Senin, 09 September 2019

​​​​​​​Dari Korban Lakalantas Menahan SIM Penabraknya Hingga Advokat Mengajak Kliennya Berhubungan Intim

 


  1. Bolehkah Klausul Penyelesaian Sengketa Mengenyampingkan Upaya Banding?

Klausul yang menyatakan “proses penyelesaian perselisihan menunjuk Pengadilan Negeri yang putusannya bersifat final dan mengikat” bukan merupakan klausul yang lazim. Sebuah perjanjian yang memilih Pengadilan Negeri sebagai institusi penyelesaian sengketa pada dasarnya tidak dapat mengenyampingkan upaya hukum yang disediakan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seperti upaya banding dan kasasi.

 

Lalu bagaimana status perjanjian tersebut? Apakah tidak sah dan batal demi hukum? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di sini.

 


  1. Sahkah Perjanjian yang Dibuat dalam Bentuk Digital?

Baik cetak maupun digital/elektronik, baik lisan maupun tulisan, suatu perjanjian akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal. Perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak langsung (dengan kehadiran langsung para pihak). Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya, perjanjian elektronik maupun rekaman akan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.

 


  1. Tanggung Jawab Polantas Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas

Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam keadaan tertentu, petugas dapat memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan, memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus, mempercepat arus lalu lintas, memperlambat arus lalu lintas, dan/atau mengalihkan arah arus lalu lintas. Selain itu, petugas juga bertanggung jawab untuk menangani kecelakaan lalu lintas, sehingga tidak boleh mengabaikan korban.

 

Apa yang bisa dilakukan masyarakat sebagai korban? Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan ini.

 


  1. Izin Pemakaian Lagu Orang Lain sebagai Back Sound Video

Hukum/izin pemakaian lagu milik orang lain harus memperhatikan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Prosedur untuk mendapatkan izin tersebut yaitu melalui lisensi. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.

 


  1. Yang Berwenang Mengelola Waduk sebagai Tempat Wisata

Istilah waduk dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan,yang memiliki arti sebagai wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. Dengan kata lain, bendungan dan waduk adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua