Senin, 09 September 2019

Perluasan Outsourcing Bakal Rugikan Buruh Perempuan Sektor Perkebunan

Perluasan jenis pekerjaan yang bisa outsourcing di perkebunan sawit akan melegitimasi praktik eksploitatif terhadap perempuan. Karena itu, aturan ini harus ada jaminan kepastian dan perlindungan pekerja/buruh terutama bagi perempuan.
Ady Thea DA
Aksi menolak praktik outsourcing. Foto: Sgp

Pemerintah masih meminta masukan banyak pihak terkait rencana revisi UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam beberapa kesempatan Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, mengatakan UU Ketenagakerjaan sangat kaku. Kalangan pengusaha berharap UU Ketenagakerjaan bisa lebih fleksibel.

 

Namun, kalangan serikat buruh menolak rencana itu karena arah revisi dianggap jauh dari perlindungan dan kesejahteraan buruh. Kritik terhadap rencana pemerintah itu juga muncul dari kalangan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan hidup, salah satunya Sawit Watch.

 

Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware menyoroti beberapa isu rencana revisi UU Ketenagakerjaan, salah satunya perluasan sektor pekerjaan outsourcing. Usulan ini bakal menimbulkan ketidakpastian kerja bagi buruh, terutama buruh perempuan di perkebunan sawit.

 

Inda menilai ada praktik eksploitasi terhadap buruh perempuan yang bekerja di perkebunan sawit dalam bentuk hubungan kerja prekariat (tidak menentu). Buruh perempuan di perkebunan sawit tidak mendapat jaminan pekerjaan tetap, mayoritas berstatus lepas.

 

“Tanpa perlindungan dari kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja. Pemberian target juga tidak manusiawi, penyelewengan status kerja dan praktik upah di bawah ketentuan,” kata Inda saat dikonfirmasi, Senin (9/9/2019). Baca Juga: Tiga RUU Ini Dinilai Belum Lindungi Buruh

 

Dia juga menilai perluasan sektor pekerjaan yang bisa outsourcing di perkebunan sawit akan melegitimasi praktik eksploitatif terhadap perempuan. Menurutnya, perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan dengan perluasan outsourcing ini dan meningkatkan jumlah buruh perempuan prekariat.

 

Sawit Watch tidak anti Revisi UU Ketenagakerjaan, tapi kata Inda, arahnya harus jelas dan tidak menghilangkan jaminan hak kepastian kerja, upah layak, perlindungan atas keselamatan kerja, jaminan sosial dan kesehatan. Inda mencatat industri sawit berkontribusi terhadap negara di sektor hulu industri ini, menyerap lebih dari 10 juta tenaga kerja.

 

“Karena itu, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan perlindungan buruh perkebunan sawit, bukan hanya mengakomodasi usulan pengusaha yang justru memberatkan buruh,” kiritik Inda.

 

Spesialis perburuhan Sawit Watch, Zidane mengatakan praktik hubungan kerja lepas terjadi di perkebunan sawit. Buruh harian lepas itu mayoritas perempuan yang merupakan istri buruh dan masyarakat sekitar perkebunan. Pekerjaan yang biasa dilakukan buruh perempuan itu yakni menyemprot, memupuk, membersihkan area, mengutip berondolan, dan pekerjaan lain.

 

Namun demikian, kata Zidane, jenis pekerjaan itu tidak dianggap sebagai pekerjaan inti di perkebunan sawit. Ironisnya, mereka bekerja tanpa perjanjian kerja, tidak tercatat secara resmi di dinas ketenagakerjaan setempat. “Hubungan kerja semacam ini berlangsung lama hingga puluhan tahun, tapi mereka sewaktu-waktu bisa diberhentikan tanpa kompensasi apapun,” bebernya.

 

Sebelumnya, Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi sektor ketenagkaerjaan. Pemanfaatan teknologi di sejumlah industri berdampak pada pengurangan penggunaan tenaga kerja. Penurunan jumlah tenaga kerja ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tapi juga sosial. Tapi perkembangan teknologi dan informasi ini tidak sekedar menghapus sebagian pekerjaan, tapi juga melahirkan jenis pekerjaan baru.

 

Haiyani berpendapat perkembangan teknologi sekaligus memunculkan model kerja baru yang lebih fleksibel seperti pekerjaan yang tidak dibatasi oleh jam kerja, dan pengerjaannya tidak selalu di tempat kerja tapi bisa dimana saja termasuk di tempat tinggal pekerja. Pemerintah mencermati dan mendalami perkembangan isu fleksibilitas di sektor ketenagakerjaan, misalnya keterkaitan antara penerapan teknologi dengan pengurangan jumlah tenaga kerja.

 

“Ini harus dipahami betul, pemerintah berhati-hati menangani isu ini. Apakah benar karena penerapan teknologi atau perusahaan yang tidak mampu lagi menjalankan industrinya,” kata Haiyani dalam seminar yang diselenggarakan HKHKI di Jakarta, Kamis (29/8) lalu. Baca Juga: Pemerintah Cermati Isu Fleksibilitas di Bidang Ketenagakerjaan

 

Haiyani mengakui pemerintah berperan penting untuk mengatur pola hubungan kerja yang berkembang saat ini. Pemerintah berkepentingan untuk menyediakan lapangan kerja yang mudah diakses bagi setiap orang. Tentu saja harus ada perlindungan bagi pekerja, terutama bagaimana menjaga kepastian kerja. “Yang penting itu bagaimana job security,” tegasnya.

 

Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM pada Ditjen HAM Kemenkumham Suparno mengingatkan norma ketenagakerjaan harus mengacu standar internasional. Misalnya, ada sejumlah konvensi terkait ketenagkaerjaan dan sebagian sudah diratifikasi melalui sejumlah regulasi. Ada juga ketentuan mengenai pedoman bisnis dan HAM yang intinya mengatur tiga hal. Pertama, negara wajib melakukan perlindungan. Kedua, korporasi harus menghormati nilai-nilai HAM. Ketiga, pemulihan atau remedy.

 

“Atas dasar itu korporasi sejak didirikan sampai beroperasi harus bersih, artinya tidak boleh melakukan pengabaian terhadap HAM. Ketika ada praktik korporasi yang tidak selaras dengan HAM, maka harus ada pemulihan,” kata Suparno.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua