Senin, 09 September 2019

DPR Berupaya Lima Capim KPK Terpilih Tidak Anti Sistem Bernegara

Pansel Capim KPK beri penjelasan terkait beragam persoalan dalam proses seleksi hingga terpilihnya 10 nama terbaik kepada Komisi III DPR.
Rofiq Hidayat
Ketua Pansel Seleksi Capim KPK Yenti Garnasih usai menyampaikan hasil seleksi capim KPK kepada Komisi III di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (9/9). Foto: RES

Uji kapatutan dan kelayakan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) mulai digelar. Sebanyak 10 Capim KPK yang disodorkan Pansel mulai menjalani seleksi pembuatan makalah di Komisi III DPR. Seleksi uji kelayakan dan kepatutan ini dijadwalkan berlangsung hingga Rabu (11/9) mendatang.

 

“Hari ini sudah tahapan seleksi. Mudah-mudahan Rabu malam atau Kamis (12/9) sudah dapat melakukan pemilihan,” ujar Wakil Ketua Komisi III Herman Hery di Komplek Gedung Parlemen, Senin (9/9/2019). Baca Juga: Ini Profil 10 Capim KPK

 

Menurutnya, Komisi III DPR telah menyiapkan 15 pertanyaan. Dari belasan pertanyaan itu bakal diundi dan diambil oleh masing-masing calon. Setelah itu, pertanyaan itu bakal disampaikan ke calon untuk diurai jawabanya berdasarkan pandangan para calon. Sebelum uji makalah ini digelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Tim Pansel dengan Komisi III DPR. 

 

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon Junaedi Mahesa menyangsikan 10 Capim KPK dapat selaras dengan langkah DPR dan pemerintah. Karenanya, perlu ada kesamaan pandangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk itu, Desmon berharap lima orang terpilih nantinya punya arah yang sama, khususnya dalam penataan sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang transparan.

 

“Bukan sebaliknya malah saling serang antar institusi negara. Ini ada apa, komisioner KPK itu dipilih DPR. Tapi ketika terpilih malah tidak percaya dengan DPR,” keluhnya.

 

Senada, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan berdasarkan pengalaman seleksi capim KPK, setelah lima orang terpilih secara definitif malah berbalik menyerang DPR. Padahal, harapannya calon terpilih dapat seirama dan bisa berkoordinasi dengan baik dengan DPR. “Bukan sebaliknya, pimpinan KPK kerap berseberangan pandangan dengan DPR,” kata Masinton.

 

Seperti, saat DPR membuat Pansus KPK, lembaga antirasuah ini malah menolak. Begitu pula dengan upaya DPR merevisi UU KPK. Dia berharap agar lima calon terpilih nantinya tidak memiliki jalan pikir yang anti sistem bernegara. “Jangan sampai kita pilih capim KPK yang cara berpikirnya anarko, tidak mau diatur sistem negara. Jangan sampai kesusupan orang seperti ini,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua