Rabu, 04 September 2019

Urgensi Pemindahan Ibukota Negara Oleh: Mutiara Hikmah*)

​​​​​​​Ada beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan dalam pemindahan ibukota negara.
RED

Jakarta tidak harus ditinggalkan. Saat ini DKI Jakarta justru kian layak sebagai  ibukota negara. Jakarta sekarang tampil sebagai kota yang indah, bersih, nyaman dan teratur. Jakarta merupakan provinsi terpadat penduduknya, dibandingkan  dengan luas wilayahnya di negara Republik Indonesia. Jika dibandingkan dengan ibukota negara-negara lain, Jakarta adalah ibukota dengan tingkat kepadatan duduk tertinggi.

 

Namun hal yang menarik juga, Jakarta merupakan wilayah yang setiap hari dikunjungi oleh warga masyarakat yang tinggal disekitarnya secara rutin. Data terakhir dari Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, menggambarkan bahwa terdapat 600.000 kendaraan (1,2 juta orang) dari Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi masuk Jakarta setiap hari. Bahkan ada wacana dari Wilayah Bekasi, Depok dan Tangerang Selatan akan bergabung ke Jakarta dengan berbagai pertimbangan dari masing-masing pemimpin wilayah tersebut.

 

Serangkaian perubahan baik secara struktural maupun kultural telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, demi pengembangan sektor transportasi massa yang lebih baik. Pentingnya perubahan struktural didasari dengan digulirkannya isu global yaitu Good Urban Governance oleh PBB melalui program pembangunannya untuk mengagendakan  program dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

 

Jika mencatat prestasi yang telah diukir oleh Gubernur Anies Baswedan, di tahun 2018 sampai 2019 ini, sudah 21 penghargaan diraih oleh DKI Jakarta baik untuk tingkat nasional maupun internasional. TribunNews per Jumat 30 Agustus 2019 mencatat penghargaan-penghargaan tersebut antara lain: dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Laporan Keuangan Tahun 2017 mendapat nilai WTP/Wajar Tanpa Pengecualian. Belum lagi 3 penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, empat penghargaan dari Bidang Ketenagakerjaan salah satunya adalah Penghargaan INTEGRA/Indeks Prestasi Pembangunan Ketenagakerjaan.

 

Dalam hal keterbukaan informasi Publik DKI pun memperoleh penghargaan. Selanjutnya versi BPS RI memperoleh gelar  Indeks Demokrasi Terbaik. Dalam bidang sosial dan budaya, dari Kementerian Sosial RI memperoleh penghargaan kota dengan Komitmen Tinggi Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Sosial bagi anak jalanan. Dari penghargaan ini, Jakarta termasuk dalam 10 besar kota layak anak. Dari BAPENAS RI, mendapat Investment Award 2018, terbaik ketiga se-Indonesia. DKI Jakarta juga mendapat penghargaan Terbaik se Jawa Bali sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah/TPID.

 

Di tingkat internasional, penghargaan yang diperoleh DKI adalah di bidang kesehatan, dari Universal Health Care 2018, Propinsi dengan Cakupan Jaminan Kesehatan 95%. Untuk bidang transportasi, DKI Jakarta memperoleh Sustainable Transport Award 2019 di Forteleza, Brazil. Sehingga DKI masuk tiga besar dunia untuk perbaikan sistem transportasi dan mobilitas kota.     

 

Ibukota Negara versus Permasalahan Bangsa

Sementara itu, pada Senin 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro melakukan konferensi pers di Istana Negara  Jakarta, yang mengumumkan tentang rencana pemindahan ibukota negara. Saat ini DKI Jakarta sebagai Ibukota negara Indonesia (berdasarkan Undang-Undang No.29 Tahun 2007 jo. UU no 34 Tahun 1999), rencana ibukota akan dipindahkan ke Propinsi Kutai Kertanegara dan Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua