Selasa, 03 September 2019

Pertama di Indonesia, Pemeringkatan Konsultan Hukum dan Notaris Pada Transaksi IPO

OJK berharap pemeringkatan ini dapat mendorong geliat keterlibatan profesi penunjang, khususnya konsultan hukum pasar modal dan notaris di transaksi-transaksi pasar modal di Indonesia.
Mochammad Januar Rizki/FAT

Transaksi penawaran saham perdana atau lebih dikenal Initial Public Offering (IPO) merupakan kegiatan pelepasan saham pertama kali suatu perusahaan ke masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur peraturan perundang-undangan. Perusahaan atau emiten dalam menawarkan saham perdananya itu, harus melewati empat tahap, yakni tahap persiapan internal, tahap mengajukan pernyataan pendaftaran, tahap penawaran umum dan tahap pencatatan saham di bursa efek.

 

Sepanjang 2018, sebanyak 57 emiten yang tercatat telah melakukan transaksi IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah ini diklaim terbesar sepanjang BEI berdiri. Jumlah transaksi IPO pada 2018 meningkat 51,4 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017 lalu, yakni sebanyak 37 emiten. Peningkatan hingga 51,4 persen ini menunjukkan bahwa geliat pasar modal Indonesia semakin menjanjikan. Total emisi seluruh transaksi IPO pada 2018 mencapai Rp15.665.265.479.500 atau lebih dari Rp15,6 triliun.

 

Sebelum transaksi IPO tercatat di BEI, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui emiten. Tentu, emiten tidak sendiri dalam menyusuri semua tahapan tersebut. Sejumlah profesi penunjang pasar modal turut membantu memuluskan rencana perusahaan agar transaksi IPO dapat berjalan lancar.

 

Salah satu profesi penunjang pasar modal yang ikut memuluskan transaksi IPO di bidang hukum, yakni konsultan hukum pasar modal dan notaris. Melalui kantor hukumnya, para advokat ataupun notaris membantu laporan pemeriksaan hukum emiten sebelum melakukan transaksi agar sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Berdasarkan data-data itu, Hukumonline mencoba untuk memotretnya dalam pemeringkatan. Mulai dari pemeringkatan konsultan hukum pasar modal maupun notaris berdasarkan jumlah transaksi, berdasarkan nilai emisi, berdasarkan besaran fee serta persentasenya coba dipotret oleh Hukumonline. Sejumlah sektor emiten yang paling banyak diminati dalam transaksi IPO 2018 juga turut dipotret.

 

Dari 57 transaksi IPO tersebut, Hukumonline memperoleh 56 data prospektus yang kemudian diolah menjadi dasar pemeringkatan. Satu data lagi, tidak tersedia baik di website The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) maupun di website BEI. Hukumonline telah berupaya meminta satu data prospektus tersebut ke TICMI atau BEI, namun hingga pemeringkatan ini terbit, sebagai penyedia data, kedua pihak tersebut tak juga memberikannya.

 

Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisa statistik deskriptif. Pendekatan ini dilakukan untuk menggambarkan data yang terkait dengan perhitungan total, data tertinggi dan data terendah, serta prosentase dari hasil data-data yang bersifat numerik atau angka.

 

 

Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Abdul Haris M Rum menyambut baik hasil riset yang diterbitkan Hukumonline. Menurutnya, bagi investor atau publik, peran konsultan hukum pasar modal sangat penting untuk mengetahui keadaan hukum dari calon emiten secara obyektif karena sudah melalui uji tuntas dan pendapat hukum dalam proses penawaran umum yang akan dilakukan.

 

“Karena tanpa uji tuntas yang dilakukan dan pendapat hukum yang dibuat konsultan hukum pasar modal, secara peraturan korporasi tersebut tidak dapat melakukan pernyataan pendaftaran ke OJK yang merupakan syarat sebelum dapat melakukan penawaran umum efek,” katanya kepada Hukumonline, Senin (12/8). 

 

Salah satu peran konsultan hukum pasar modal yang vital, lanjut Haris, bersama profesi penunjang pasar modal lainnya membantu proses penawaran umum calon emiten. Konsultan hukum pasar modal juga membantu menyiapkan perjanjian-perjanjian terkait penawaran umum, seperti perjanjian penjaminan emisi untuk ditandatangani calon emiten dengan para penjamin emisi. Selain itu, konsultan hukum pasar modal bersama penjamin emisi membantu koordinasi antara calon emiten dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI dan institusi relevan lainnya.

 

Baca:

 

Atas dasar itu, kata Haris, konsultan hukum pasar modal wajib selalu meningkatkan kompetensinya sejalan dengan mengikuti standar profesi seiring dinamika perkembangan pasar modal serta industri jasa keuangan pada umumnya. Dengan begitu, profesionalitas dan integritas konsultan hukum pasar modal dapat terjaga.

 

Ia berharap, riset-riset serupa juga diterbitkan lembaga lain untuk mendukung kerja profesi penunjang pasar modal khususnya dan mendorong geliat perekonomian di pasar modal umumnya. “Menurut saya (riset) ini adalah hal yang sangat baik, menarik sekaligus unik dan bisa menjadi pelopor bagi yang lain,” tukasnya. 

 

Hal senada juga diutarakan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Ia berharap, pemeringkatan ini dapat mendorong geliat keterlibatan profesi penunjang, khususnya konsultan hukum pasar modal dan notaris di transaksi-transaksi pasar modal di Indonesia.

 

“Dengan pemeringkatan ini, pertama, customer mendapatkan benefit dengan adanya business process yang bagus, akurat, dan obyektif. Kedua, juga mendorong transaksi di pasar modal lebih banyak lagi,” tutupnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua