Kamis, 29 August 2019

Makin Diminati, Bagaimana Seharusnya Hukum Diajarkan di Perguruan Tinggi?

Mahasiswa perlu diajarkan memahami hukum lebih mendalam, mampu berpikir kritis menemukan hukum, dan membumi dengan realitas masyarakat tempat hukum bekerja.
Normand Edwin Elnizar
Ilustrasi ruang perkuliahan. Foto: HOL/SGP

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Edmon Makarim membenarkan informasi bahwa kampusnya menerima 710 mahasiswa baru pada tahun ajaran 2019/2020. Pada saat yang sama, kantor Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Indonesia melansir bahwa program studi Ilmu Hukum jenjang sarjana kelas reguler menjadi yang paling diminati pada Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) 2019.

 

Pihak kampus UI mencatat sebanyak 6.302 orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa sarjana kelas reguler di FHUI lewat SIMAK UI 2019. Pada akhirnya FHUI hanya menerima 710 orang mahasiswa baru pada tahun 2019 lewat seluruh jalur masuk yang tersedia.

 

Apakah ini jumlah mahasiswa terbanyak yang diterima FHUI sejak Rechtshogeschool dibuka pada 28 Oktober 1924? Edmon tidak berani memastikannya saat diminta konfirmasi oleh Hukumonline. “Jumlahnya benar, tapi kalau soal terbanyak dalam sejarah, ini kami belum tahu,” kata Edmon melalui pesan singkat.

 

Berdasarkan penelusuran Hukumonline, jumlah mahasiswa baru tahun 2019 ini adalah yang paling banyak diterima FHUI setidaknya dalam setengah abad ke belakang, sehingga terdapat lonjakan minat dan daya tampung bagi calon sarjana hukum di Indonesia. Meskipun perlu diteliti lebih lanjut keterkaitannya, fakta lain menunjukkan total peserta ujian advokat tahun 2018 dari satu organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia saja mencapai 11.397 orang. Data ini seolah menguatkan dugaan tersebut.

 

Baca:

 

Di sisi lain, posisi Indonesia dalam laporan Rule of Law Index 2019 ternyata belum memuaskan. Secara umum posisi Indonesia berada di posisi tengah. Tidak dinilai bagus, namun juga tidak terlalu jelek. Peringkat global Indonesia adalah 62 dari 126 negara yang disigi.

 

Indeks Negara Hukum (rule of law) oleh Tim World Justice Project ini merupakan alat kuantitatif untuk mengukur bagaimana rule of law dalam praktik negara-negara yang dikaji.

 

World Justice Project berangkat dari pandangan bahwa rule of law yang efektif mampu mengurangi korupsi, memerangi kemiskinan dan penyakit, serta melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Secara tradisional, rule of law biasanya dihubungkan dengan aparat penegak hukum.

 

Sayang sekali Indonesia memperoleh skor buruk dalam peringkat global untuk tiga kategori, yaitu civil justice (102/126), absence of corruption (97/126), dan criminal justice (86/126). Perlu digarisbawahi skor terburuk pada civil justice dengan peringkat 102 dari 126 negara. (Baca:Melihat Posisi Indonesia dalam Rule of Law Index 2019)

 

Pada saat yang sama, dunia berubah semakin cepat di era digital. Berbagai kemajuan teknologi menuntut ahli hukum dapat pula semakin responsif hadir memberikan solusi. Tentu peran perguruan tinggi hukum semakin diharapkan untuk menghasilkan para ahli hukum yang mumpuni.

 

Bukan hanya banyak secara kuantitas, namun juga tinggi dalam kualitas. Mereka mesti pula mampu menopang status Indonesia sebagai negara hukum. Lantas bagaimana seharusnya hukum diajarkan di perguruan tinggi? Pertanyaan itu ikut dibahas dalam Konferensi Internasional Socio-Legal pada 23-24 Agustus 2019 lalu di FHUI. Hukumonline mewawancarai sejumlah ilmuwan hukum dalam konferensi tersebut untuk meminta pendapatnya.

 

Lidwina Inge Nurtjahyo, Manajer Pengabdian Masyarakat FHUI, berpendapat perlunya menumbuhkan kepekaan atas keadilan sosial dalam pendidikan hukum. “Tidak sekadar mengajarkan pasal-pasal ‘mati’ dan memberikan mahasiswa ruang berpikir kritis serta reflektif,” katanya.

 

Tim Lindsey, profesor hukum dari University of Melbourne berbagi pandangan berdasarkan pengalaman di kampusnya. “Studi hukum perlu lebih luas dan lebih mendalam,” ujarnya. Tim menjelaskan perlunya sudut pandang yang lebih luas dari sekadar mengajarkan isi hukum positif. Berbagai implikasi sosial, ekonomi, dan lainnya dari hukum harus menjadi bagian dari pembelajaran hukum itu sendiri.

 

Mengenai studi hukum yang lebih mendalam, Tim melihat terlalu banyak mata kuliah yang harus dituntaskan mahasiswa hukum di Indonesia. Akibatnya, ilmu yang diajarkan hanya pada permukaan saja. Ia melihatnya sebagai masalah serius pendidikan tinggi hukum di Indonesia. “Filosofi universitas kelas dunia di negara-negara maju sekarang ialah lebih baik ‘dalam’ daripada ‘banyak’,”  Tim menjelaskan.

 

Tim mengatakan tuntutan mata kuliah yang lebih sedikit membuat kampusnya bisa menghasilkan kualitas lebih tinggi. “Standarnya jauh lebih tinggi, kalau mata kuliahnya banyak pasti standarnya rendah,” katanya.

 

Tim menyarankan jumlah kredit per mata kuliah ditambah namun mengurangi mata kuliah yang harus diajarkan. Sehingga mahasiswa bisa lebih menguasai subjek yang dipelajari alih-alih sekadar mengetahui permukaannya.

 

Beban mengajar yang terlalu banyak untuk beragam mata kuliah dinilai Tim juga membuat dosen kesulitan memberikan pendalaman pemahaman. “Tidak ada manusia yang bisa menangani subjek yang banyak secara mendalam,” Tim menambahkan. Perlu dicatat bahwa Australia juga menggunakan standar masa studi empat tahun untuk tingkat sarjana.

 

Adriaan Bedner, profesor hukum dari Leiden University berkata, “Legal reasoning itu sangat penting, mahasiswa di Belanda ditekankan untuk mampu menemukan hukum”. Adriaan juga merujuk pendapat hakim agung di Belanda soal pentingnya pendekatan sosio-legal dalam pendidikan hukum. “Itu membuat mahasiswa berwawasan luas, bisa menerapkan hukum tidak sekadar dengan kaca mata kuda,” katanya lagi.

 

Adriaan menolak bahwa model pendidikan hukum Indonesia yang jarang mengulas studi kasus adalah warisan dari Belanda. “Itu tidak benar, di Rechtshogeschool zaman Belanda juga sudah memasukkan banyak studi kasus dalam pembelajaran doktrin hukum, saya bisa membuktikannya,” katanya.

 

Cara pengajaran hukum yang miskin studi kasus dengan berdalih meniru model sistem hukum civil law juga dianggapnya hanya dibuat-buat. Adriaan mengatakan bahwa di berbagai negara sistem hukum civil law Eropa justru selalu memasukkan studi kasus dalam pengajaran hukum. “Ternyata tidak ada satu pun negara civil law system di Eropa yang menggunakan metode pengajaran seperti Indonesia,” ia menambahkan.

 

Yuzuru Shimada, profesor hukum dari Nagoya University membagikan pengalaman Jepang. “Kami mulai menggunakan pendidikan interdisipliner,” katanya. Ia menyarankan pengajaran hukum perlu semakin sering dikaitkan dengan aspek kenyataan di mana hukum bekerja.

 

Misalnya dengan mengundang kalangan profesional di berbagai sektor industri untuk menjelaskan masalah hukum apa saja yang mereka hadapi. “Undang insinyur membahas masalah hukum di bidang mereka, kalau tidak tahu soal teknologi kita tidak bisa bicara soal hak kekayaan intelektual,” jelas Yuzuru.

 

Model ini semacam pembelajaran berbasis masalah dengan menghadirkan langsung orang berprofesi non-hukum untuk berdiskusi. Mahasiswa lalu dilibatkan untuk berpikir kritis mencari pemecahan masalah hukum yang dihadapi bidang profesi tersebut.

 

Pada akhirnya semua nampak kembali pada pilihan kampus-kampus hukum. Ribuan mahasiswa hukum se-Indonesia yang kelak menjadi praktisi atau akademisi hukum itu adalah hasil dari model pengajaran hukum yang digunakan di perguruan tinggi saat ini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua