Selasa, 03 September 2019

Saat Menteri Yasonna Bicara Haluan Negara di Hadapan Para Pakar HTN

Haluan negara sendiri tidak semata-mata GBHN dalam arti perencanaan
Moh. Dani Pratama Huzaini
Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly. Foto: RES

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengungkap sejumlah raihan positif dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia setelh 17 tahun perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan Yasonna saat menjadi dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke VI yang diselenggarakan di Jakarta. Selain raihan positif, Yasonna mengungkapkan salah satu evaluasi di mana publik dan komunitas tata negara tidak menaruh perhatian terhadap keberadaan haluan negara.

 

“Haluan negara yang dimaksud merupakan kaidah penuntun (guiding principles) yang berisi arahan dasar (directive principles) tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 itu ke dalam sejumlah pranata publik,” ujar Yasonna, di hadapan peserta Konferensi Nasional Hukum Tata Negara, Senin (2/9), di Jakarta.

 

Menurut Yasonna, urgensitas haluan negara bagi para penyelengara adalah sebagai pemandu penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan nasional secara terencana dan terpadu serta berkelanjutan. Keberadaan haluan negara dipandang sebagai pelengkap dari keberadaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta UUD sebagai hukum/norma dasar.

 

Menurut Yasonna, kandungan Pancasila yang mengandung prinsip-prinsip filosofis dan UUD 1945 yang mengandung prinsip-prinsip normatif, harus ditindaklanjuti dengan haluan negara yang mengandung prinsip-prinsip direktif (arahan) tentang kemana pembangunan nasional akan dilaksanakan.

 

“Nilai-nilai Pancasila masih bersifat abstrak, pasal-pasal konstitusi juga kebanyakan mengandung norma-norma besar (legal principle) yang belum memberikan arahan bagaimana cara melembagakannya,” ujarnya.

 

Memang saat ini, keberadaan haluan negara tidak diatur dan bahkan tidak disebut dalam UUD. Namun mengenai haluan negara tersebut diserahkan pengaturan dan penetapannya sebagai materi muatan dalam dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

 

Yasonna menyebutkan, terdapat berbagai kesulitan yang ditemui jika haluan negara hanya diatur dalam bentu Undang-Undang, -yaitu menyulitkan pelaksanaan RPJP. Hal ini disebabkan oleh baik pemerintah daerah maupun cabang kekuasaan lain memiliki kewenangannya yang otonom sebagaimana diatur secara khusus dalam undang-undangnya masing-masing. Hal ini kemudian berakibat kemungkinan RPJMN (Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional) dan RPJMD (Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah) yang tidak mengikuti arahan UU RPJP.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua