Rabu, 11 September 2019

Respons ICLA Terkait Perma Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan KPPU

Perma 3/2019 menegaskan kasasi sebagai upaya terakhir dalam proses hukum perkara persaingan usaha.
Fitri Novia Heriani
Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Tata cara mengenai pengajuan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah direvisi oleh Mahkamah Agung (MA). MA menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU. Perma 3/2019 ini menyempurnakan aturan sebelumnya mengenai Perma No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

 

Namun rupanya, Perma 03/2019 mendapat kritik dari Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA). Salah satu hal yang paling disorot adalah Pasal 15 yang mengatur tentang upaya hukum terakhir dalam proses hukum atas putusan KPPU.

 








Pasal 15:



Terhadap putusan Keberatan, Terlapor dan/atau KPPU hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir.


 

Ketua Umum ICLA, Asep Ridwan, mengaku kecewa atas bunyi pasal tersebut. Ia menilai, kehadiran Pasal 15 di Perma 03/2019 sebagai bentuk kemunduran dari proses pengajuan keberatan. Padahal banyak kasus persaingan usaha yang pada akhirnya berlabuh ke Peninjauan Kembali (PK).

 

“Banyak kasus persaingan usaha yang pada akhirnya PK, dan itu tetap diproses oleh Mahkamah Agung. Putusannya hanya ditolak atau tidak diterima. Tapi tidak menutup upaya PK setelah kasasi,” katanya kepada hukumonline, Selasa (10/9).

 

Asep merujuk pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang itu, setiap pihak dipersilakan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 








Pasal 24:




  1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

  2. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.


Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua