Senin, 02 September 2019

Presiden Jokowi Resmi Buka Konferensi Nasional HTN VI

Mengusung tema “Membentuk Kabinet Presidensial yang Efektif” yang hasilnya bisa menjadi rekomendasi Kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Agus Sahbani
Presiden Joko Widodo saat pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-6 di Istana Negara Jakarta, Senin (2/9). Foto: RES

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-6 di Istana Negara Jakarta. KNHTN kali ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN); Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera; Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas; Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember; dan Kementerian Hukum dan HAM. 

 

Acara Pembukaan diawali dengan Laporan dari Ketua Panitia Bivitri Susanti dari STH Indonesia Jentera. Bivitri mengatakan tema KNHTN kali ini yaitu “Membentuk Kabinet Presidensial yang Efektif.” Dipilihnya tema ini, kata Bivitri, karena sangat relevan dengan situasi ketatanegaraan saat ini pasca Pemilu 2019. Kurang dari dua bulan lagi, Presiden dan Wakil Presiden terpilih (Jokowi-Ma’ruf) akan dilantik dan susunan kabinet akan diumumkan.

 

“Kabinet bukan hanya soal siapa yang akan menduduki jabatan menteri. Yang lebih penting apa dan bagaimana desain kabinet yang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dapat bekerja secara efektif untuk kepentingan warga negara,” ujar Bivitri dalam keterangannya, Senin (2/9/2019). Baca Juga: Konferensi HTN VI Usung Tema Perkuat Kabinet Presidensial  

 

Dalam sambutannya, Ketua APHTN-HTN Prof Moh. Mahfud MD menguraikan contoh-contoh kasus kedekatan antara Hukum Tata Negara (HTN) dan Ilmu Politik. “HTN itu ibarat rel dan politik itu keretanya,” ujarnya mengibaratkan. Dengan ungkapan itu, ia menguraikan pentingnya aturan main dalam politik yang merupakan pokok kajian dalam HTN. 

 

Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasihnya karena KNHTN membantunya di saat yang tepat. Ia menekankan penentuan kabinet merupakan hak prerogatifnya, yang sebenarnya tidak bisa dicampuri. Presiden juga menitipkan agar para ahli hukum memikirkan agar HTN bisa responsif dan fleksibel terhadap perubahan.

 

“Saya mendorong adanya pemikiran mengenai hubungan antarlembaga pemerintahan yang lebih harmonis baik secara vertikal maupun horizontal,” harapnya.

 

Sebelumnya, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSPKAPSI) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan KNHTN ke-6 ini bakal diikuti 200-an akademisi HTN dari seluruh Indonesia. Pihaknya berharap Presiden dapat menerima rekomendasi yang dihasilkan dari konferensi selama beberapa hari ini.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua