Senin, 09 September 2019

​​​​​​​Dari Korban Lakalantas Menahan SIM Penabraknya Hingga Advokat Mengajak Kliennya Berhubungan Intim

​​​​​​​Mengenai ne bis in idem dalam kasus dengan tempus dan locus berbeda hingga izin pemakaian lagu orang lain sebagai back sound video.
Tim Hukumonline

Klinik Hukumonline dengan taglinenya “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum. Tim Klinik menyajikan informasi hukum ke dalam artikel yang mudah dicerna masyarakat. Tak hanya artikel, kini edukasi hukum yang disampaikan oleh Klinik Hukumonline telah hadir dalam berbagai format seperti infografis, video, Chatbot, hingga Podcast.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir, mulai dari boleh tidaknya korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas) menahan SIM penabraknya hingga oknum advokat yang mengajak kliennya berhubungan intin sembari menjanjikan kemenangan.

 

  1. Ne Bis In Idem dalam Kasus dengan Tempus dan Locus Berbeda

Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanayang memuat asas ne bis in idem pada dasarnya menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan sama yang telah diadili oleh hakim Indonesia dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, arti dari “perbuatan yang sama” perlu dijabarkan lebih jauh agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan ketentuan tersebut.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat akses di sini.

 

  1. Korban Kecelakaan Lalin Tidak Berwenang Menyita SIM/STNK Penabrak

Kewenangan untuk menyita Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan ranah penyidik Kepolisian, bukan Anda (korban) sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

 

Bagaimana dengan perbuatan korban yang menyita Kartu Tanda Penduduk (KTP) penabrak? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.

 

  1. Advokat Menjamin Kemenangan Perkara dengan 'Bayaran' Hubungan Intim

Sejak awal, pemberi bantuan hukum dilarang untuk menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Dengan demikian, seorang penerima bantuan hukum tidak perlu mengkhawatirkan masalah biaya.

 

Adapun hubungan intim yang dilakukan antara advokat dan kliennya tersebut, diiringi dengan janji memberikan kemenangan, bertentangan dengan Kode Etik Advokat. Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan ini.

 

  1. Bolehkah Klausul Penyelesaian Sengketa Mengenyampingkan Upaya Banding?

Klausul yang menyatakan “proses penyelesaian perselisihan menunjuk Pengadilan Negeri yang putusannya bersifat final dan mengikat” bukan merupakan klausul yang lazim. Sebuah perjanjian yang memilih Pengadilan Negeri sebagai institusi penyelesaian sengketa pada dasarnya tidak dapat mengenyampingkan upaya hukum yang disediakan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seperti upaya banding dan kasasi.

 

Lalu bagaimana status perjanjian tersebut? Apakah tidak sah dan batal demi hukum? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di sini.

 

  1. Sahkah Perjanjian yang Dibuat dalam Bentuk Digital?

Baik cetak maupun digital/elektronik, baik lisan maupun tulisan, suatu perjanjian akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal. Perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak langsung (dengan kehadiran langsung para pihak). Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya, perjanjian elektronik maupun rekaman akan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.

 

  1. Tanggung Jawab Polantas Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas

Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam keadaan tertentu, petugas dapat memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan, memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus, mempercepat arus lalu lintas, memperlambat arus lalu lintas, dan/atau mengalihkan arah arus lalu lintas. Selain itu, petugas juga bertanggung jawab untuk menangani kecelakaan lalu lintas, sehingga tidak boleh mengabaikan korban.

 

Apa yang bisa dilakukan masyarakat sebagai korban? Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan ini.

 

  1. Izin Pemakaian Lagu Orang Lain sebagai Back Sound Video

Hukum/izin pemakaian lagu milik orang lain harus memperhatikan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Prosedur untuk mendapatkan izin tersebut yaitu melalui lisensi. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.

 

  1. Yang Berwenang Mengelola Waduk sebagai Tempat Wisata

Istilah waduk dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan,yang memiliki arti sebagai wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. Dengan kata lain, bendungan dan waduk adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

 

Pengelolaan dan pemanfaatan waduk pada dasarnya bergantung pada siapa pemilik dari waduk itu sendiri. Dalam hal pemilik waduk adalah pemerintah kabupaten/kota, pemanfaatan waduk untuk kegiatan pariwisata hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari bupati/walikota dengan memperhatikan rekomendasi dari pengelola bendungan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.

 

  1. Bolehkah TKA Menjabat Sebagai Direktur Keuangan?

Pada dasarnya tidak ada larangan jabatan Direktur Keuangan diisi oleh Tenaga Kerja Asing (“TKA”). Jabatan yang tidak boleh adalah jabatan yang mengurusi personalia, seperti Direktur Personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. Dengan kata lain, direktur yang tidak mengurus personalia diizinkan untuk diduduki oleh TKA, selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Selain itu, TKA boleh merangkap jabatan, asalkan memenuhi kualifikasi dan syarat yang ditentukan undang-undang. Aturan dan jenis-jenis jabatan tertentu lebih lanjut dapat Anda simak di sini.

 

  1. Bolehkah Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai Buruh Kasar?

Pada dasarnya, setiap pengguna atau pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia di semua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia. Jika pengusaha ingin mempekerjakan TKA, harus diketahui bahwa ada jabatan-jabatan yang tidak boleh diduduki oleh TKA, misalnya Direktur Personalia (Personnel Director), Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager), Manajer Personalia (Human Resource Manager), dan lain-lain.

 

Selain itu, untuk masing-masing industri, Menteri Ketenagakerjaan juga telah mengatur secara rinci jabatan apa saja yang dapat diduduki oleh TKA. Ini berarti, Anda harus melihat pabrik tersebut bergerak di bidang atau industri apa dan apakah jabatan atau pekerjaan yang akan diduduki oleh TKA tersebut memang dapat diberikan kepada TKA.

 

Industri-industri apa saja yang dimaksud? Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian jabatannya dapat Anda simak dalam ulasan ini.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua