Kamis, 05 September 2019

Rekomendasi KNHTN ke-6 untuk Presiden, Salah Satunya Terkait Syarat Menteri

 

Khusus wacana penggabungan fungsi pengelolaan perdagangan luar negeri ke dalam kemeterian luar negeri, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengungkapkan sepanjang hal tersebut merupakan bagian dari kebutuhan dan rencana kerja presiden ke depan maka itu harus bisa diakomodir. Namun, jika ingin mengubah nomenklatur tersebut, akan menghadapai tantangan konstitusional. Mengingat nomenklatur kementerian diatur dalam UUD.

 

“Jika dibutuhkan, bisa dengan menambahkan saja fungsinya ke kementerian luar negeri tanpa mengubah nomenklatur,” ujar Zainal Arifin.

 

Sementara keterkaitan antara sistem pemilu, sistem kepartaian, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan. Menurut Konferensi, harus ada evaluasi terhadap berbagai undang-undang terkait. Beberapa hal yang perlu dievaluasi adalah tentang pemisahan pemilu serentak menjadi level daerah dan level nasional.

 

Kemudian meninjau presidential threshold, menjadikan visi dan misi capres sebagai “living document”, serta mempertimbangkan jarak waktu antara pengumuman hasil Pemilu, yang terlalu jauh dengan waktu pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih. “Jarak yang terlalu jauh seperti saat ini terlalu banyak ruang untuk melakukan negosiasi politik,” ujar Bivitri saat membacakan rekomendasi. 

 

Postur Kabinet

Kabinet yang berjumlah proporsional perlu dipikirkan, sesuai dengan program kerja dan urusan-urusan yang diatur dalam konstitusi. UU Kementerian Negara hanya mengatur batas maksimal jumlah menteri. Selain itu, ada pula kementerian yang harus ada menurut UUD 1945 dan UU Kementerian Negara. Oleh karena, struktur yang akan menyelenggarakan urusan tersebut juga bersifat urgen.

 

Hanya saja, urgensi keberadaan struktur tidak mesti linier dengan urusan-urusan yang telah diidentifikasi dalam UUD 1945. Dalam arti, mungkin saja dua atau tiga urusan pemerintahan dalam UUD 1945 dilaksanakan oleh satu struktur kementerian saja atau satu urusan dilaksanakan oleh beberapa kementerian.

 

Oleh karena itu, yang terpenting adalah semua urusan pemerintahan yang menjadi mandat konstitusi tersebut mesti dilaksanakan oleh organisasi/kementerian yang berada di bawah Presiden.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua