Minggu, 08 September 2019

Sejumlah Argumen Polemik RUU KPK

DPR mengklaim RUU KPK telah disetujui pemerintah dan tak ada niatan untuk melemahkan KPK. Justru awalnya Plt Ketua KPK yang dituding/diduga mengawali munculnya RUU KPK.
Ady Thea DA

Pasca disetujuinya Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) menjadi usul inisiatif DPR dan masuk Prolegnas 2019 kembali memunculkan polemik. Pro dan kontra terkait RUU KPK tak dapat dihindarkan. Kalangan yang mendukung revisi berpandangan KPK patut diawasi dan dibatasi kewenangannya. Bagi kalangan yang menolak, menganggap revisi itu bakal melemahkan KPK saat menjalankan tugasnya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

 

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan Revisi UU No.30 Tahun 2002 sudah diusulkan sejak November 2015. Justru, Revisi UU KPK itu merupakan respon Komisi III atas keinginan KPK sendiri. Pada saat itu, Komisi III bertanya kepada Ketua KPK terkait apa dukungan legislasi yang dibutuhkan KPK? Salah satu usulan yang muncul penyempurnaan UU KPK. Sejumlah isu yang akan akan disempurnakan antara lain mengenai penyadapan, dewan pengawasan, surat penghentian penyidikan (SP3), dan mengangkat penyelidik dan penyidik independen.

 

“Baleg (Badan Legislasi DPR) sudah menyetujui 4 poin permintaan KPK itu,” kata Arteria dalam diskusi yang digelar stasiun radio di Jakarta, Sabtu (7/9/2019). Baca Juga: Presiden Diminta Tak Keluarkan Surpres RUU KPK

 

Arteria menampik tudingan yang menyebut DPR melakukan “operasi senyap” dalam merevisi UU No.30 Tahun 2002. Dia mengklaim semua fraksi dan pemerintah sudah menyetujui rencana Revisi UU KPK ini dan saat ini tinggal proses finalisasi. Menurutnya, melalui revisi ini pemerintah dan DPR berharap pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depan menjadi paripurna.

 

Dia melanjutkan, lewat revisi UU ini, KPK akan menjadi bagian dari institusi penegak hukum di tingkat pemerintah pusat dan mampu bersinergi lebih baik lagi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dia menegaskan melalui revisi ini tidak ada niat DPR untuk melemahkan komisi anti rasuah itu. “Dalam 3 pekan ke depan, kami masih masih menerima masukan masyarakat terkait Revisi UU No.30 Tahun 2002,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

 

Senada, Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mengatakan rapat paripurna DPR yang digelar belum lama ini menyetujui revisi beberapa UU, salah satunya Revisi UU No.30 Tahun 2002. Dia berpandangan UU KPK memang layak dievaluasi karena usianya sudah 17 tahun.

 

Nasir menegaskan fraksinya pada posisi tidak melemahkan ataupun memperkuat KPK. Baginya, pemilihan Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 merupakan momentum yang tepat untuk membenahi KPK. “Bukan berarti ada yang salah, tapi kami ingin meningkatkan daya guna pemberantasan korupsi. Jangan didramatisir DPR mau melemahkan KPK,” kata dia dalam kesempatan yang sama.

 

Terkait substansi yang dikritisi dalam Revisi UU KPK itu, Nasir mengatakan soal Dewan Pengawas dan kewenangan SP-3, pada intinya orang (yang ditetapkan sebagai tersangka) tidak boleh terkatung-katung nasibnya. Selain UU No.30 Tahun 2002, Nasir berpendapat UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga perlu direvisi.

 

Usul Plt Ketua KPK?

Ketua KPK periode 2011-2015, Abraham Samad, mengatakan di era kepemimpinannya KPK tidak pernah mengusulkan Revisi UU No.30 Tahun 2002 ke DPR. Terkait pernyataan Arteria yang menyebut Ketua KPK mengusulkan revisi itu, Samad menduga usulan itu dilakukan oleh Plt Ketua KPK yang menggantikan posisinya ketika dirinya mengalami kriminalisasi.

 

“KPK di masa kepemimpinan saya tidak pernah mengusulkan itu (revisi UU KPK). Tapi apakah itu datang dari Plt Ketua KPK? Jika itu benar, maka menyalahi aturan karena Plt Ketua KPK tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis,” kata Abraham Samad. Baca Juga: Trisula ‘Pembunuh’ KPK

 

Samad berpendapat polemik Revisi UU KPK, masalahnya bukan melemahkan atau memperkuat KPK, tapi melihat substansinya. Jika substansi UU No.30 Tahun 2002 masih relevan dengan perkembangan saat ini, tapi ada yang mendorong revisi, maka ini mengandung unsur pelemahan KPK.

 

Salah satu alasan revisi yang menyinggung budaya kerja di internal KPK yang “saling curiga,” menurut Samad itu tidak tepat karena KPK punya kode etik yang wajib dipatuhi. Bahkan, dia mengklaim budaya kerja KPK tergolong paling ideal dibandingkan kementerian dan lembaga pemerintahan lain di Indonesia.

 

Mengenai Revisi UU KPK yang mengatur SP-3 untuk kasus yang tidak selesai selama 1 tahun, Samad menerangkan KPK butuh waktu lebih lama mengusut kasus korupsi karena alat bukti yang dibutuhkan minimal 3. Berbeda dengan aturan KUHAP dimana alat bukti yang dibutuhkan hanya 2. Kemudian proses penyelidikan bisa meningkat jadi penyidikan. Selain itu, jumlah petugas KPK yang menangani penindakan tergolong sedikit sekitar 200 orang.

 

Dia juga menilai tidak tepat jika pegawai KPK akan diubah statusnya menjadi aparatur sipil negara (ASN). Jika ini terjadi, maka status pegawai KPK sama seperti kejaksaan dan kepolisian sehingga berpotensi melemahkan atau mengganggu independensi KPK. Begitu pula dengan usulan menempatkan KPK sebagai lembaga pemerintah pusat. Dia yakin aturan ini akan membuat tupoksi KPK tumpang tindih dengan kejaksaan dan kepolisian.

 

Terkait Dewan Pengawas, Samad mengatakan sistem yang ada di KPK sudah menerapkan zero tolerance untuk penyelewengan. Penegakan kode etik yang berjalan di KPK, menurut Samad sudah baik, bahkan sidang kode etik terhadap pimpinan KPK bisa disiarkan langsung dan disaksikan seluruh rakyat Indonesia. “Ketika saya menjalani sidang etik, itu disiarkan langsung dan bisa disaksikan langsung,” ucapnya.

 

Bertentangan RUU Penyadapan

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan jika penyadapan yang dilakukan KPK harus meminta izin terlebih dulu Dewan Pengawasan, maka usulan ini bertentangan dengan ketentuan penyadapan yang diatur dalam RUU Penyadapan. Dalam RUU Penyadapan, KPK tidak perlu meminta izin pihak manapun untuk melakukan penyadapan.

 

Dalam draft revisi UU No.30 Tahun 2002, Kurnia juga melihat peran Dewan Pengawasan yakni mengawasi KPK. Peran ini tidak dibutuhkan karena UU No.30 Tahun 2002 sudah mengamanatkan audit keuangan KPK dilakukan oleh BPK. Kinerja KPK juga diawasi oleh komisi III DPR, presiden dan publik. Terkait penindakan, KPK diawasi oleh institusi kekuasaan kehakiman, misalnya ketika menetapkan tersangka, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka bisa mengajukan permohonan praperadilan.

 

Soal SP3, Kurnia mengingatkan ada putusan MK yang tidak memberi kewenangan SP-3 kepada KPK dan mengingatkan KPK agar berhati-hati dalam menangani perkara. ICW mencatat dakwaan KPK di persidangan selalu terbukti. “Daripada merevisi UU No.30 Tahun 2002 lebih baik DPR dan pemerintah merevisi UU No.31 Tahun 1999,” usulnya.

 

Dosen FH Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai cara pandang DPR terhadap KPK saat ini berubah. Saat membidani lahirnya UU No.30 Tahun 2002, semangat DPR ketika itu melahirkan lembaga khusus yang menangani kasus korupsi karena kepolisian dan kejaksaan mandeg dalam menangani perkara korupsi. Arah revisi saat ini KPK ingin dijadikan lembaga penegak hukum biasa.

 

Abdul menilai sudah banyak lembaga yang mengawasi KPK. Buktinya, ada pimpinan KPK yang dibawa ke pengadilan karena tersangkut kasus pidana. Abdul memaklumi banyak pihak yang berupaya “menyerang” KPK sejak lahir karena kerja-kerja yang dilakukan KPK selama ini cukup berhasil menjebloskan banyak pelaku korupsi ke penjara. Dia mencatat ada lebih dari 200-an anggota DPR dan DPRD, dan 27 menteri yang diproses KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

 

Dia melihat ada serangkaian peristiwa yang mengarah pada pelemahan KPK mulai dari pemilihan 10 calon pimpinan KPK periode 2019-2023 yang ditengarai ada masalah, RUU KUHP, dan revisi UU No.30 Tahun 2002. “Arahnya itu pelemahan KPK sebagai lembaga independen menjadi lembaga yang berada di bawah eksekutif,” tegasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua