Jumat, 06 September 2019

Konflik Panas “Dapur” Sushi Tei

Sushi Tei menganggap Kusnadi sudah tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagai presdir. Di sisi lain, Kusnadi menilai pencopotannya tidak sah.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: HGW

Salah satu restoran Jepang yang populer di Indonesia, Sushi Tei (PT Sushi Tei Indonesia) atau STI harus berurusan dengan pengadilan setelah mendapat gugatan dari mantan presiden direktur, Kusnadi Rahardja. Kusnadi tidak bisa menerima putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) STI yang memberhentikannya sebagai presdir di perusahaan tersebut.

 

Kusnadi melalui kuasa hukumnya Frank ARP Hutapea menggugat Sushi Tei di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 591/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL pada 18 Juli 2019. Dalam tuntutan tersebut, Kusnadi menggugat sebanyak 13 pihak sekaligus yaitu STI, Janice Lee Lai Yin, Chew Sok Choo atau Zhou Shuzu, Luciana Jinardi Jie, Sonny Kurniawan, Allen Tan Han Loong, Kota Igarashi, Sng Yeow Hua, Sushi Tei Pte Ltd, Sirius Corp Limited, Mizuho Asia Partners Pte Ltd, Kementerian Hukum dan Ham Cq Direktorat Jenderal Administrasi Umum dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

 

Tidak tinggal diam, STI juga merespons dengan gugatan melalui pengadilan yang sama terhadap Kusnadi. Persidangan pertama gugatan ini direncanakan berlangsung pada Senin, 9 September. STI menggugat Kusnadi karena pasca-pemberhentian sebagai presdir terdapat tindakan Kusnadi yang dianggap merugikan perusahaan.

 

STI menganggap Kusnadi tidak mampu dan tidak mau melakukan kewajiban sebagai presdir. Kemudian, Kusnadi juga dianggap memiliki kepentingan dan menggunakan merek STI untuk keuntungan pribadi. Kusnadi juga dianggap menghambat operasional perusahaan dengan meminta bank memblokir seluruh rekening perusahaan.

 

Atas hal tersebut, Sushi Tei  menilai Kusnadi telah melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata. Gugatan ini tercatat dengan Nomor Perkara 656/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang didaftarkan pada 12 Agustus 2019.

 

Berdasarkan penjelasan STI, persoalan ini dilatarbelakangi pergantian kepemilikan saham di induk usaha Sushi Tei yang berada di Singapura. Pemilik saham mayoritas baru  meminta untuk melakukan internal audit kepada pemegang lisensi di berbagai negara termasuk Indonesia.

 

(Baca: Rebutan Kotak Makanan)

 

Dari audit tersebut ditemukan masalah pengelolaan STI yang dianggap tidak sesuai prinsip good corporate governance (GCG) terutama oleh Kusnadi yang saat itu menjabat sebagai presdir. Salah satu persoalan yang jadi perhatian yaitu KR dianggap tidak transparan mengenai kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain.

 

“Mulanya Pak Kusnadi bilang tidak ada share holding di tempat lain kemudian dia bilang ingin menjual sahamnya di Sushi Tei Indonesia karena punya share holding di perusahaan restoran lain. Mizuho (pemegang saham) kaget karena Maret bilang enggak ada tapi Juli ada. Tokyo (Mizuho) mengaggap Pak Kusnadi ini menjadi competitor,” jelas Executive Director Sushi Tei, Allen Tan, di Jakarta, Kamis (5/9).

 

Atas hal tersebut, pemegang saham mayoritas baru tersebut melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Kusnadi. “Setelah diperiksa ada matters (persoalan). Kami sudah reach out kepada Pak Kusnadi bahwa ada konflik tapi Pak Kusnadi enggak mau diskusi,” tambah Allen.

 

Setelah tidak dijumpai titik temu antar pihak, Dewan Komisaris STI menggelar rapat yang memutuskan untuk memberhentikan sementara Kusnadi sebagai presdir. Selang 20 hari, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sushi Tei Indonesia memberhentikan secara permanen RUPS tersebut.

 

Kuasa hukum Sushi Tei Indonesia, James Purba menyatakan keputusan perusahaan yang diambil telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dia menyatakan pemberhentian sementara Kusnadi sebagai presiden direktur sesuai dengan Pasal 106 UU PT yang menyatakan Dewan Komisaris berhak melakukan pemberhentian sementara dengan alasan tertentu kemudian harus ditindaklanjuti dalam RUPSLB paling lama 30 hari setelah tanggal pemberhentian.

 

“Pemberhentian sementara KR ini dibenarkan UU pasal 106. Dewan Komisaris berhak memberhentikan sementara dan 30 hari setelah pemberhentian harus mengadakan RUPS untuk menentukan pemberhentian ini dibatalkan atau tidak. Akhirnya, RUPS memberhentikan secara tetap Pak KR,” jelas James.

 

Sebagai bentuk klarifikasi, hukumonline telah menghubungi kuasa hukum Kusnadi. Frank ARP Hutapea menjelaskan pernyataan pihaknya sesuai dengan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jaksel.

 

Dalam keterangan tersebut, pihak Kusnadi menyatakan menyatakan bahwa pemberhentian sementara maupun pemberhentian permanen Kusnadi Rahardja dari jabatannya selaku  Direktur Utama dari PT. Sushi-Tei Indonesia harus terlebih dahulu disetujui oleh 100% (seratus) persen Pemegang Saham PT. Sushi-Tei Indonesia (Tergugat I).

 

Pihak Kusnadi juga meminta pengadilan membatalkan atau menyatakan tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum Keputusan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris STI tanggal 2 Juli 2019. Dalam agenda rapat pembahasan mengenai pemberhentian Kusnadi dari jabatannya sebagai Direktur Utama perseroan dan anggota direksi perseroan yang ditandatangani oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

 

Sehubungan dengan pemblokiran rekening bank, Frank menyatakan Sushi Tei tidak seharusnya menggugat Kusnadi sebab kewenangan pemblokiran berada pada bank. “Yang blokir bank, tapi kenapa Sushi Tei tidak gugat bank?” jelas Frank.

 

Pihak Kusnadi juga menyatakan Penggugat dalam kapasitasnya menjabat selaku presdir STI satu-satunya yang berwenang untuk bertindak dan atas nama perusahaan. Serta satu-satunya yang berwenang untuk melakukan seluruh pencairan dana di bank atas nama perusahaan termasuk untuk melakukan blokir dan penutupan setiap rekening bank kecuali Kusnadi menyatakan diri berhalangan atau tidak hadir.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua