Kamis, 05 September 2019

Pimpinan DPR Terima Surat Presiden Terkait 10 Capim KPK

Rofiq Hidayat

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto membacakan surat dari Presiden Joko Widodo terkait penyampaian calon pimpinan KPK pada rapat paripurna DPR RI di Gedung Parlemen.

 

"Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Presiden RI Nomor R-37/PRES/09/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Daftar Nama Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023. Surat Presiden ini akan segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme di DPR RI," kata Utut Adianto saat menyampaikan sambutannya di Gedung Parlemen, Kamis (9/5/2019).

 

Menurut Utut Adianto, setelah surat dari Presiden ini dibacakan di rapat paripurna, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai aturan Tata Tertib DPR RI. Berdasarkan aturan tersebut, selanjutkan akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR terhadap calon pimpinan KPK yang nama-namanya telah disampaikan dalam surat Presiden.

 

Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK telah menyerahkan daftar nama hasil seleksi calon pimpinan KPK yakni 10 nama kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (2/9) kemarin. Nama-nama tersebut adalah Alexander Marwata (pimpinan KPK); Firli Bahuri (Polri); I Nyoman Wara (auditor); Johanis Tanak (Jaksa); Lili Pintauli Siregar (advokat); Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen); Nawawi Pomolango (hakim); Nurul Ghufron (dosen); Roby Arya (PNS); dan Sigit Danang Joyo (PNS).

 

Selanjutnya, DPR RI melalui Komisi III akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 nama calon pimpinan KPK untuk memilih lima nama menjadi Komisioner KPK periode 2019-2023. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua