pansel, tetapi seluruh lapisan masyarakat termasuk dirinya. Oleh karena itu, ia pun tak segan memberi saran kepada mereka yang akan terpilih nanti.
"Sayangnya, ada beberapa calon pimpinan yang dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut, tapi tetap diloloskan oleh Pansel. Sebagai bagian dari masyarakat, yang kami khawatirkan apabila pimpinan yang terpilih tidak sesuai kebutuhan pemberantasan korupsi, tidak hanya upaya pemberantasan korupsi akan tersendat, tetapi juga akan menjadi (sarang) abuse of power atau penyelewengan kekuasaan," katanya.