Rabu, 11 September 2019

Respons ICLA Terkait Perma Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan KPPU

Perma 3/2019 menegaskan kasasi sebagai upaya terakhir dalam proses hukum perkara persaingan usaha.
Fitri Novia Heriani
Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Tata cara mengenai pengajuan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah direvisi oleh Mahkamah Agung (MA). MA menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU. Perma 3/2019 ini menyempurnakan aturan sebelumnya mengenai Perma No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

 

Namun rupanya, Perma 03/2019 mendapat kritik dari Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA). Salah satu hal yang paling disorot adalah Pasal 15 yang mengatur tentang upaya hukum terakhir dalam proses hukum atas putusan KPPU.

 

Pasal 15:

Terhadap putusan Keberatan, Terlapor dan/atau KPPU hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir.

 

Ketua Umum ICLA, Asep Ridwan, mengaku kecewa atas bunyi pasal tersebut. Ia menilai, kehadiran Pasal 15 di Perma 03/2019 sebagai bentuk kemunduran dari proses pengajuan keberatan. Padahal banyak kasus persaingan usaha yang pada akhirnya berlabuh ke Peninjauan Kembali (PK).

 

“Banyak kasus persaingan usaha yang pada akhirnya PK, dan itu tetap diproses oleh Mahkamah Agung. Putusannya hanya ditolak atau tidak diterima. Tapi tidak menutup upaya PK setelah kasasi,” katanya kepada hukumonline, Selasa (10/9).

 

Asep merujuk pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang itu, setiap pihak dipersilakan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 

Pasal 24:

  1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
  2. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

 

“Seharusnya aturan yang dibawah UU tidak bisa mereduksi UU. Di UU Kekuasaan Kehakiman jelas diatur semua pihak berhak mengajukan PK. Tapi Perma malah membatasinya,” jelasnya.

 

Sebelumnya, Kabiro Hukum KPPU, Ima Damayanti, menyampaikan apresiasi terhadap lahirnya Perma 3/2019. Menurutnya, Perma 3/2019 tersebut menyempurnakan proses keberatan dengan lebih efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam aturan terbaru ini, beberapa pasal memperjelas pasal-pasal yang multi interpretasi dalam Perma 3/2005.

 

“Dengan adanya Perma ini kita (KPPU) terima kasih dengan MA karena Perma ini menyempurnakan proses keberatan, lebih efisien dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Di Perma yang baru itu diperjelas sehingga jelas dan terang bagi kedua belah pihak yang menjalankannya, yakni KPPU dan pihak yang keberatan dengan keputusan KPPU,” kata Ima di Jakarta, Senin (3/9).

 

(Baca: Ini Pokok Perubahan di Perma Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Putusan KPPU)

 

Misalnya saja definisi keberatan. Di Perma 3/2005, lanjut Ima, definisi keberatan hanya ditujukan bagi upaya hukum pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU. Sementara di Perma yang terbaru, definisi keberatan lebih diperjelas menjadi permohonan yang diajukan kepada pengadilan negeri yang diajukan oleh terlapor.

 

“Jadi kata-kata pelaku usaha diganti jadi terlapor. Kalau pelaku usaha kan bisa siapa saja asal pelaku usaha, sekarang jelas yang bisa mengajukan keberatan hanya pihak terlapor saja yang tidak menerima putusna KPPU,” tambahnya.

 

Selain itu, Perma 3/2019 juga memperjelas tenggat waktu pengajuan keberatan. Dalam Perma 3/2005 keberatan diajukan dalam tenggat waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan keputusan KPPU atau diumumkan melalui website KPPU.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua