Kamis, 29 August 2019

​​​​​​​Bedol Desa

​​​​​​​Bersikap positif menghadapi semua perubahan dan disrupsi ini akan jauh lebih konstruktif daripada mengeluhkan semua masalah yang diduga akan timbul dari perpindahan ibu kota negara.
RED

Akhirnya Presiden Jokowi memutuskan bahwa kita akan bedol desa. Jakarta yang merupakan kota metropolitan, sejajar dengan banyak kota besar dunia, memang pernah disebut sebagai kampung besar, big village. Jadi tidak ada salahnya kalau rencana kepindahan ibu kota kita ini disebut sebagai bedol desa. Tidak persis begitu, karena Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga merupakan melting pot semua budaya nusantara, budaya Betawi, Tiongkok, Arab, India, dan banyak pengaruh asing yang diterima oleh Jakarta sejak berabad lalu sebagai suatu wilayah terbuka. Jakarta juga merupakan pusat ekonomi, bisnis dan perdagangan sejak Belanda dengan VOC-nya menjejakkan tapaknya di Jayakarta.

 

Yang pindah tentu pusat pemerintahannya, bukan bagian lain dari Jakarta seperti disebut di atas. Itupun kalau memang nantinya Pemerintah berhasil untuk menjadikan kegiatan ekonomi dan bisnis dilakukan dengan cara-cara e-government, e-commerce, e-business, digital economy dan semua kegiatan yang terlekat dengan disrupsi teknologi internet.

 

Kalau kegiatan ekonomi dan bisnis masih sarat dengan izin dan persetujuan pemerintah, maka ibu kota baru akan tetap dirubung oleh para pelaku ekonomi dan usaha. Mereka akan ikut bedol desa. Kalau semua urusan bisnis masih memerlukan restu (baca juga sebagai diganggu) pejabat dan parlemen, maka mereka juga akan ikut pindahan. Kalau lobby masih diperlukan dari pengambil keputusan, maka mereka juga akan merubung di ibu kota baru.

 

Persoalannya tidak sederhana, karena ibu kota baru akan terletak di Penajam, Paser Utara dan Kutai Kartanegara, yang berjarak sekitar 1.960 km, dengan menyeberangi Laut Jawa dan Selat Makassar. Jadi ini bukan jarak yang dekat seperti dari New York ke ibu kota AS di Washington DC yang bisa dicapai dengan Kereta Asela Express dengan nyaman dalam waktu 3,5 jam, atau dari Kualalumpur ke ibu kota Malaysia di Putrajaya yang hanya berjarak 23 km, atau jarak dari Stasiun MRT di Lebak Bulus ke Pasar Glodok di Jalan Gajah Mada.

 

Biaya pemindahan ibukota yang konon mencapai Rp400-an triliun itu hanya akan menjadi beban negara, langsung atau tidak langsung, tetapi biaya yang dikeluarkan dunia usaha dan semua yang melekat pada dunia usaha mungkin akan sama banyaknya. Pertanyaannya tidak bisa sekadar hitung-hitungan keekonomian, sementara ada risiko lain yang dihadapi kalau ibu kota tetap di Jakarta (megathrust earthquake 8 skala Richter, bencana lalu lintas, banjir, polusi udara, tenggelam dan sebagainya).

 

Sobat saya, Imam Prasodjo Selasa yang lalu di Kompas TV menjelaskan juga pemetaan persoalan dan biaya sosial yang akan timbul karenanya, termasuk keluarga terpisah, harta benda tertinggal sementara di tempat baru perlu pengadaan lagi, sekolah anak terganggu, lingkungan sosial berbeda dan sebagainya. Pengamatan yang tajam, tapi juga dialami oleh semua negara yang pernah memindahkan ibu kotanya.

 

Mereka yang berpikir lebih optimis dan mementingkan masa depan Indonesia puluhan sampai ratusan tahun mendatang, saya kira akan setuju untuk melakukan bedol desa. Masalahnya hanya ke mana, dan apa persyaratannya untuk bisa tetap efektif melanjutkan kehidupan kenegaraan, usaha dan bermasyarakat secara ajeg dan harmonis. Saya yakin akan banyak studies, akan banyak persoalan ditemui, tetapi juga akan banyak solusi ditawarkan. Dan setelah bertahun-tahun pindah dengan semua beban permasalahannya, pada akhirnya kita akan kembali bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru ini. Konsep MRT di Jakarta sudah puluhan tahun diwacanakan. Jokowi yang memutuskan untuk dilaksanakan segera. Pemindahan ibu kota sudah puluhan tahun juga diwacanakan, bahkan sejak zaman Presiden Soekarno, dan sekali lagi cuma Jokowi yang "nekat" mengeksekusi. Jokowi bukan hanya nekat, tetapi juga visinoner. Paling tidak untuk yang satu ini, dia patut mendapat pujian.

 

Lantas, bagaimana dampak lainnya yang mungkin kurang diperhitungkan oleh para perancang di Bappenas? Sebagai praktisi hukum saya ingin ikut berpikir untuk beberapa hal yang mungkin harus juga mulai dipertimbangkan dalam keseluruhan proses bedol desa ini.

 

Mulai dari sistem judisial. Yang pasti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) akan ikut bedol desa ke Kaltim. Para pencari keadilan tentu harus beracara di ibukota baru manakala kasusnya diadili oleh MA atau MK. Jawabannya sudah agak jelas terlihat. Karena dalam perkara di hadapan MA jarang sekali dilakukan proses pembuktian, kecuali mungkin dalam proses Peninjauan Kembali, maka sistem e-litigation atau e-court akan menjadi jawabannya. Sistem ini sudah dimulai oleh MA dan sangat mungkin dikembangkan. Jauhnya jarak dan tingginya biaya berperkara di Kaltim buat mereka yang tinggal di pusat-pusat bisnis dan ekonomi seperti Jakarta juga sangat ideal untuk membangun sistem peradilan yang bersih dari praktik-praktik KKN. Perkara-perkara di MK, yang sarat dengan pembuktian terpaksa harus diputuskan di mana MK berada, yang tentunya akan berada di ibu kota negara.

 

Demikian juga dengan kasus-kasus atau masalah hukum yang harus diselesaikan di BAWASLU, KPPU, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung, Markas Besar Kepolisian, KPK, OJK, Bank Indonesia, Pengadilan Pajak dan lainnya yang berpusat di ibu kota negara atau di mana kasusnya melibatkan negara atau bagian dari sistem pemerintahan. Bisa dibayangkan, besarnya sumber daya manusia yang harus ikut pindah ke ibu kota baru. Sebagian besar firma hukum yang konsentrasi praktiknya terkait dengan kasus-kasus di atas tentu juga harus ikut bedol desa, atau paling tidak membuka kantor cabang di ibu kota negara. Sementara sebagian dari penanganan kasus atau masalah hukum tersebut di atas bisa diselesaikan dengan teknologi digital, sebagian lainnya di mana diperlukan dialog, diskusi tatap muka, dan kontak personal untuk meyakinkan dikeluarkannya suatu keputusan atau kebijakan yang baik, masih dibutuhkan kehadiran fisik di ibu kota negara.

 

Sebagian dari kita ada tentunya yang mengeluh karena harus direpotkan untuk melakukan upaya ekstra memindahkan atau mempunyai akses untuk tetap punya kehadiran fisik di ibu kota baru, di tengah kondisi bisnis yang sedang tidak baik ini. Tetapi sebagian kita juga mungkin merasa "excited" dan tertantang untuk melihat kesempatan baru dengan disrupsi ini. Siapa tahu kepindahan ke ibu kota baru akan menimbulkan kesempatan yang baik untuk melakukan reformasi hukum dan birokrasi dengan lebih terstruktur baik. Demikian juga reformasi lembaga penegak hukum bisa dikerjakan bersamaan. Peremajaan sumber daya manusia di bidang hukum juga bisa dilakukan. Semuanya tentunya berujung pada hasil akhir yang diharapkan bersama: pemerintahan yang bersih, lenyap atau berkurangnya secara signifikan praktik korupsi, dan munculnya pimpinan dan sumber daya manusia pengganti di bidang hukum yang berintegritas tinggi.

 

Sementara itu, biarkan Jakarta dan kota-kota lain yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan bisnis melanjutkan perannya dengan regulasi yang lebih baik, bersaing dengan tuntutan dan mekanisme pasar yang lebih baik, dan menyikapi disrupsi di segala bidang yang berujung pada tingkat governance yang lebih baik juga.

 

Bersikap positif menghadapi semua perubahan dan disrupsi ini akan jauh lebih konstruktif daripada mengeluhkan semua masalah yang diduga akan timbul dari perpindahan ibu kota negara. Yang penting adalah bagaimana prosesnya bisa dilakukan transparan, tidak ada korupsi, prudent, diligent, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalan memutuskan hal-hal yang mungkin berdampak sosial luas sebagai akibat pemindahan ibukota negara ini, serta menyiapkan juga masyarakat lokal di daerah di mana di ibukota baru akan berlokasi untuk menghadapi perubahan besar dan benturan budaya di kehidupan mereka.

 

ats - 28 Agustus 2019

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua