Rabu, 11 September 2019

Tiga Pesan Khusus KPK di Penetapan Tersangka Mantan Bos Anak Usaha Pertamina

KPK menyinggung soal upaya pelemahan yang dilakukan pihak tertentu.
Aji Prasetyo
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat menyampaikan keterangan pers terkait pengumuman mantan bos PT Pertamina Energy Service (PES) Bambang Irianto sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta, Selasa (10/9). Foto: RES

Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan jilid IV, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap satu perkara korupsi dengan nilai suap jutaan dolar yang diduga dilakukan Bambang Irianto, mantan bos PT Pertamina Energy Service (PES). Bambang diduga menerima uang suap sebesar AS$2,9 juta terkait jabatannya. 

 

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan Bambang diangkat menjadi Vice President (VP) Marketing PES pada 6 Mei 2009. Tugasnya antara lain membangun dan mempertahankan jaringan bisnis dengan komunitas perdagangan; mencari peluang dagang yang akan menambah nilai untuk perusahaan; mengamankan ketersediaan suplai; serta melakukan perdagangan minyak mentah dan produk kilang.

 

"Pada tahun 2008, saat Tersangka BTO (Bambang Irianto) masih bekerja di kantor pusat PT Pertamina (Persero), yang bisa bertemu dengan perwakilan Kernel Oil Pte. Ltd. (Kernel Oil) yang merupakan salah satu rekanan dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang untuk PES/PT Pertamina," ujar Syarif saat memberi keterangan pers di kantornya, Selasa (10/9/2019).

 

Kemudian pada saat tersangka Bambang menjabat sebagai Vice President (VP) Marketing, PES melaksanakan pengadaan serta penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan PT Pertamina yang dapat diikuti oleh National Oil Company, Major Oil Company, Refinery, maupun trader. 

 

Pada periode tahun 2009 s.d. Juni 2012, perwakilan Kernel Oil beberapa kali diundang dan menjadi rekanan PES dalam kegiatan impor dan ekspor minyak mentah untuk kepentingan PES/PT Pertamina. Nah, disini peran Bambang diungkap KPK. 

 

"Tersangka BTO selaku VP Marketing PES membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang. Dan sebagai imbalannya diduga Bambang Irianto menerima sejumlah uang yang diterima melalui rekening bank di luar negeri," ungkap Syarif. 

 

Untuk menampung penerimaan tersebut, tersangka Bambang mendirikan SIAM Group Holding Ltd yang berkedudukan hukum di British Virgin Island, negara yang disebut surganya para pencuci uang. 

 

Padahal, Tahun 2012, Soesilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Presiden RI itu meminta Pertamina melakukan peningkatan efisiensi dalam perdagangan minyak mentah dan BBM dengan mengutamakan pembelian langsung ke sumber-sumber utama. 

 

Maka PES mengacu pada pedoman yang menyebutkan penetapan penjual atau pembeli yang akan diundang memprioritaskan perusahaan minyak nasional, produsen dan pembeli potensial. Namun yang terjadi justru sebaliknya, tidak semua perusahaan yang diundang memenuhi kriteria tersebut. 

 

Bambang bersama sejumlah pejabat PES menentukan rekanan yang akan diundang mengikuti tender. Salah satu NOC (National Oil Company) yang sering diundang untuk mengikuti tender dan akhirnya menjadi pihak yang mengirimkan kargo untuk PES/PT Pertamina adalah Emirates National Oil Company (ENOC).

 

Namun sayangnya perusahaan ENOC diduga diundang sebagai kamuflase agar seolah-olah PES bekerja sama dengan National Oil Company agar memenuhi syarat pengadaan, padahal minyak berasal dari Kernel Oil. Bambang diduga mengarahkan untuk tetap mengundang NOC tersebut meskipun mengetahui bahwa NOC itu bukanlah pihak yang mengirim kargo ke PES/PT Pertamina. 

 

"Pada periode tahun 2010 s.d. 2013, Tersangka BTO melalui rekening perusahaan SIAM Group diduga telah menerima uang sekurang-kurangnya AS$2,9 juta atas bantuan yang diberikannya kepada pihak Kernel Oil terkait kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES/PT Pertamina di Singapura dan pengiriman kargo," terangnya. 

 

Atas perbuatannya itu, Bambang disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Tiga pesan

Disela-sela pengumuman status Bambang sebagai tersangka, KPK juga menyampaikan sejumlah pesan khusus, yang pertama ditujukan kepada Pertamina. "Kita berharap kepada pemerintah, khususnya Pertamina untuk tidak mengulang praktek Petral/PES. Karena dicurigai sekarang modelnya masih sama, masih mempunyai resiko yang mirip dengan yang dilakukan Petral, sehingga menambah defisit negara," tutur Syarif. 

 

Kedua terkait dengan Revisi UU KPK yang diajukan DPR yang salah satu poinnya menyebut KPK bisa menghentikan penyidikan. Syarif mengatakan selama ini KPK melakukan penyelidikan dengan sangat hati-hati dalam menangani sebuah perkara korupsi. Karena itu, kewenangan menghentikan penyidikan bukan hanya tidak dibutuhkan, tetapi justru membahayakan. 

 

"Itu KPK harus hati-hati, jangan sampai abuse kekuasaan. Dulu itu tidak ada kewenangan SP3 ditakutkan jangan sampai disalahgunakan, menetapkan orang sebagai tersangka setelah ada bargaining dilepaskan, itu dianggap memperkuat, tapi berbahaya sebenarnya," kata Syarif. Baca Juga: Presiden Diminta Tempuh Langkah Ini untuk Hentikan RUU KPK

 

Pesan ketiga, KPK juga menyinggung adanya upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah ini yang dilakukan pihak tertentu. Mau tak mau, salah satunya juga terkait dengan revisi UU KPK dan proses seleksi calon pimpinan dimana ada peserta yang lolos dianggap tidak layak karena melanggar kode etik. 

 

Dalam pelaksanaan tugas, KPK berharap ada dukungan dari berbagai pihak. Sebab, jika dalam penanganan perkara-perkara besar yang bukan tidak mungkin melibatkan kekuatan besar yang selama ini menikmati hasil korupsi tanpa mau terganggu, maka upaya-upaya melemahkan seperti memangkas kewenangan KPK akan berpengaruh dan beresiko terhadap penanganan perkara korupsi.

 

“Bukan tidak mungkin kasus-kasus korupsi dengan nilai yang besar dan dilakukan oleh pejabat tinggi ataupun pihak swasta akan lebih sulit atau tidak mungkin tersentuh jika KPK terus dilemahkan," kata Syarif dalam poin terakhir konferensi persnya. 

 

Saat ditanya lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan pihak yang terganggu. Sayangnya, Syarif enggan menjelaskan lebih jauh. "Nanti kita berikan update-nya," ujar Syarif. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua