Rabu, 04 September 2019

Dari Pemindahan Ibukota Hingga Tanggung Jawab Universitas pada Kasus KKN Horor

Jika punya pertanyaan, silakan kirim ke Klinik Hukumonline.com.
Tim Hukumonline

Hukumonline.com melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum. Dengan tagline “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”, Tim Klinik menyajikan informasi hukum yang sulit dipahami ke dalam artikel yang mudah dipahami. Klinik Hukumonline juga merupakan rubrik yang sangat digemari oleh masyarakat.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir, mulai dari isu pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke provinsi Kalimantan Timur sampai soal pertanggungjawaban universitas saat KKN menjadi horor.

 


  1. Pemindahan Ibukota Harus Melalui Perubahan Undang-Undang

Pemindahan ibukota negara harus melalui prosedur perubahan undang-undang. Dengan demikian, diharuskan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas kebijakan tersebut.

 

Lalu bagaimana konsekuensinya terhadap lembaga-lembaga negara yang ditentukan harus berkedudukan di ibukota? Undang-undang apa saja yang perlu dibentuk dan diubah oleh pemerintah dengan persetujuan DPR? Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan berikut ini.

 


  1. Cara Mengidentifikasi Tanda Tangan Elektronik Palsu

Segala yang dapat dikategorikan sebagai tanda tangan baik itu berbentuk QR code, gambar/pindaian dari gambar tanda tangan, klik “Setuju”, dan berbagai bentuk tanda tangan lainnya tidak dapat dianggap sebagai tanda tangan elektronik tersertifikasi apabila tidak dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.

 

Hingga saat ini tidak ada suatu badan tertentu yang berwenang untuk memeriksa Tanda Tangan Elektronik. Namun khusus untuk memeriksakan keaslian Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi, maka dokumen yang telah  ditandatangani dapat dibuka dengan menggunakan perangkat lunak pembaca dokumen elektronik berformat Portable Document Format (PDF) yang akan menyajikan informasi terkait fungsi autentikasi Tanda Tangan Elektronik yaitu kebenaran identitas penanda tangan dan integritas dari dokumen yang telah ditandatangani. Hal ini merupakan metode pemeriksaan untuk metode penandatanganan kriptografi asimetris dengan memanfaatkan infrastruktur kunci publik, karena merupakan standar internasional yang diakui secara universal.

 

Lalu bagaimana cara membuktikan Tanda Tangan Elektronik adalah palsu? Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan berikut ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua