Rabu, 11 September 2019

Tiga Pesan Khusus KPK di Penetapan Tersangka Mantan Bos Anak Usaha Pertamina

 

Kedua terkait dengan Revisi UU KPK yang diajukan DPR yang salah satu poinnya menyebut KPK bisa menghentikan penyidikan. Syarif mengatakan selama ini KPK melakukan penyelidikan dengan sangat hati-hati dalam menangani sebuah perkara korupsi. Karena itu, kewenangan menghentikan penyidikan bukan hanya tidak dibutuhkan, tetapi justru membahayakan. 

 

"Itu KPK harus hati-hati, jangan sampai abuse kekuasaan. Dulu itu tidak ada kewenangan SP3 ditakutkan jangan sampai disalahgunakan, menetapkan orang sebagai tersangka setelah ada bargaining dilepaskan, itu dianggap memperkuat, tapi berbahaya sebenarnya," kata Syarif. Baca Juga: Presiden Diminta Tempuh Langkah Ini untuk Hentikan RUU KPK

 

Pesan ketiga, KPK juga menyinggung adanya upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah ini yang dilakukan pihak tertentu. Mau tak mau, salah satunya juga terkait dengan revisi UU KPK dan proses seleksi calon pimpinan dimana ada peserta yang lolos dianggap tidak layak karena melanggar kode etik. 

 

Dalam pelaksanaan tugas, KPK berharap ada dukungan dari berbagai pihak. Sebab, jika dalam penanganan perkara-perkara besar yang bukan tidak mungkin melibatkan kekuatan besar yang selama ini menikmati hasil korupsi tanpa mau terganggu, maka upaya-upaya melemahkan seperti memangkas kewenangan KPK akan berpengaruh dan beresiko terhadap penanganan perkara korupsi.

 

“Bukan tidak mungkin kasus-kasus korupsi dengan nilai yang besar dan dilakukan oleh pejabat tinggi ataupun pihak swasta akan lebih sulit atau tidak mungkin tersentuh jika KPK terus dilemahkan," kata Syarif dalam poin terakhir konferensi persnya. 

 

Saat ditanya lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan pihak yang terganggu. Sayangnya, Syarif enggan menjelaskan lebih jauh. "Nanti kita berikan update-nya," ujar Syarif. 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua