Selasa, 10 September 2019

Menolak Konstitusionalisme Otoritarian, Mempertahankan Demokrasi Konstitusional Oleh: Giri Ahmad Taufik*)

​​​​​​​Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki Negara Pengurus. – Moh. Hatta-
RED
Giri Ahmad Taufik. Foto: Istimewa

Cuplikan di atas merupakan salah satu pidato Mohammad Hatta dalam ikhtiarnya mendorong perlindungan HAM di dalam UUD 1945 pada sidang BPUPKI. Pidato tersebut dilatarbelakangi perseteruan antara founding fathers Indonesia terkait dengan perlu atau tidaknya perlindungan HAM dalam konstitusi Indonesia.

 

Pihak penolak HAM yang diwakili oleh Soepomo dan Soekarno, menolak adanya jaminan perlindungan HAM karena dianggap berasal dari individualisme barat yang tidak sesuai dengan kolektivisme Indonesia. Sedangkan Hatta memandang perlunya perlindungan HAM untuk mencegah Indonesia menjadi negara kekuasaan. Perdebatan tersebut menandai salah satu perbedaan mendasar paradigma politik founding father dalam menyusun Indonesia.

 

Penolakan Soepomo terhadap HAM merupakan bagian dari ideologi politik yang dinamai sebagai Negara Integralistik. Sedangkan Hatta menganut paham Negara Pengurus (welfare state) yang didasarkan pada paham sosial demokrasi, yang pada banyak contoh di negara-negara Eropa dijalankan melalui sistem Demokrasi Konstitusional.   

 

Perdebatan tersebut menjadi relevan untuk dilihat kembali dalam konteks wacana amandemen UUD 1945 saat ini. Wacana UUD 1945 saat ini memiliki tujuan untuk mengembalikan wewenang MPR dalam memproduksi GBHN dan mengembalikan status MPR sebagai lembaga tertinggi negara, bahkan untuk kembali kepada UUD 1945 versi lama dengan pemilihan Presiden oleh MPR.

 

Pada diskursus tata negara, gagasan MPR dan kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari perwujudan paham negara integralistik Soepomo, yang oleh Prof. Padmo Wahyono dinamakan sebagai sebagai sistem MPR. Wacana pengembalian sistem MPR ini harus ditolak, karena pada sistem ini mengandung cacat konsep yang dapat mengembalikan Indonesia pada otoritarianisme.

 

Konstitusionalisme Otoritarian  

Paham negara integralistik didasarkan pada asumsi bahwa penguasa dan rakyat dalam suatu negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pada hubungan ini, tidak ada dualisme antara negara dan rakyatnya, kepentingan rakyat selalu selaras dengan kepentingan penguasa. Oleh karenanya, perlindungan HAM menjadi tidak relevan dalam ide ini.

 

Soepomo kemudian menjelaskan untuk menjamin kebersatuan jiwa antara Kepala Negara dengan rakyatnya, maka dibentuklah dalam susunan struktur ketatanegaraan Indonesia sebuah badan permusyawaratan Indonesia, yang terwujud dalam MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Penjelmaan kedaulatan rakyat kemudian diterjemahkan ke dalam kewenangan MPR untuk merumuskan GBHN yang kemudian dilaksanakan oleh Presiden sebagai mandataris MPR.

 

Terdapat beberapa keberatan terhadap konsep negara integralistik dengan sistem MPR-nya ini. Pertama, negara integralistik didasarkan pada klaim tidak akurat bahwa sistem ini berasal dari ‘sifat tata negara Indonesia yang asli’. Banyak ahli berpendapat bahwa gagasan integralistik Soepomo justru dipengaruhi elemen asing, utamanya pemikiran nasionalisme Jerman dan Jepang. Namun demikian, Adnan Buyung juga mengidentifikasi selain pengaruh Jepang, gagasan negara integralistik juga dipengaruhi oleh kosmologi Jawa tentang kebersatuan penguasa dan rakyat (manunggaling kawulo lan gusti) (Marsilam Simanjuntak (1989), Adnan Buyung Nasution (1992), dan David Brouchier (2015)).

 

Kedua, gagasan integralistik dan sistem MPR merupakan ide yang terbukti gagal mengantar Indonesia kepada tujuan sebagaimana dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945. Alih-alih mensejahterakan, gagasan ini telah melahirkan otoritarianisme Orde Lama dan Orde Baru. Kegagalan ini dikarenakan asumsi yang tidak realistis tentang penguasa yang akan selalu bertindak untuk kepentingan rakyatnya. Pada praktiknya, penguasa/kelompoknya atas nama rakyat, justru memberangus hak-hak sosial, ekonomi dan politik rakyat. Minimnya perlindungan HAM pada gagasan ini membuat rakyat seringkali dalam posisi tidak berdaya bila menyuarakan haknya.

 

Ketiga, pelaksanaan negara integralistik menghasilkan bentuk negara birokrasi (beamtenstaat). Hal ini dikarenakan implementasi GBHN memerlukan pendekatan atas ke bawah (top down) yang dilaksanakan oleh aparatur birokrasi. Pada negara birokrasi segala aktivitas warga, baik politik, sosial, budaya dan ekonomi diawasi dan dibatasi untuk memastikan kesesuaian aktivitas tersebut dengan rencana negara yang digariskan dalam GBHN. Di mana salah satu instrumen umum yang digunakan adalah melalui berbagai macam perizinan dan sensor di dalam aktivitas sosial, politik, ekonomi dan budaya. Pada era Revolusi Industri 4.0 yang didorong oleh kemajuan teknologi yang cepat, pengadopsian kembali GBHN dengan model top down-nya tentu akan menjadi kontraproduktif karena dapat mengurangi daya kompetisi Indonesia dalam merespon dinamika percaturan ekonomi internasional.

 

Demokrasi Konstitusional

Kembali kepada model negara integralistik dengan sistem MPR-nya bukanlah merupakan pilihan. Memilih menyempurnakan sistem demokrasi konstitusional yang ada saat ini sebagai agenda strategis nasional merupakan pilihan yang tepat. Hal ini dikarenakan negara konstitusional demokrasi merupakan medium yang tepat untuk menggapai cita negara pengurus (welfare state) Hatta, sebagaimana ditunjukkan oleh negara Skandinavia.

 

Demokrasi konstitusional menjamin sistem ketatanegaraan yang plural dan terdesenteralisasi, memberikan jaminan perlindungan HAM, dan mendorong pemerintah yang responsif dengan aspirasi masyarakat. Demokrasi konstitusional pada akhirnya dapat mendorong kreativitas warga negara dalam mengembangkan diri, secara politik, ekonomi, sosial dan budaya, bukan kreativitas yang digariskan dan direncanakan oleh negara melalui aparat birokrasinya. Pada demokrasi konstitusional, pemerintah dan aparatnya diposisikan sebagai pengurus/pelayan untuk memfasilitasi perwujudan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang telah disepakati secara bersama yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan hukum lainnya.  

 

Demokrasi konstitutional yang diadopsi melalui amendemen UUD 1945 Indonesia pada saat ini telah juga mencatatkan keberhasilan dalam mendorong demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi yang merupakan esensi dari negara pengurus Hatta. Pada demokrasi politik, sistem demokrasi konstitusional telah melahirkan figur-figur politik pembaharu (outsider), termasuk di antaranya Presiden Jokowi, hal yang tidak terbayangkan dalam sistem MPR dan integralistik.

 

Lebih lanjut, kehadiran MK sebagai perwujudan utama dari demokrasi konstitusional telah secara sukses mengawal proses politik yang terjadi di Indonesia tiga kali Pemilu dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. MK juga telah berperan untuk mendorong bertumbuhnya demokrasi ekonomi seperti yang diharapkan oleh Hatta. Hal ini dilakukan melalui putusan-putusan yang memberikan perlindungan normatif pada individu dan kelompok kolektif, seperti masyarakat adat dari eksploitasi ekonomi melalui pembacaan MK terhadap Pasal 33 UUD 1945.

 

Wacana amendemen untuk mengembalikan sistem MPR -walaupun terbatas mengembalikan GBHN- patut ditolak. Sistem MPR dan gagasan integralistik yang melandasinya merupakan sistem dan gagasan gagal dan kuno yang tidak relevan lagi dengan kebutuhan Indonesia saat ini. Sudah sepatutnya, jikapun terjadi, Amandemen UUD 1945 harus diorientasikan untuk melakukan perbaikan terhadap demokrasi konstitusional, sehingga dapat memfasilitasi generasi muda Indonesia menghadapi tantangan kedepan, bukan mengakomodasi romantisme generasi tua yang menghendaki Indonesia kembali ke jaman lampau.    

 

*)Giri Ahmad Taufik adalah Staf Pengajar Sekolah Hukum Jentera/Kandidat PhD Griffith University.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua