Selasa, 10 September 2019

Menolak Konstitusionalisme Otoritarian, Mempertahankan Demokrasi Konstitusional Oleh: Giri Ahmad Taufik*)

​​​​​​​Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki Negara Pengurus. – Moh. Hatta-
RED
Giri Ahmad Taufik. Foto: Istimewa

Cuplikan di atas merupakan salah satu pidato Mohammad Hatta dalam ikhtiarnya mendorong perlindungan HAM di dalam UUD 1945 pada sidang BPUPKI. Pidato tersebut dilatarbelakangi perseteruan antara founding fathers Indonesia terkait dengan perlu atau tidaknya perlindungan HAM dalam konstitusi Indonesia.

 

Pihak penolak HAM yang diwakili oleh Soepomo dan Soekarno, menolak adanya jaminan perlindungan HAM karena dianggap berasal dari individualisme barat yang tidak sesuai dengan kolektivisme Indonesia. Sedangkan Hatta memandang perlunya perlindungan HAM untuk mencegah Indonesia menjadi negara kekuasaan. Perdebatan tersebut menandai salah satu perbedaan mendasar paradigma politik founding father dalam menyusun Indonesia.

 

Penolakan Soepomo terhadap HAM merupakan bagian dari ideologi politik yang dinamai sebagai Negara Integralistik. Sedangkan Hatta menganut paham Negara Pengurus (welfare state) yang didasarkan pada paham sosial demokrasi, yang pada banyak contoh di negara-negara Eropa dijalankan melalui sistem Demokrasi Konstitusional.   

 

Perdebatan tersebut menjadi relevan untuk dilihat kembali dalam konteks wacana amandemen UUD 1945 saat ini. Wacana UUD 1945 saat ini memiliki tujuan untuk mengembalikan wewenang MPR dalam memproduksi GBHN dan mengembalikan status MPR sebagai lembaga tertinggi negara, bahkan untuk kembali kepada UUD 1945 versi lama dengan pemilihan Presiden oleh MPR.

 

Pada diskursus tata negara, gagasan MPR dan kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari perwujudan paham negara integralistik Soepomo, yang oleh Prof. Padmo Wahyono dinamakan sebagai sebagai sistem MPR. Wacana pengembalian sistem MPR ini harus ditolak, karena pada sistem ini mengandung cacat konsep yang dapat mengembalikan Indonesia pada otoritarianisme.

 

Konstitusionalisme Otoritarian  

Paham negara integralistik didasarkan pada asumsi bahwa penguasa dan rakyat dalam suatu negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pada hubungan ini, tidak ada dualisme antara negara dan rakyatnya, kepentingan rakyat selalu selaras dengan kepentingan penguasa. Oleh karenanya, perlindungan HAM menjadi tidak relevan dalam ide ini.

 

Soepomo kemudian menjelaskan untuk menjamin kebersatuan jiwa antara Kepala Negara dengan rakyatnya, maka dibentuklah dalam susunan struktur ketatanegaraan Indonesia sebuah badan permusyawaratan Indonesia, yang terwujud dalam MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Penjelmaan kedaulatan rakyat kemudian diterjemahkan ke dalam kewenangan MPR untuk merumuskan GBHN yang kemudian dilaksanakan oleh Presiden sebagai mandataris MPR.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua