Uji kapatutan dan kelayakan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) mulai digelar. Sebanyak 10 Capim KPK yang disodorkan Pansel mulai menjalani seleksi pembuatan makalah di Komisi III DPR. Seleksi uji kelayakan dan kepatutan ini dijadwalkan berlangsung hingga Rabu (11/9) mendatang.
“Hari ini sudah tahapan seleksi. Mudah-mudahan Rabu malam atau Kamis (12/9) sudah dapat melakukan pemilihan,” ujar Wakil Ketua Komisi III Herman Hery di Komplek Gedung Parlemen, Senin (9/9/2019). Baca Juga: Ini Profil 10 Capim KPK
Menurutnya, Komisi III DPR telah menyiapkan 15 pertanyaan. Dari belasan pertanyaan itu bakal diundi dan diambil oleh masing-masing calon. Setelah itu, pertanyaan itu bakal disampaikan ke calon untuk diurai jawabanya berdasarkan pandangan para calon. Sebelum uji makalah ini digelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Tim Pansel dengan Komisi III DPR.
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon Junaedi Mahesa menyangsikan 10 Capim KPK dapat selaras dengan langkah DPR dan pemerintah. Karenanya, perlu ada kesamaan pandangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk itu, Desmon berharap lima orang terpilih nantinya punya arah yang sama, khususnya dalam penataan sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang transparan.
“Bukan sebaliknya malah saling serang antar institusi negara. Ini ada apa, komisioner KPK itu dipilih DPR. Tapi ketika terpilih malah tidak percaya dengan DPR,” keluhnya.
Senada, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan berdasarkan pengalaman seleksi capim KPK, setelah lima orang terpilih secara definitif malah berbalik menyerang DPR. Padahal, harapannya calon terpilih dapat seirama dan bisa berkoordinasi dengan baik dengan DPR. “Bukan sebaliknya, pimpinan KPK kerap berseberangan pandangan dengan DPR,” kata Masinton.
Seperti, saat DPR membuat Pansus KPK, lembaga antirasuah ini malah menolak. Begitu pula dengan upaya DPR merevisi UU KPK. Dia berharap agar lima calon terpilih nantinya tidak memiliki jalan pikir yang anti sistem bernegara. “Jangan sampai kita pilih capim KPK yang cara berpikirnya anarko, tidak mau diatur sistem negara. Jangan sampai kesusupan orang seperti ini,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.