Jumat, 30 August 2019

Kewenangan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu BPK Minta Dibatalkan

Aida Mardatillah
Kuasa hukum pemohon mendaftarkan berkas uji materi UU BPK ke MK. Foto: AID

Kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khususnya frasa “Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT),” diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh ahli hukum dari Universias Tarumanagara yakni Ahmad Redi dan ahli hukum dari Universitas Pancasila Muhammad Ilham Hermawan.

 

Keduanya merasa hak konstitusional mereka dirugikan dengan adanya aturan ini. Sebab, aturan ini menimbulkan persoalan khususnya saat mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi masih dapat di PDTT. Sehingga meresahkan tanggung jawab mereka sebagai seorang intelektual yang kerap memberikan pendapat hukumnya melalui media massa, mengisi training tentang legislative drafting di DPR, kementerian-kementerian maupun di lembaga negara lainnya, serta menyampaikan kritik yang bersifat konstruktif kepada lembaga penyelenggara pemerintahan.

 

Kuasa Hukum Pemohon, Victor Santoso Tandiansa mengatakan, kewenangan pemeriksaan BPK dalam tujuan tertentu menimbulkan persoalan. “Karena kewenangan tersebut tidak memiiki kejelasan makna atas tujuan tertentu yang dimaksud, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata Victor di Gedung MK, Kamis (29/08).

 

Pasal 6 ayat (3) UU BPK menyatakan, “Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu”.Sedangkan Pasal 4 ayat (1) UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara menyatakan, “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.”

 

Victor berpendapat UU BPK sebagai UU organiknya tidak memberikan penjelasan terkait dengan PDTT. Namun, pengertian PDTT dijelaskan pada huruf B angka 3 dalam bagian penjelasan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara, yang merupakan tindak lanjut dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Penjelasan PDTT yang dimaksud adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

 

Selain itu, kata dia, basis kewenangan konstitusional BPK ialah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, yang bila dimaknai secara tekstual gramatikal maka makna frasa Pengelolaan dan Tanggung Jawab tentang Keuangan Negara yang menjadi wewenang konstitusional BPK ialah pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

 

“Sehingga, bila ada wewenang lain di luar wewenang itu maka sejatinya, kewenangan itu inkonstitusional, karena telah memperluas kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 secara eksplisit dan limitatif,” kata dia.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua