Minggu, 08 September 2019

Sejumlah Argumen Polemik RUU KPK

 

Terkait substansi yang dikritisi dalam Revisi UU KPK itu, Nasir mengatakan soal Dewan Pengawas dan kewenangan SP-3, pada intinya orang (yang ditetapkan sebagai tersangka) tidak boleh terkatung-katung nasibnya. Selain UU No.30 Tahun 2002, Nasir berpendapat UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga perlu direvisi.

 

Usul Plt Ketua KPK?

Ketua KPK periode 2011-2015, Abraham Samad, mengatakan di era kepemimpinannya KPK tidak pernah mengusulkan Revisi UU No.30 Tahun 2002 ke DPR. Terkait pernyataan Arteria yang menyebut Ketua KPK mengusulkan revisi itu, Samad menduga usulan itu dilakukan oleh Plt Ketua KPK yang menggantikan posisinya ketika dirinya mengalami kriminalisasi.

 

“KPK di masa kepemimpinan saya tidak pernah mengusulkan itu (revisi UU KPK). Tapi apakah itu datang dari Plt Ketua KPK? Jika itu benar, maka menyalahi aturan karena Plt Ketua KPK tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis,” kata Abraham Samad. Baca Juga: Trisula ‘Pembunuh’ KPK

 

Samad berpendapat polemik Revisi UU KPK, masalahnya bukan melemahkan atau memperkuat KPK, tapi melihat substansinya. Jika substansi UU No.30 Tahun 2002 masih relevan dengan perkembangan saat ini, tapi ada yang mendorong revisi, maka ini mengandung unsur pelemahan KPK.

 

Salah satu alasan revisi yang menyinggung budaya kerja di internal KPK yang “saling curiga,” menurut Samad itu tidak tepat karena KPK punya kode etik yang wajib dipatuhi. Bahkan, dia mengklaim budaya kerja KPK tergolong paling ideal dibandingkan kementerian dan lembaga pemerintahan lain di Indonesia.

 

Mengenai Revisi UU KPK yang mengatur SP-3 untuk kasus yang tidak selesai selama 1 tahun, Samad menerangkan KPK butuh waktu lebih lama mengusut kasus korupsi karena alat bukti yang dibutuhkan minimal 3. Berbeda dengan aturan KUHAP dimana alat bukti yang dibutuhkan hanya 2. Kemudian proses penyelidikan bisa meningkat jadi penyidikan. Selain itu, jumlah petugas KPK yang menangani penindakan tergolong sedikit sekitar 200 orang.

 

Dia juga menilai tidak tepat jika pegawai KPK akan diubah statusnya menjadi aparatur sipil negara (ASN). Jika ini terjadi, maka status pegawai KPK sama seperti kejaksaan dan kepolisian sehingga berpotensi melemahkan atau mengganggu independensi KPK. Begitu pula dengan usulan menempatkan KPK sebagai lembaga pemerintah pusat. Dia yakin aturan ini akan membuat tupoksi KPK tumpang tindih dengan kejaksaan dan kepolisian.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua