Selasa, 10 September 2019

Saat Corporate Lawyer Bicara Desain Demokrasi di Partai Politik

 

“Selama suatu organisasi belum dapat mengatasi krisis dalam pergantian kepemimpinannya, dan belum berhasil meletakan dasar pengaturan yang dapat diakui dan dipercaya oleh anggotanya, maka selama itu pula pelembagaan organisasi tersebut masih bermasalah dan belum dapat dikatakan kuat,” sebagaimana uraian Irvin dalam papernya.

 

Menurut pengamatan Irvin, seringkali timbul kesulitan untuk melakukan pergantian yang tertib dan damai dalam tubuh partai politik. Apalagi jika pergantian itu berkenaan dengan pemimpin yang merupakan pendiri dan berjasa bagi partai politik bersangkutan.

 

“Tak bisa ditampik bahwa elektabilitas sebuah partai politik amat ditentukan oleh figur yang menjadi tokoh utama sebuah partai politik di tingkat pusat,” ujarnya.

 

Oleh karena itu, setiap partai politik mempersonifikasi -jika tidak mau disebut dibayang-bayangi- oleh seorang figur sentral. Biasanya, figur sentral tersebut adalah pendiri atau penyokong modal partai politik. Jika digunakan parameter personalisasi untuk menilai kondisi partai-partai politik di tanah air dewasa ini, tentu banyak sekali partai politik belum melembaga secara “depersonalized”.

 

(Baca: Pentingnya Membentuk Manajemen Koalisi dalam Kabinet Presidensial)

 

Menurut Irvin, personalisasi ataupun oligarki elit dalam kehidupan partai politik memang menjadi ciri khas kehidupan politik Indonesia. Hegemoni otoritas partai masih kental di tangan segelintir orang kuat di partai politik. Pola kepemimpinan ini sulit untuk membuka ruang kebebasan bagi kader di bawah. Kebijakan partai politik bertumpuk pada kekekuasaan elit partai, sehingga sulit untuk diterapkannya sistem otonomi kepartaian.

 

Alhasil, Orientasi utama partai-partai politik adalah sekadar memiliki orang dalam lembaga-lembaga publik (badan perwakilan dan pemerintahan) guna melanggengkan kehendak personal. Hal ini sangat mempengaruhi rekrutmen. Sekadar menemukan orang yang dapat menarik publik tanpa perlu dipertalikan dengan sistem rekruitmen sebagai kader partai. Alhasil, ada kemungkinan orang tersebut tidak paham benar mengenai tugasnya.

 

Menata Ulang

Irvin menyebutkan personalisasi dan oligarki politik di tubuh partai politik bisa saja mengancam demokrasi Indonesia. Hal ini mengingat partai politik yang seharusnya mampu mengakomodir suara rakyat, malah digunakan oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ketiadaan pengaturan menjadi salah satu kelemahan dalam menata demokrasi internal partai politik. Sebab, mekanisme apapun dalam pemilihan ketua partai didelegasikan kepada Anggaran Dasar partai politik yang bersangkutan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua