Rabu, 11 September 2019

Lima Alasan Koalisi Agar Pembahasan RUU PSDN Ditunda

Karena RUU PSDN dinilai tidak mengadopsi prinsip HAM secara penuh. Selain itu, masih banyak pembenahan yang harus dilakukan pada komponen utama yakni TNI, misalnya dengan merevisi UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Ady Thea DA
Gedung DPR. Foto: RES

Jelang berakhirnya masa jabatan DPR dan pemerintahan periode 2014-2019, tidak sedikit revisi dan pembentukan UU baru yang masih dibahas DPR dan Pemerintah. Salah satunya, RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara (PSDN). Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah dan DPR menunda pembahasan RUU PSDN.

 

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan DPR sudah mengundang sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk meminta tanggapan terkait RUU PSDN. Imparsial dan sejumlah organisasi masyarakat sipil hadir dalam RDPU yang digelar akhir Agustus 2019 lalu. Dalam rapat tersebut, Koalisi sudah menyampaikan sedikitnya 5 alasan kenapa RUU PSDN sudah selayaknya ditunda.

 

Pertama, ruang lingkup substansi yang diatur RUU PSDN terlalu luas. Pasal 3 RUU menyatakan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dilaksanakan melalui bela negara, membangun komponen utama, penataan komponen pendukung, pembentukan komponen cadangan, mobilisasi dan demobilisasi. Melihat ketentuan itu Gufron menilai RUU PSDN berupaya menggabungkan 3 regulasi yang harusnya diatur secara terpisah yaitu pembentukan komponen cadangan dan pendukung, bela negara, mobilisasi dan demobilisasi.

 

Mengenai bela negara, Gufron berpendapat konsep ini tidak bisa dimaknai sempit dan tidak terbatas mempertahankan negara dari ancaman militer asing. Bela negara semestinya juga mencakup upaya warga negara di luar aspek pertahanan seperti penguatan ekonomi, peningkatan pendidikan, tatanan politik dan demokrasi. “Bela negara itu bisa dilakukan setiap warga negara melalui profesinya masing-masing,” kata Gufron dalam diskusi di kantor Amnesty Internasional di Jakarta, Rabu (11/9/2019). Baca Juga: Pemerintah-DPR Siap Bahas RUU Sumber Daya Pertahanan Negara

 

Kedua, RUU PSDN dinilai tidak mengadopsi prinsip dan norma HAM secara penuh. Misalnya, dalam prinsip kesukarelaan dalam pembentukan komponen cadangan. Pasal 50-55 RUU PSDN mengatur pendaftaran komponen cadangan oleh warga negara bersifat sukarela, tapi ketentuan ini berbeda bagi komponen cadangan selain manusia yakni sumber daya alam (SDA) dan sumber daya buatan (SDB). Menteri Pertahanan punya kewenangan besar untuk menetapkan SDA dan SDB yang masuk dalam komponen cadangan tanpa terlebih dulu meminta kesukarelaan pemilik properti atau sumber daya tersebut.

 

RUU PSDN memuat ancaman pidana bagi anggota komponen cadangan yang menolak panggilan mobilisasi. Absennya pasal yang mengatur penolakan anggota komponen cadangan untuk dimobilisasi karena keyakinan dan kepercayaan mereka menurut Gufron tidak sesuai dengan Pasal 18 kovenan sipol yang melindungi kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

 

Ketiga, Pasal 37 huruf b dan c RUU PSDN menyebut pembiayaan pengelolaan sumber daya nasional melalui APBD dan sumber lain yang tidak mengikat di samping APBN. Menurut Gufron, ketentuan ini tidak sesuai dengan prinsip sentralisme pembiayaan pertahanan negara seperti diatur Pasal 25 ayat (1) UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sumber pendanaan selain APBN, menurut Gufron akan memperumit mekanisme pertanggungjawaban dan membuka peluang penyalahgunaan serta penyimpangan.

 

Keempat, Koalisi mengkritik pendekatan RUU PSDN cenderung militeristik, sehingga dapat ditengarai sebagai upaya militerisasi sipil melalui bela negara. Kemudian RUU PSDN mengedepankan romantisme lama yakni memandang tentara dan rakyat adalah satu kesatuan atau dikenal dengan konsep manunggal. Gufron menegaskan konsep ini terbukti menimbulkan potensi pelanggaran hukum humaniter internasional, khususnya prinsip pembedaan (distinction principle).

 

“Salah satu alasan diadopsinya UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah koreksi terhadap praktik yang bertentangan dengan prinsip pembedaan ini. Indonesia wajib menjalankan amanat ini karena sebagai pihak dalam konvensi Jenewa 1949,” tuturnya.

 

Kelima, Koalisi berpendapat pembahasan RUU PSDN saat ini tidak urgen. Koalisi berpandangan dukungan sumber daya nasional untuk pertahanan negara perlu dibangun dan disiapkan pemerintah terlebih dahulu. Namun, upaya itu harus dijalankan dengan mempertimbangkan skala prioritas agenda reformasi sektor keamanan. Gufron mencatat masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah untuk komponen utama yakni TNI. Misalnya, merevisi UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan kesejahteraan prajurit.

 

“Koalisi mendesak pemerintah dan DPR menunda pembahasan RUU PSDN. Pemerintah dan DPR periode 2019-2024 harus melanjutkan revisi UU No.31 Tahun 1997,” usul Gufron.

 

Manajer Kampanye Amnesty Internasional Puri Kencana Putri mengatakan RUU PSDN akan berdampak pada pemenuhan dan penegakan prinsip HAM. Seperti Gufron, Puri mengkritik mekanisme perekrutan komponen cadangan, terutama mengenai prinsip kesukarelaan. Ketentuan dalam RUU PSDN mengenai perekrutan komponen cadangan ini diyakini bertentangan dengan kovenan sipol. “Kesukarelaan yang diatur RUU PSDN tidak jelas, dan  bertentangan keputusan serta pilihan hati nurani warga negara,” bebernya.

 

Puri mendesak pemerintah dan DPR untuk segera membahas revisi UU No.31 Tahun 1997, karena selama ini peradilan militer kerap digunakan sebagai tameng bagi aparat militer yang melakukan pelanggaran hukum. Misalnya, kasus penyerangan lapas Cebongan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua