Kamis, 29 August 2019

​​​​​​​Bedol Desa

​​​​​​​Bersikap positif menghadapi semua perubahan dan disrupsi ini akan jauh lebih konstruktif daripada mengeluhkan semua masalah yang diduga akan timbul dari perpindahan ibu kota negara.
RED

Akhirnya Presiden Jokowi memutuskan bahwa kita akan bedol desa. Jakarta yang merupakan kota metropolitan, sejajar dengan banyak kota besar dunia, memang pernah disebut sebagai kampung besar, big village. Jadi tidak ada salahnya kalau rencana kepindahan ibu kota kita ini disebut sebagai bedol desa. Tidak persis begitu, karena Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga merupakan melting pot semua budaya nusantara, budaya Betawi, Tiongkok, Arab, India, dan banyak pengaruh asing yang diterima oleh Jakarta sejak berabad lalu sebagai suatu wilayah terbuka. Jakarta juga merupakan pusat ekonomi, bisnis dan perdagangan sejak Belanda dengan VOC-nya menjejakkan tapaknya di Jayakarta.

 

Yang pindah tentu pusat pemerintahannya, bukan bagian lain dari Jakarta seperti disebut di atas. Itupun kalau memang nantinya Pemerintah berhasil untuk menjadikan kegiatan ekonomi dan bisnis dilakukan dengan cara-cara e-government, e-commerce, e-business, digital economy dan semua kegiatan yang terlekat dengan disrupsi teknologi internet.

 

Kalau kegiatan ekonomi dan bisnis masih sarat dengan izin dan persetujuan pemerintah, maka ibu kota baru akan tetap dirubung oleh para pelaku ekonomi dan usaha. Mereka akan ikut bedol desa. Kalau semua urusan bisnis masih memerlukan restu (baca juga sebagai diganggu) pejabat dan parlemen, maka mereka juga akan ikut pindahan. Kalau lobby masih diperlukan dari pengambil keputusan, maka mereka juga akan merubung di ibu kota baru.

 

Persoalannya tidak sederhana, karena ibu kota baru akan terletak di Penajam, Paser Utara dan Kutai Kartanegara, yang berjarak sekitar 1.960 km, dengan menyeberangi Laut Jawa dan Selat Makassar. Jadi ini bukan jarak yang dekat seperti dari New York ke ibu kota AS di Washington DC yang bisa dicapai dengan Kereta Asela Express dengan nyaman dalam waktu 3,5 jam, atau dari Kualalumpur ke ibu kota Malaysia di Putrajaya yang hanya berjarak 23 km, atau jarak dari Stasiun MRT di Lebak Bulus ke Pasar Glodok di Jalan Gajah Mada.

 

Biaya pemindahan ibukota yang konon mencapai Rp400-an triliun itu hanya akan menjadi beban negara, langsung atau tidak langsung, tetapi biaya yang dikeluarkan dunia usaha dan semua yang melekat pada dunia usaha mungkin akan sama banyaknya. Pertanyaannya tidak bisa sekadar hitung-hitungan keekonomian, sementara ada risiko lain yang dihadapi kalau ibu kota tetap di Jakarta (megathrust earthquake 8 skala Richter, bencana lalu lintas, banjir, polusi udara, tenggelam dan sebagainya).

 

Sobat saya, Imam Prasodjo Selasa yang lalu di Kompas TV menjelaskan juga pemetaan persoalan dan biaya sosial yang akan timbul karenanya, termasuk keluarga terpisah, harta benda tertinggal sementara di tempat baru perlu pengadaan lagi, sekolah anak terganggu, lingkungan sosial berbeda dan sebagainya. Pengamatan yang tajam, tapi juga dialami oleh semua negara yang pernah memindahkan ibu kotanya.

 

Mereka yang berpikir lebih optimis dan mementingkan masa depan Indonesia puluhan sampai ratusan tahun mendatang, saya kira akan setuju untuk melakukan bedol desa. Masalahnya hanya ke mana, dan apa persyaratannya untuk bisa tetap efektif melanjutkan kehidupan kenegaraan, usaha dan bermasyarakat secara ajeg dan harmonis. Saya yakin akan banyak studies, akan banyak persoalan ditemui, tetapi juga akan banyak solusi ditawarkan. Dan setelah bertahun-tahun pindah dengan semua beban permasalahannya, pada akhirnya kita akan kembali bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru ini. Konsep MRT di Jakarta sudah puluhan tahun diwacanakan. Jokowi yang memutuskan untuk dilaksanakan segera. Pemindahan ibu kota sudah puluhan tahun juga diwacanakan, bahkan sejak zaman Presiden Soekarno, dan sekali lagi cuma Jokowi yang "nekat" mengeksekusi. Jokowi bukan hanya nekat, tetapi juga visinoner. Paling tidak untuk yang satu ini, dia patut mendapat pujian.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua